Semua itu dilegalkan oleh pemerintah Amerika. Sebuah papan di luar ruang, dengan lampu berpendar terang, menyiratkan sederet pesan: “Konstitusi Negara Bagian Nevada mengizinkan judi di Las Vegas. Aturan ini tak berlaku bagi anak di bawah usia 18 tahun.”

Ketika hari semakin malam, kesibukan di bandara tidak surut. Dan mesin-mesin judi itu masih dipenuhi orang-orang yang menghabiskan waktu tunggu. Perempuan paruh baya selalu siap memasok uang bagi pemain yang meraup fulus, atau sekadar memberi kembalian. Suasana santai itu mencairkan keangkeran bandara. Maklum, seluruh pelabuhan udara di Amerika masih memperketat pengamanan untuk mengantisipasi aksi terorisme.

Keluar dari gedung bandara, seorang lelaki berjas necis menunduk hormat. “Limousine, Sir, limousine…,” ujarnya dengan aksen Afro-Amerika yang kental. Sebuah limousine hitam metalik sepanjang delapan meter tampak begitu mewah. Tak punya bayangan tarif yang diminta, Tempo melenggang meninggalkan limo. Deretan bus bandara menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Hanya dengan tarif US$ 5, ditambah tip seikhlasnya, kita bisa sampai ke hotel tujuan dengan aman. Tentu saja, jangan bayangkan bus bandara Las Vegas seperti bus kota di Jakarta.

Ya, Las Vegas adalah surga perjudian. Kisah kota di atas gurun pasir yang disulap menjadi tempat “peruntungan” itu sebenarnya dimulai sejak abad ke-19. Ketika itu kota yang terletak di Negara Bagian Nevada ini menganggap perjudian sebagai kegiatan “ilegal yang bisa diterima”. Baru pada 1931 Nevada menjadi negara bagian pertama yang melegalkan judi.

Hasilnya sungguh luar biasa. Situs resmi pemerintah Negara Bagian Nevada menyebut sekitar 43 persen pendapatan mereka berasal dari pajak judi. Sebanyak 34 persen dari pendapatan ini dialokasikan untuk dana pendidikan. “Kesejahteraan rakyat Nevada disuplai oleh judi,” ujar Kenny C. Guinn, Gubernur Nevada. “Kita tak pantas bersikap hipokrit.”

Dan warga Las Vegas memang tak hipokrit. Bila kita berada di jantung kota berpenduduk empat juta jiwa itu, setiap mata memandang akan tampak kasino. Contohnya Caesars Palace, tempat Tempo menginap di jantung kota. Lobi dan lantai dasar hotel dipenuhi arena perjudian. Hebatnya, arena perjudian itu tak pernah tutup. Selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, operasi mesin-mesin uang itu terus berjalan. Jam berapa pun selalu ada pemain yang mencoba peruntungannya. Pagi itu, misalnya, jarum jam menunjukkan pukul 4 dini hari waktu setempat. Tapi asap cerutu dan suara khas mesin-mesin permainan terasa memenuhi lantai judi. Tak kurang dari 200 orang tengah tenggelam dalam keasyikan.

Sarah Lindsay, 63 tahun, kepada Tempo mengaku menyiapkan dana segar puluhan ribu dolar untuk memenuhi hasrat di meja-meja peruntungan. Lindsay menuturkan, lima tahun silam sempat merasakan kemenangan hampir sejuta dolar dari permainan poker. “Siapa tahu, saya kembali beruntung,” kata Lindsay. Setiap hari nenek dua orang cucu ini menghabiskan waktu sekitar lima jam hanya untuk berjudi. “Ini bukan gambling,” katanya. “Ini sebuah game.”

Toh, tak semua orang berharap menangguk kekayaan dari perjudian. Michael Thot, 54 tahun, misalnya, mengaku hanya menjadikan meja judi sebagai tempat berlibur. Pria Thailand ini sengaja melancong ke Las Vegas bersama istri dan anaknya untuk menghabiskan “beberapa ribu dolar”. Dengan enteng, Michael Thot mengungkap ia tak punya ekspektasi untuk menjadi miliarder dari meja judi. “Jangan pernah punya harapan menang. Itu sikap yang keliru,” ujarnya.

Pusat perjudian ternama lainnya adalah Hotel Flamingo. Lokasinya berseberangan dengan Caesars Palace. Flamingo merupakan salah satu ikon Las Vegas. Didirikan oleh Benjamin “Bugsy” Siegel-anggota mafia yang ditakuti-pada 1946, Flamingo menjadi kebanggaan warga Las Vegas. Karena melegenda, kisah lelaki yang tewas akibat berondongan peluru itu pada 1992 diangkat ke layar lebar Hollywood dengan judul Bugsy.

Ada pelbagai pilihan permainan. Judi meja rolet adalah salah satu permainan tertua yang dikenal. Rolet adalah meja bundar berdiameter sekitar satu setengah meter. Meja ini dapat berputar dengan kencang. Pada pinggirnya, lingkaran dengan sederet nomor.

Peraturan permainan rolet cukup simpel. Kita bisa memilih nomor yang kita sukai. Bila bola berhenti pada nomor yang kita pilih, kita menangguk dolar. “Tak ada batasan jumlah uang yang dipertaruhkan,” ujar Michael Vouge, Manajer Kasino Flamingo. “Tergantung kemampuan finansial pemain.

Permainan lain yang diminati adalah bakarat. Sistemnya sangat sederhana. Seorang pemain hanya menjumlahkan nilai kartu yang ada di tangan. Nilai terendah 0, dan tertinggi 9. Bila kartu dijumlahkan menjadi 17, maka nilainya dianggap 7. Saking sederhananya, tak aneh bila permainan ini sangat diminati penjudi pemula.

