Sejuta Mimpi di Las Vegas

CUACA bersahabat bulan lalu menyambut Tempo yang mendarat di Las Vegas, Amerika Serikat. Suhu 14 derajat Celsius pada sore itu sungguh melegakan. Menjejakkan kaki di selasar bandara, aroma kota judi langsung membekap. Deretan mesin judi, mulai dari Slot Machine hingga Wheel of Fortune, tiap hari menyambut ribuan penumpang yang baru turun dari pesawat terbang.

Semua itu dilegalkan oleh pemerintah Amerika. Sebuah papan di luar ruang, dengan lampu berpendar terang, menyiratkan sederet pesan: “Konstitusi Negara Bagian Nevada mengizinkan judi di Las Vegas. Aturan ini tak berlaku bagi anak di bawah usia 18 tahun.”

Mandi Taubat Antimadat

“ROBBI anzilni munzalan mubarokan wa Anta khairul munzilin.” Doa khusus untuk penyembuhan ini selalu dibaca para pasien: pecandu narkoba yang tengah menjalani terapi penyembuhan. Saban hari, di bawah bimbingan para guru spiritual, setiap pukul dua dini hari, semua santri wajib menjalankan “mandi taubat” ini. Mereka harus kuat menahan kantuk dan guyuran air dingin. Ini belum termasuk pelbagai ibadah wajib dan sunah yang harus dijalani hingga larut malam. Praktis, hari-hari santri di Pondok Inabah, yang dikhususkan bagi pecandu narkoba, hanya diisi dengan salat dan zikir.

Hasilnya cespleng bagi Rizky Maesuri, 19 tahun. Jebolan STM dari Tangerang, Banten, ini sudah dua setengah bulan menghuni Pondok Inabah Suryalaya XV di Tasikmalaya. Ia masuk dalam keadaan sakau berat: tubuhnya kurus, matanya cekung. “Berat badan saya kini naik 17 kilogram,” ujarnya. Ia mengaku menjadi pecandu narkoba karena kurang perhatian orang tua yang hari-harinya digerus pekerjaan.

Partai No, Figur Yes

RUANG sidang Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, Rabu pekan lalu, disesaki ratusan pendukung calon Wali Kota Depok, Badrul Kamal. Hari itu, majelis hakim kembali menggelar persidangan kasus pemilihan kepala daerah (pilkada) Depok yang berlangsung pada 26 Juni 2005. Badrul Kamal, calon wali kota dari Partai Golkar, tak menerima kekalahannya. Dia menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Depok ke pengadilan. hBanyak kesalahan yang dilakukan KPU Depok,h ujar Badrul.

Versi Badrul, hasil pemilu Wali Kota Depok periode 2005-2010 cacat hukum. Baginya, kemenangan Nurmahmudi Ismail\yang diusung Partai Keadilan Sejahtera\dinodai oleh pelbagai keanehan. Badrul mengaku menemukan ribuan kartu pemilih yang tak bertuan alias fiktif. Itu sebabnya, Badrul, yang sebelumnya pernah menjadi Wali Kota Depok, berkeras maju ke pengadilan.

Kursi Panas Tuan Ambasador

ANGGOTA DPR Djoko Susilo punya kesibukan baru. Pekan lalu, politisi dari Partai Amanat Nasional ini getol melobi koleganya di Komisi I DPR. Djoko tengah menggalang dukungan untuk menolak Bill Farmer, calon Duta Besar Australia untuk Indonesia. Djoko menganggap Farmer, yang pernah menjadi menteri keimigrasian Australia, sebagai tokoh yang rasis. hSudah ada 15 anggota Komisi I DPR yang mendukung,h kata Djoko Susilo. hPenolakan lebih besar akan mengalir.h

Aksi Djoko Susilo dipicu keputusan Australia untuk menempatkan Bill Farmer di pos barunya di Jakarta. Perdana Menteri Australia, John Howard, mengatakan Bill Farmer merupakan sosok yang pas untuk menjembatani kepentingan Australia dan Indonesia. John Howard mengaku sudah mendiskusikan rencana penempatan Farmer dengan pejabat Indonesia. Australia menganggap Indonesia sebagai hpos sangat pentingh yang menyita perhatian serius. Makanya, hSaya memilih Farmer. Dia salah satu diplomat senior terbaik kami,h ujar John Howard, seperti dikutip kantor berita AFP.

Repotnya Menyeret Sang Jenderal

LETNAN Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, 52 tahun, sejak dua pekan lalu puasa bicara. Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan yang biasanya ramah kepada wartawan ini melakukan aksi tutup mulut. Ia enggan bertemu wartawan. Telepon genggam yang biasanya selalu ditenteng kini berpindah ke ajudan. “Saya tak mau berkomentar soal penculikan,” ujar Sjafrie kepada wartawan, suatu saat.

Diamnya Sjafrie itu memang terkait dengan posisinya yang kini tengah menjadi target pemanggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Maklum, bekas Panglima Kodam Jakarta ini dianggap ikut bertanggung jawab atas kasus penculikan belasan aktivis penentang rezim Soeharto. Ia tak sendirian menghadapi “kerepotan” ini. Bersamanya, juga dipanggil Wiranto (bekas Panglima ABRI) dan Prabowo Subianto (bekas Komandan Jenderal Kopassus) oleh tim khusus bentukan Komnas HAM. Tim ini memang bertugas mengorek informasi dari para jenderal itu soal raibnya 14 aktivis sepanjang 1997 dan 1998.

Bisa Mencopot Pejabat Polisi

KOMISI Kepolisian sudah dikenal di banyak negara. Di negeri maju, komisi ini merupakan lembaga independen yang bebas dari kekuatan eksekutif dan kepolisian.

Di Inggris, misalnya, ada Police Commission yang secara resmi memantau kinerja dan penyimpangan oleh aparat kepolisian. Mereka bisa mencopot pejabat polisi yang terbukti menyalahgunakan kekuasaan.

Di samping Police Commission, Inggris juga memiliki “komisi swasta” yang bernama Independent Police Complaints Commission (IPCC). Nah, IPCC kini justru lebih populer di masyarakat Inggris.

Selain lewat telepon, situs resmi IPPC (www.ipcc.gov.uk) juga menampung laporan masyarakat. Meski polisi Inggris dikenal sangat santun, setiap hari puluhan laporan masyarakat masuk ke IPCC.

Di beberapa negara berkembang, peran komisi kepolisian juga sudah lama. Tengok saja Filipina, yang memiliki National Police Commission (Napolcom). Komisi yang berdiri pada 1966 itu dipimpin tokoh sipil.

Napolcom memiliki kewenangan luas, mulai dari rekrutmen polisi, mengontrol perilaku polisi, hingga memikirkan kesejahteraan aparat hukum itu. Napolcom membuka akses via Internet kepada publik untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan polisi. Situs resmi mereka, www.napolcom.gov.ph, tak pernah sepi pengunjung.

KOMISI SEKADAR MENGAUM

MESKI lolos dalam seleksi akhir pemilihan anggota Komisi Kepolisian Nasional, Sukarni Ilyas, 53 tahun, tak tampak antusias. Bila toh ditetapkan presiden sebagai anggota Komisi Kepolisian, Direktur Pemberitaan SCTV ini mengaku tak bisa berbuat banyak.

Sukarni menganggap kewenangan Komisi Kepolisian sangat jauh panggang dari api. “Komisi cuma berhak memberi saran ke presiden,” kata Sukarni. Kegundahan Sukarni tak cuma soal kewenangan.