Bila Anda ingin sekadar bersenang-senang dengan mesin judi, para pencipta mesin judi juga menawarkan pelbagai jenis game. Ada 1.600 jenis mesin dengan variasi yang unik. Flamingo menyuguhkan beberapa mesin favorit, seperti Blazing 7″s, Wheel of Fortune, Megabucks, Sizzling 7″s, 5 and 10 Times Pay, Hexbreaker, Kenny Roger”s The Gambler, dan lain-lain. Pecahan terkecil untuk tiap aksi sebesar US$ 0,02. “Cukup dengan modal US$ 20 , pemain bisa berjam-jam duduk di depan mesin,” kata Michael Vouge.

Inilah wajah Las Vegas, kota sejuta mimpi yang selalu dijejali para penjudi dari 1seluruh dunia. Di sini, hari-hari terasa begitu pendek. Asap cerutu, suara unik mesin-mesin judi, ketegangan, teriakan kemenangan menjadi keseharian di ribuan kasino. “Las Vegas adalah judi. Dan judi adalah Las Vegas,” kata Kenny C. Guinn, Gubernur Nevada.

Hasilnya cespleng bagi Rizky Maesuri, 19 tahun. Jebolan STM dari Tangerang, Banten, ini sudah dua setengah bulan menghuni Pondok Inabah Suryalaya XV di Tasikmalaya. Ia masuk dalam keadaan sakau berat: tubuhnya kurus, matanya cekung. “Berat badan saya kini naik 17 kilogram,” ujarnya. Ia mengaku menjadi pecandu narkoba karena kurang perhatian orang tua yang hari-harinya digerus pekerjaan.

Pasien lainnya tak terhitung. Kini ada 620 pasien narkoba yang sedang berobat di 31 Pondok Inabah milik Suryalaya. “Mereka umumnya pecandu kelas berat lewat jarum suntik,” ujar Kiai Zaenal Abidin. Lebih dari 165 pasien malah terkontaminasi virus HIV/AIDS.

Metode zikir yang diterapkan di Pondok Inabah hanya membebaskan pasien dari kecanduan narkoba. Pengidap HIV/AIDS hanya diminta bertobat agar mengisi sisa umur sebaik mungkin.

Raydion, 25 tahun, juga sembuh. Pemuda asal Jakarta ini mengaku sudah bergaul dengan narkoba sejak duduk di bangku SMP. Kini, setelah sembilan bulan berkutat dengan salat dan zikir di Inabah, Raydon merasa plong. Ia kini melatih basket di beberapa sekolah di Tasikmalaya. Kelak, katanya, “Saya justru ingin mengajak orang tua saya mendalami Islam.”

Versi Badrul, hasil pemilu Wali Kota Depok periode 2005-2010 cacat hukum. Baginya, kemenangan Nurmahmudi Ismail\yang diusung Partai Keadilan Sejahtera\dinodai oleh pelbagai keanehan. Badrul mengaku menemukan ribuan kartu pemilih yang tak bertuan alias fiktif. Itu sebabnya, Badrul, yang sebelumnya pernah menjadi Wali Kota Depok, berkeras maju ke pengadilan.

KPU Daerah Depok tentu saja membantah cuap-cuap Badrul itu. Abdul Kholik, anggota komisi itu, menyatakan pihaknya menyelenggarakan pilkada sudah sesuai dengan prosedur. Setiap warga Depok yang berhak memilih dilengkapi dengan kartu pemilih. Semua data itu masih tersimpan rapi, termasuk file asli penghitungan suara di tiap tempat pemungutan. hKalau diperlukan, itu bisa jadi bukti yang sangat kuat,h ujar Abdul Kholik.

Badrul Kamal hanyalah salah satu contoh calon Partai Golkar\pemenang pemilu legislatif 2004\yang rontok dalam pemilihan kepala daerah. Di beberapa daerah lainnya, calon yang disodorkan partai beringin itu keok. Ferry Mursidan Baldan, Ketua Pokja Pilkada Partai Golkar, mengatakan target 60 persen yang dibidik Golkar dalam pilkada meleset jauh. Beberapa figur yang diusung Partai Golkar tak laku dijual ke konstituen. hKami cuma meraih 38 persen,h ujar Ferry Mursidan.

Golkar bukannya tidak menyaring calon yang dijagokan. Menurut Ferry, partainya mempunyai mekanisme internal yang ketat untuk memilih calon kepala daerah. Malahan banyak kader partai itu yang kini menjadi penguasa di daerah (incumbent). Toh, banyak calon yang diajukan itu tidak memikat hati rakyat.

Selama ini Golkar kerap memilih kader yang masih duduk di birokrasi atau yang memiliki pengalaman birokrasi yang matang. Selain dianggap kapabel, mereka sudah menjadi figur yang populer di wilayahnya. hMemang ada tren menjadikan incumbent sebagai kandidat Partai Golkar,h ujar Ferry.

Memang, dalam beberapa pilkada kiat mencalonkan incumbent terbukti manjur. Zulkifli Nurdin, gubernur terpilih Provinsi Jambi, misalnya, adalah salah satu contoh incumbent Golkar yang menang. Berpasangan dengan Antoni Zeidra Abidin, ia menang telak dalam pemilihan pada 26 Juni lalu. Zulkifli-Antoni jauh meninggalkan dua pasangan lainnya, Hasip Kalimudin Syam-Hasrun Hr. Arbain serta Usman Ermulan-H. Irsal Yunus.

Menurut pakar politik Ryaas Rasyid, sistem pilkada sebenarnya memang menguntungkan calon incumbent. Sistem ini sejak awal didesain oleh Partai Golkar dan PDI Perjuangan, yang notabene memiliki banyak kader yang menjadi kepala daerah. hGubernur dan bupati dulu dipilih DPRD yang dikuasai Partai Golkar dan PDI Perjuangan,h ujar Ryaas Rasyid. Posisi ini cenderung akan dipertahankan. Bila ada calon incumbent yang gagal, menurut Ryaas, lebih karena figur tersebut terlalu bermasalah.

PDI Perjuangan bernasib sedikit berbeda. Si Moncong Putih cukup puas dengan hasil pilkada putaran pertama. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Pramono Anung, mengatakan perolehan kemenangan dalam pemilihan kepala daerah itu melampaui target. Untuk pemilihan gubernur, misalnya, dari enam provinsi yang melangsungkan pemilihan, PDI Perjuangan menang di tiga daerah. Tiga pasang jago PDI Perjuang, Sinyo Harry-Freddy Harry Sualang (Sulawesi Utara), Teras Narang-Achmad Diran (Kalimantan Tengah), dan Gumawan Fauzy-Marlis Rahman (Sumatera Barat), menang dengan perolehan suara cukup meyakinkan.

Sukses PDI Perjuangan juga terjadi di pemilihan bupati. Dari 122 kabupaten yang telah melangsungkan pemilihan, 44 dimenangi oleh calon yang diusung PDI Perjuangan. Sedangkan di tingkat pemerintahan kota, partai yang dalam pemilu legislatif di urutan kedua ini lagi-lagi meraih sukses. Tujuh dari sembilan pemerintahan kota dapat dikuasai PDIP. hHasil itu jauh melampaui target Partai,h ujar Pramono Anung.

Apa rahasia sukses PDI Perjuangan? Pramono mengaku dalam pemilihan langsung perolehan suara sangat bergantung pada figur yang ditawarkan. Citra calon yang bersih, populis, dan mengakar akan menjadi penentu keberhasilan. Nah, karena tak banyak kader yang memenuhi kriteria itu, Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mengubah strategi. hCalon yang diusung tak harus dari kader,h ujar Pramono Anung. hYang penting visi dan ideologinya sama.h

Hasil pemilihan kepala daerah mengindikasikan bahwa figur sangat menentukan dalam sistem pemilu langsung. Fenomena ini telah terbukti pada pemilu presiden-wakil presiden pada 2004. Susilo Bambang Yudhoyono, yang diusung oleh Partai Demokrat, mengalahkan empat pasangan kandidat lainnya. Padahal, dalam pemilu legislatif, Partai Demokrat hhanyah meraih 7,45 persen suara. Peroleh suara itu jauh di bawah Partai Golkar (21,58 persen) dan PDI Perjuangan (18,53 persen).

Pola serupa juga terjadi di pemilihan kepala daerah. Beberapa figur yang diusung oleh partai gurem justru meraih kemenangan. Lihat saja pemilihan di Kabupaten Padang Pariaman pada 27 Juni lalu. Pasangan Muslim Kasim-Ali Mukhmi, yang dicalonkan Partai Buruh Sosial Demokrat dan Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan, mengalahkan kandidat dari Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Muslim Kasim, yang sebelumnya menjadi Bupati Padang Pariaman, berhasil meraih suara mayoritas secara telak. Anehnya, DPRD Padang Pariaman, yang dikuasai Partai Golkar dan PDI Perjuangan, menolak hasil pemilihan itu. hKami menganggap KPU Daerah tidak fair,h ujar Achyardi, Ketua DPRD Padang Pariaman.

Kemenangan Muslim Kasim-Ali Mukhmi dalam pilkada Padang Pariaman memang tidak sepenuhnya karena faktor incumbent. Penyebab lain yang tidak kalah penting adalah gugurnya lawan terkuat pasangan itu, Iqbal Alan Abdullah-Yulius Daniel, sebelum bertanding. KPU Daerah Padang Pariaman mencoret pasangan itu karena persoalan administratif. Iqbal Alan, yang digadang-gadang Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Bintang Reformasi, tak mampu menunjukkan ijazah SMP kepada KPUD. Muslim Kasim-Ali Mukhmi memang figur yang populer di Padang Pariaman.

Kekalahan pasangan Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad di Depok juga menjadi contoh kuat betapa figur sangat menentukan dalam pemilihan kepala daerah. Dari hitungan hkertash, peluang Badrul memimpin kembali Kota Depok sebenarnya cukup besar. Dalam deklarasi pencalonannya di Hotel Bumi Wiyata Depok, tujuh partai\Golkar, Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Damai Sejahtera\menyatakan mendukung pasangan Badrul-Syihabudin. Tapi apa lacur, dukungan mesin politik yang dahsyat itu tetap tak mampu menahan laju Nurmahmudi Ismail, bekas Presiden Partai Keadilan, yang sangat populer di Depok.

Aksi Djoko Susilo dipicu keputusan Australia untuk menempatkan Bill Farmer di pos barunya di Jakarta. Perdana Menteri Australia, John Howard, mengatakan Bill Farmer merupakan sosok yang pas untuk menjembatani kepentingan Australia dan Indonesia. John Howard mengaku sudah mendiskusikan rencana penempatan Farmer dengan pejabat Indonesia. Australia menganggap Indonesia sebagai hpos sangat pentingh yang menyita perhatian serius. Makanya, hSaya memilih Farmer. Dia salah satu diplomat senior terbaik kami,h ujar John Howard, seperti dikutip kantor berita AFP.

Farmer, 61 tahun, memang bukan diplomat sembarangan. Peraih gelar master dari London School of Economics, perguruan tinggi terkemuka di Inggris ini, bergabung dengan Departemen Luar Negeri Australia sejak 1969. Beberapa pos penting yang pernah ia lewati antara lain duta besar di Meksiko (1987-1989), duta besar di Papua Nugini (1993-1995), dan duta besar di Malaysia (1996-1997). Sejak 2001, Farmer ditunjuk Perdana Menteri Howard menjadi Menteri Imigrasi & Masalah Multikultural dan Penduduk Asli.

Namun penempatan Farmer di Jakarta rupanya tak akan berlangsung mulus. Djoko Susilo, dan belasan anggota Komisi I DPR, akan mengeluarkan nota penolakan. Dalam catatan Djoko Susilo, selama menjadi menteri keimigrasian Australia, Farmer menerapkan kebijakan yang sangat bersifat rasis. Farmer dianggap bersikap buruk terhadap pendatang muslim dan Asia. Beberapa pendatang, yang kebetulan menyandang nama berbau Islam, kerap mengalami nasib buruk. Bahkan tak jarang para pendatang langsung dideportasi meskipun sudah mengantongi visa resmi.

Tak cuma itu. Farmer juga dinilainya berlebihan dalam menangani nelayan tradisional Indonesia yang hkesasarh di perairan Australia. Sejak tahun 2004 tercatat 250 nelayan tradisional Indonesia yang ditangkap dan disekap oleh aparat imigrasi Australia. Penahanan para nelayan itu dituding kerap tanpa fasilitas dan suplai makanan yang memadai. Kontroversi bahkan sempat terjadi ketika Muhammad Heri, nelayan asal Nusa Tenggara Timur, pada April 2005 meninggal di tahanan dan dinyatakan terkena serangan jantung. hBill Farmer harus bertanggung jawab atas kematian beberapa nelayan tradisional Indonesia,h ujar Djoko Susilo.

Upaya Djoko dan beberapa anggota Komisi I DPR, yang membawahkan masalah luar negeri, mungkin akan menjadi ganjalan serius. Dalam Amendemen Undang-Undang Dasar 45, pasal 13 ayat 3, disebut: hPresiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyath. Artinya, Presiden wajib mempertimbangkan masukan dari DPR dalam mengambil sikap tentang penerimaan Bill Farmer.

Apa reaksi Presiden? Juru bicara kepresidenan bidang luar negeri, Dino Pati Djalal, mengatakan pemerintah sedang memproses penempatan Bill Farmer. Dino mengaku Presiden telah menerima surat permohonan penempatan Farmer di Jakarta. Dino menganggap Farmer sebagai diplomat senior yang cukup baik. Bill Farmer dinilai sebagai tokoh yang akan mampu mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Soal masukan DPR yang menyebut Farmer rasis, hKami tak bisa memberikan komentar,h ujar Dino Pati Djalal. hMengomentari (keburukan) calon duta besar adalah tindakan yang tak etis.h

Aksi menolak duta besar yang serupa sejatinya juga pernah terjadi di Australia. Letjen (Purn) H.B.L. Mantiri, misalnya, pada Juli 1995 gagal menjadi Duta Besar Indonesia untuk Australia karena penolakan lembaga swadaya masyarakat dan publik lokal. Media massa Australia menyebut Mantiri tak layak menjadi duta besar karena dianggap terlibat tragedi Santa Cruz, Timor Timur, pada 1991. Akhirnya, demi menjaga hubungan kedua negeri bertetangga, Menteri Luar Negeri Ali Alatas ketika itu membatalkan pengangkatan bekas Kepala Staf Umum ABRI itu sebagai duta besar di Canberra. hKita lebih mengutamakan hubungan baik antara Indonesia dan Australia,h kata Ali Alatas, ketika itu.

Belum jelas apakah Bill Farmer akan jadi menempati pos barunya di Jakarta, atau seperti H.B.L. Mantiri yang gagal jadi duta besar akibat penolakan publik lokal.

Diamnya Sjafrie itu memang terkait dengan posisinya yang kini tengah menjadi target pemanggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Maklum, bekas Panglima Kodam Jakarta ini dianggap ikut bertanggung jawab atas kasus penculikan belasan aktivis penentang rezim Soeharto. Ia tak sendirian menghadapi “kerepotan” ini. Bersamanya, juga dipanggil Wiranto (bekas Panglima ABRI) dan Prabowo Subianto (bekas Komandan Jenderal Kopassus) oleh tim khusus bentukan Komnas HAM. Tim ini memang bertugas mengorek informasi dari para jenderal itu soal raibnya 14 aktivis sepanjang 1997 dan 1998.

Sebenarnya Komnas HAM telah mengundang para jenderal itu sejak awal Juni silam. Tapi tak ada respons apa pun dari ketiganya. Wiranto, Prabowo, dan Sjafrie ogah datang. Mereka beralasan tidak ada lampu hijau dari Cilangkap, Markas Besar TNI, yang membolehkan mereka memenuhi undangan.

Tentara memang menolak warganya dipanggil Komnas HAM. Kepala Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI, Mayjen F.X. Johanes Sukiman, menegaskan pemeriksaan jenderal dan purnawirawan yang tersangkut kasus penculikan hanya bisa dilakukan bila ada keputusan politik dari presiden dan DPR. Bila tidak, “Undangan Komnas HAM tak perlu diladeni,” ujar Johanes Sukiman, enteng.

Tidak ingin target kakapnya lolos, Komnas HAM pun melayangkan sepucuk surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, Ketua Komnas HAM, isi surat itu meminta Presiden menekan Mabes TNI agar mengizinkan pemeriksaan terhadap Wiranto cs. Garuda Nusantara menegaskan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memungkinkan pemeriksaan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang telah berlalu (retroaktif).

Apa reaksi Presiden? Belum jelas. Juru bicara kepresidenan, Andi A. Mallarangeng, mengatakan Presiden belum membaca surat dari Komnas HAM. “Kalau sudah di meja Presiden, akan segera mendapat jawaban,” ujar Mallarangeng.

Sampai di sini, proses formal pemeriksaan sepertinya tertunda sejenak. Tetapi, di luar pemanggilan resmi itu, Wiranto sudah bertemu Komnas HAM di Hotel JW Marriott, Jakarta, 10 Juni lalu. Dalam pertemuan itu Wiranto tak didampingi Babinkum TNI. Sedangkan dari Komnas HAM hadir Ruswiyati Suryasaputra, Ketua Tim Komnas untuk kasus penculikan aktivis. Ruswiyati didampingi anggota Komnas HAM, Mayjen (Purn.) Samsoedin.

Meski bersifat “tak resmi”, Wiranto bersedia membuka informasi tentang nasib 14 aktivis yang hilang. “Mereka semua telah mati,” ujar Wiranto, seperti ditirukan Samsoedin.

Info ini jelas kian mempertebal aroma maut yang mewarnai hari-hari terakhir rezim Soeharto. Sepanjang tahun 1997-1998 itu, ada 23 aktivis mahasiswa, buruh, dan partai politik yang menjadi korban penculikan oleh Kopassus TNI Angkatan Darat. Andi Arief, Nezar Patria, Pius Lustrilanang, dan Haryanto Taslam adalah sebagian dari sembilan korban yang selamat. Tetapi 14 aktivis lainnya, antara lain Suyat, Wiji Tukul, dan Dedi Hamdun, hingga kini hilang tak berbekas. Dalam sebuah wawancara, Prabowo Subianto, bekas Danjen Kopassus, menyatakan penculikan itu untuk mengamankan jalannya Sidang Umum MPR 1998.

Bagi Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (Ikohi), informasi tersebut benar-benar mengagetkan. Mereka meminta Komnas HAM tak melempem dalam mengungkap lembaran hitam itu. Mugiyanto, Koordinator Ikohi, berharap dapat menemukan kuburan aktivis yang meninggal dunia tersebut.

“Tujuh tahun Wiranto berhasil menyembunyikan informasi itu,” ujar Mugiyanto. Ikohi menuntut penyidikan secara tuntas kasus penculikan ini dan menghukum para pelakunya. Bola panas itu kini di kaki Presiden Yudhoyono.

Di Inggris, misalnya, ada Police Commission yang secara resmi memantau kinerja dan penyimpangan oleh aparat kepolisian. Mereka bisa mencopot pejabat polisi yang terbukti menyalahgunakan kekuasaan.

Di samping Police Commission, Inggris juga memiliki “komisi swasta” yang bernama Independent Police Complaints Commission (IPCC). Nah, IPCC kini justru lebih populer di masyarakat Inggris.

Selain lewat telepon, situs resmi IPPC (www.ipcc.gov.uk) juga menampung laporan masyarakat. Meski polisi Inggris dikenal sangat santun, setiap hari puluhan laporan masyarakat masuk ke IPCC.

Di beberapa negara berkembang, peran komisi kepolisian juga sudah lama. Tengok saja Filipina, yang memiliki National Police Commission (Napolcom). Komisi yang berdiri pada 1966 itu dipimpin tokoh sipil.

Napolcom memiliki kewenangan luas, mulai dari rekrutmen polisi, mengontrol perilaku polisi, hingga memikirkan kesejahteraan aparat hukum itu. Napolcom membuka akses via Internet kepada publik untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan polisi. Situs resmi mereka, www.napolcom.gov.ph, tak pernah sepi pengunjung.

Sukarni menganggap kewenangan Komisi Kepolisian sangat jauh panggang dari api. “Komisi cuma berhak memberi saran ke presiden,” kata Sukarni. Kegundahan Sukarni tak cuma soal kewenangan.

Dalam komisi beranggotakan sembilan orang ini, ada tiga pejabat negara yang ex officio menjadi pimpinan komisi. Menurut Peraturan Presiden No. 17/2005 soal Komisi Kepolisian, Menko Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM secara otomatis menjadi ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi itu. Jadi, ujar Sukarni, “Jangan pernah bermimpi lembaga ini akan independen.”

Lalu, mengapa Sukarni tetap mencalonkan diri? Pria yang 30 tahun malang-melintang di dunia kewartawanan ini mengaku akan melakukan perbaikan dari dalam. Sukarni akan mengusulkan kepada pemerintah dan DPR untuk mengubah Undang-Undang Kepolisian dan peraturan presiden yang mengatur soal wewenang Komisi Kepolisian.

Jenderal Polisi (Purn.) Chairuddin Ismail, bekas Kepala Polri era Presiden Abdurrahman Wahid, sejak pagi juga menyangsikan efektivitas Komisi Kepolisian. Soalnya, ruang gerak komisi itu justru dibatasi oleh Undang-Undang Kepolisian. Chairuddin menilai ada keengganan polisi untuk dikontrol secara ketat oleh publik. Padahal, “Pengawasan justru membuat polisi bisa menabung kredibilitas,” katanya.

Memang, dalam Pasal 38 UU Kepolisian RI disebutkan Komisi Kepolisian mengemban dua tugas: membantu presiden menentukan arah kebijakan kepolisian, dan memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan/pemberhentian Kapolri.

Di pasal selanjutnya dijelaskan, untuk menjalankan tugasnya, komisi menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian. Nah, masukan dari publik inilah yang nantinya disampaikan kepada presiden.

Tapi, kekhawatiran Chairuddin disangkal oleh Kapolri Jenderal Da’i Bachtiar. Menurut Da’i, yang segera akan lengser dari jabatannya, efektivitas komisi juga bergantung pada orang-orang yang duduk di lembaga itu.

Soal tiga menteri yang akan memimpin komisi, menurut Da’i, tak otomatis menggerus independensi komisi. “Menteri itu adalah orang-orang pilihan,” katanya.

Untuk menjaring orang-orang “terbaik”, Da’i sengaja membentuk tim seleksi calon anggota Komisi Kepolisian. Sejak April 2005 lalu, tim ini\antara lain beranggotakan Awaloeddin Djamin, Sarlito Wirawan, Adang Daradjatun, dan Fachry Ali\menyaring ratusan pelamar.

Setelah melewati beberapa tes, tim memilih 18 calon anggota komisi. Keluarlah nama Sukarni Ilyas, Upa Labuhari (Pemimpin Umum Harian Jakarta), Hendardi (Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia), Togar Sianipar (pensiunan polisi), dan Momo Kelana (pensiunan polisi).

Dari nama-nama yang muncul, akan seberapa kuat Komisi Kepolisian itu kelak? Teten Masduki, Koordinator Indonesia Corruption Watch, menilai latar belakang anggota tak terlalu beragam. Apalagi separuh nama yang lolos adalah pensiunan perwira tinggi polisi. “Bisa jadi mereka cuma akan menjadi broker kasus,” katanya.

Kekhawatiran juga datang dari Senayan. Agus Purnomo, anggota DPR Komisi Bidang Kepolisian dan Hukum, menilai Komisi Kepolisian yang akan segera ditetapkan presiden sebagai lembaga tak bergigi.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera ini juga menyayangkan seleksi calon anggota komisi yang tak melibatkan DPR. Padahal, ujar Agus, beberapa lembaga, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang proses fit and proper test_nya melibatkan DPR, justru berkinerja kinclong. “Seleksi yang tak melibatkan DPR itu disengaja,” ujar Agus Purnomo.

Memang beredar bisik-bisik, tim penyeleksi mendapat “order khusus” dari Kapolri Jenderal Da’i Bachtiar. Lewat Komisi Kepolisian, Da’i ingin mengontrol usulan calon Kapolri dan menentukan kebijakan di bidang kepolisian. “Lihat saja, orang-orang yang terpilih adalah teman-teman Pak Da’i,” ujar sumber Tempo.

Tentu tim penyeleksi langsung membantah. “Tak ada titipan,” ujar Komisaris Jenderal Adang Daradjatun, Wakil Kepala Polri yang ikut dalam tim itu. “Kami memilih berdasarkan kualitas.”

Pertanyaan lain adalah peran komisi dalam pemilihan dan pencopotan pejabat di lingkungan Polri. Selama ini, tugas penting itu dilakukan oleh Dewan Kebijakan Tinggi (Wanjakti) Polri. Dewan yang dipimpin langsung Kapolri inilah yang menentukan pergeseran para perwira tinggi polisi.

Pada Mei 2004 silam, misalnya, Wanjakti mencopot Kapolda Sulawesi Selatan, Inspektur Jenderal Yusuf Manggabarani. Wanjakti menganggap Yusuf harus ikut bertanggung jawab atas kasus penyerbuan ke Universitas Muslim Indonesia di Makassar oleh puluhan polisi bersenjata.

Sayangnya, Komisi Kepolisian tak menganulir peran Wanjakti Polri. Menurut Sukarni Ilyas, calon kuat anggota Komisi Kepolisian, Komisi Kepolisian tak berhak ikut menentukan jabatan di lingkungan Polri. Jadi, meski dapat menampung masukan tentang perilaku pejabat Polri, komisi tak bisa menggesernya secara langsung.

Sukarni hanya berharap DPR dan pemerintah mau mengubah undang-undang yang mengatur kewenangan Komisi Kepolisian. Bila tidak, komisi ini hanya akan menjadi macan ompong yang garang sekadar mengaum.

KASUS PEMBUNUHAN MUNIR

Pada 7 September 2004, Indonesia digemparkan oleh kematian Munir, aktivis hak asasi manusia terkemuka. Munir, 40 tahun, tewas dalam penerbangan dengan maskapai Garuda dari Jakarta menuju Amsterdam. Tim dokter Belanda memastikan kematian Munir akibat racun arsenik. Polisi kini menetapkan tiga orang tersangka\Pollycarpus Budihari Priyanto (aviation security), Yeti Susmiyarti (pramugari), dan Oedi Irianto (awak kabin).

Hingga kini, polisi belum mampu mengungkap siapa aktor intelektual pembunuhan aktivis itu. Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, badan ad hoc bentukan Presiden Yudhoyono, sempat menyebut-nyebut keterlibatan petinggi Badan Intelijen Negara (BIN). Soalnya, Pollycarpus, tersangka eksekutor pembunuh Munir, diduga merupakan agen BIN. “Ada dugaan pembunuhan ini operasi intelijen,” ujar Brigjen (Polisi) Marsudi Hanafi, bekas Ketua TPF Munir. Ia kini diangkat menjadi ketua tim Polri untuk pengungkapan kasus ini.

PENGEJARAN DR AZAHARI DAN NOORDIN M. TOP

Dua pentolan teroris yang paling dicari, Dr Azahari dan Noordin M. Top, hingga kini masih berkeliaran bebas. Polisi menduga kedua warga negara Malaysia itu menjadi dalang di balik bom Bali (12 Oktober 2002), bom Hotel JW Marriott Jakarta (5 Agustus 2003), dan bom di Kedutaan Besar Australia (9 September 2004). Meski telah menyebar jutaan foto Dr Azahari dan Noordin M. Top, polisi belum berhasil membekuk keduanya.

Pada awal pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi target kepada Kapolri Jenderal Da’i Bachtiar untuk segera menangkap Dr Azahari dan Noordin M. Top. “Saya beri waktu 100 hari,” ujar Presiden Yudhoyono ketika itu. Setelah 100 hari lewat, Azhari belum juga tertangkap.

BOM TENTENA

Dua bom laknat pada 28 Mei 2005 lalu menghajar Pasar Sentral di Tentena, Poso.

Bom yang dijejali besi runcing itu mencabut 22 nyawa dan melukai puluhan warga Poso. Sekitar 150 penduduk diperiksa sebagai saksi. Awalnya, Polda Poso menetapkan 18 tersangka. Tapi, karena tak memiliki bukti kuat, polisi melepas satu per satu tahanan. Kini, tinggal lima tersangka yang mendekam di sel polisi\termasuk Drs Hasman, 48 tahun, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Poso.

Polisi menetapkan Erwin dan AT sebagai tersangka eksekutor bom di Pasar Sentral, Tentena. Tapi, sebetulnya polisi tak punya bukti kuat soal keterlibatan para tersangka. “Bom Tentena berbeda dengan bom Bali,” ujar Brigjen Aryanto Sutadi, Kapolda Sulawesi Tengah. “Tak ada bukti fisik yang tertinggal di bom Tentena.”

PENEMBAKAN TIMIKA

Dua warga Amerika Serikat, Ted Burcon dan Rickey Spears, pada 31 Agustus 2002 tertembak

di ruas jalan antara Timika dan Tembaga Pura, Papua. Polisi menyatakan kelompok separatis bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Tapi, polisi belum mampu menangkap pelaku penembakan yang membuat hubungan militer Amerika dan Indonesia memburuk itu.

Dalam kunjungan ke Amerika pada akhir Mei 2005 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Patsy Spears, janda almarhum Spears. Dalam percakapan selama 30 menit, Presiden Yudhoyono berjanji untuk segera menangkap pelaku penembakan di Timika.

MARIA PAULINE DAN KORUPTOR LAINNYA

Maria Pauline Lumowa, tersangka pembobol Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun, hingga kini masih buron. Perempuan kelahiran Manado itu ditengarai bermukim di Singapura. Kepada majalah ini, yang mewawancarainya di Singapura, Maria sempat berjanji untuk menyelesaikan kasus pembobolan BNI itu. “Saya akan kembali ke Indonesia. Akan saya beberkan semua,” ujarnya.

Tapi, hingga kini Maria tak pernah menampakkan batang hidungnya. Kasus ini lalu hilang dari perhatian publik. Bulan lalu publik justru dikejutkan dengan berita pengangkatan Brigjen Albert Harry Lumowa, adik kandung Maria Pauline Lumowa, sebagai staf ahli Kapolri. Setelah bocor, Kapolri Jenderal Da’i Bachtiar buru-buru menyangkal mengetahui pengangkatan Albert.

Selain Maria, ada 33 pelaku kejahatan perbankan yang melarikan diri ke luar negeri. Samadikun Hartono, terpidana kasus BLBI Bank Modern sebesar Rp 1,9 triliun, misalnya, hingga kini masih raib entah ke mana.

Lelaki kelahiran Manado 67 tahun silam itu tidak sedang bercanda. Setelah tiga tahun meneliti Alkitab dan Al-Quran, ia mengaku menemukan ajaran Islam hanif. Penemuan itu bermula ketika Robert bangkrut sebagai eksportir furnitur. Sejak itu, sarjana ekonomi dari perguruan tinggi swasta di Jakarta itu banting setir. “Saya tak ingin mengejar dunia lagi. Lebih baik mengurus akhirat,” katanya.

Ia lalu mendirikan Last Events Duty Institute, sebuah lembaga penelitian Alkitab dan Al-Quran, di rumahnya, kawasan Koja, Jakarta Utara. Setelah sekitar tiga tahun bersama sejumlah pendeta Advent membolak-balik dua kitab suci tersebut, akhirnya ia menemukan sebuah firman dalam Yesaya 6-7, “Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba Nebayot tersedia untuk ibadahmu, sebagai korban yangberkenan kepada-Ku, dan Aku akan menyemarakkan rumah keagungan-Kuc.”

Dari dua ayat inilah Robert yakin, umat Islam adalah golongan yang diterima Tuhan. Sebab, dalam pandangan Kristen, orang Kedar dan Nebayot adalah keturunan Nabi Ibrahim dari garis Ismail yang menganut Islam. Tapi, ia belum memiliki nama aliran yang barusan ia temukan. Setelah berhari-hari memelototi Al-Quran, ia berhenti pada surat An-Nahl ayat 123, “Kemudian Kami wahyukan kepadamu, ikutilah agama Ibrahim secara hanif.” Dari sinilah ia kemudian mengusung nama “Islam hanif”, yang artinya Islam yang lurus.

Bagaimana dengan syariat selengkapnya? Robert punya jawaban singkat, “Semua perilaku Nabi Ibrahim dan Muhammad SAW adalah Islam hanif.” Tapi, itu tak berarti sama persis seperti Islam, sebab hari suci dalam Islam hanif versi Robert bukanlah Jumat, melainkan Sabtu alias Sabath, sebagaimana juga dalam Kristen Advent.

Gampang diduga, ajaran Robert menuai pro dan kontra. Bahkan juga di kalangan Kristen Advent sendiri. Menurut Tri Djoko Soewarso MA, Direktur Komunikasi Gereja Kristen Advent Indonesia Barat, pendeta Kristen Advent terbelah dua. Begitu pula sekitar 400 ribu pemeluk Advent di Indonesia. Sebagian mendukung, sebagian menolak. Walau begitu, Gereja Advent tidak melarang aktivitas Robert di gereja dan pertemuan jemaatnya. “Pak Robert mencoba mewartakan ajaran Tuhan menurut versinya,” ujar Soewarso.

Dukungan bagi Robert umumnya datang dari kelompok pendeta yang “berpikiran maju.” Pendeta L. Situmorang dari Gereja Masehi Hari Ketujuh di Jalan Dr. Saharjo, Jakarta Pusat, misalnya, menyambut ajaran Robert secara terbuka. Ia menulis pernyataan resmi bertanggal 23 Januari lalu yang isinya membenarkan hasil kajian Robert. Salah satu butir penting dalam surat bermaterai itu langsung menohok ke jantung teologi Kristen: mengakui bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Robert sendiri mengaku telah memiliki pengikut sekitar 500 orang.

Kini, sehari-hari Robert aktif mewartakan “Islam hanif” ke pelbagai penjuru negeri. Jadwal hariannya berkisar pada kegiatan di gereja, pertemuan jemaat, termasuk berbagai seminar di dalam dan luar negeri. Dan ia sama sekali tak menghiraukan cemooh dan penolakan. Toh, katanya, “Semua nabi awalnya dulu juga ditolak oleh umatnya.”

Menurut Prof Dr Nurcholish Madjid dalam bukunya, Pintu-pintu Menuju Tuhan, Ibrahim adalah bapak agama tauhid (monoteisme), sementara pengertian hanif ialah “bersemangat kebenaran”. Maka, jika ke-hanif-an Robert diteruskan, bukan tak mungkin ia akan sampai pada ajaran tauhid. Apalagi jika ia merenungkan surat Ali Imran ayat 67, “Ibrahim bukanlah seorang Yahudi atau Nasrani, melainkan seorang hanif dan muslim.”

Menurut Kepala Biro Keuangan KPU, Hamdani Amin, setiap anggota KPU, termasuk Hamid, menerima huang rekananh US$ 105 ribu. Betulkah? Jumat pekan lalu, kepada wartawan Tempo Setiyardi, Hamid bicara melalui sambungan telepon internasional. Beberapa hari terakhir Hamid berada di Helsinki, Finlandia, untuk berunding dengan petinggi Gerakan Aceh Merdeka.

Kepala Biro Keuangan KPU, Hamdani Amin, menyebut tiap anggota KPU menerima uang rekanan US$ 105 ribu. Benarkah?

Ah, uang yang mana itu? Kalau memang ada uang US$ 105 ribu, akan saya sumbangkan ke Lembaga Bantuan Hukum dan anak yatim, ha-ha…. Memang sebagai anggota KPU saya menerima banyak honor. Biasanya uang-uang tersebut diberikan berdasarkan kegiatan yang saya tanda tangani. Semua memiliki catatan yang lengkap, termasuk uang jalan.

Berapa total jumlah honor di luar gaji yang Anda terima?

Jumlah pastinya tak saya ketahui. Soalnya, uang yang saya terima besarannya bervariasi: ada yang satu juta, ada dua juta. Setiap kali menerima uang itu, harus ada tanda tangan saya, tanda tangan Kepala Biro Keuangan dan juru bayar. Semua anggota KPU menerima uang seperti itu. Itu uang kolektif. Uang itu diberikan berdasarkan pekerjaan yang kami lakukan, misal sebagai ketua kelompok kerja kampanye saya menerima honor khusus.

Apakah total honor itu mencapai US$ 105 ribu (sekitar Rp 1 miliar)?

Saya kira tidak sampai Rp 1 miliar. Tapi, kalau biaya perjalanan anggota KPU dari Sabang sampai Merauke dan perjalanan ke luar negeri, mungkin bisa lebih dari Rp 1 miliar.

Anda akan menuntut Hamdani Amin atas keterangannya itu?

Sebagai menteri, saya memiliki kesibukan yang luar biasa. Saya tak punya waktu untuk mengurus hal-hal seperti itu. Lagi pula, saya tak ingin menimbulkan kontroversi yang macam-macam. Kita mempunyai prinsip hukum, hSiapa yang berdalih, dia yang harus membuktikan.h Jadi, jangan suruh saya untuk membuktikan tak menerima uang US$ 105 ribu. Itu jadi lucu.

Harga surat suara yang proyeknya Anda pimpin disebut-sebut terlalu mahal?

Saya ini bersih. Saya tak pernah korupsi selama menjadi anggota KPU. Saya menangani surat suara dalam pemilu presiden tahap I dan tahap II. Silakan cek ke percetakan-percetakan kertas suara. Tanyakan saja ke mereka, apakah saya pernah bermain-main soal pencetakan kertas suara. Jawaban dari mereka adalah garansi bahwa saya memang betul-betul bersih.

Tapi, tak mungkin pihak percetakan mengaku menyuap. Itu melanggar hukumc.

Kalau begitu, tanyakanlah pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam audit BPK, nama saya tak disebut melakukan korupsi. Saya tak bisa asal ngecap. Kita harus percaya pada BPK karena itu lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan audit. Saya tak mau sekadar memuji diri sebagai orang yang bersih. Saya cuma ingin kita menghormati hasil kerja BPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Anda?

Saya belum tahu soal pemeriksaan KPK. Tapi, kalau KPK mau memeriksa, silakan saja. Saya akan bersikap kooperatif. Saya akan menjawab semua pertanyaan yang ada.

Ada usulan agar Anda non-aktif dari jabatan Menteri Hukum dan HAM selama pemeriksaan KPK. Pendapat Anda?

Saya ini orang hukum. Persoalan non-aktif atau pemberhentian seorang menteri merupakan hak prerogatif presiden. Itu dijamin oleh konstitusi kita. Saya tak ingin masuk ke wacana itu. Itu bukan yurisdiksi yang saya miliki.

Beberapa politisi Partai Golkar mengusulkan perombakan kabinet untuk mengganti posisi Anda. Apakah Anda siap?

Dalam persoalan seperti itu, saya betul-betul tak paham. Saya tak mahir dalam politik praktis. Saya tak memiliki latar belakang politik sehingga tak mahir melakukan kalkulasi politik. Jadi, saya tak bisa memberi opini soal wacana perombakan kabinet itu.

Apakah Presiden Yudhoyono pernah membicarakan kasus Anda?

Tidak, Presiden tak pernah membicarakan hal itu dengan saya. Tapi saya yakin beliau memantau perkembangan. Bagaimanapun, saya ini bawahan langsung Presiden. Tapi, kalau dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, saya memang beberapa kali mendiskusikan kasus ini. Saya tegaskan kepada Pak Jusuf Kalla bahwa saya bersih. Saya tak melakukan korupsi selama menjadi anggota KPU.

Nazaruddin Sjamsuddin dan Mulyana W. Kusumah ditahan KPK. Apa sikap Anda?

Meski tak sempat membesuk mereka di tahanan, saya prihatin. Mereka adalah kolega yang bekerja sama selama tiga tahun di KPU. Kami yang menyelenggarakan pemilu.

Pekan lalu Anda sowan ke ibu di Parepare. Anda meminta dukungan moral?

Ya, saya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ibu saya. Saya selalu merasa damai bila berada dekat beliau. Ibu saya selalu menonton televisi. Beliau tahu kasus KPU. Dia juga mengerti persoalan yang sedang saya hadapi. Soal KPU, ibu saya bilang, hSaya doakan agar kamu baik-baik.h

Anda merasa persoalan KPU menjadi beban?

Terus terang saya sangat pusing dengan pemberitaan soal KPU. Buntutnya, asam lambung saya naik terus. Saya ini seorang menteri. Posisi saya paling seksi untuk ditembak. Saya merasa menjadi sasaran tembak. Semua pemberitaan di media massa mengarah ke saya.