Amiruddin Zakaria: “Mahkamah Agung Melaku kan Contempt of Court”

SEPERTI sebuah roller coaster, hari-hari Amiruddin Zakaria bergerak cepat. Dua pekan lalu, bekas hakim yang menangani kasus Akbar Tandjung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini sekonyong-konyong seperti tersambar petir. Mahkamah Agung dengan berani menyatakan Akbar Tandjung tak terbukti bersalah dalam kasus korupsi dana nonbujeter Bulog senilai Rp 40 miliar.

Kita tahu yang terjadi selanjutnya: sementara para mahasiswa menggelar protes keras di jalan-jalan, dia mundur dari dunia pengadilan, dunia yang telah ditekuninya selama 27 tahun. Tapi dari kalangan pejabat tinggi MA juga muncul reaksi tak kalah keras. Ketua MA Bagir Manan menuding Amiruddin telah berbohong kepada publik.

Tentu saja, buat dunia pengadilan kita yang kerap pudar dan hilang wibawa itu, sikap Amiruddin di luar arus utama: historis, ibarat seberkas cahaya. Tapi pikiran Bagir Manan berbeda. Amiruddin bukan sosok pahlawan, dan seraya menunjuk satu peristiwa penting: MA pernah memeriksa Amiruddin setelah lelaki bersuara lugas kelahiran Sigli, Aceh, 54 tahun lalu itu memberikan penangguhan penahanan kepada Akbar. Menurut Bagir Manan, Amiruddin diperiksa dengan dugaan suap.

Entahlah, yang terang Amiruddin memang telah melangkah cukup jauh. Berbulan-bulan dia menangani perkara korupsi Akbar Tandjung–kasus yang sangat menyedot perhatian publik, bahkan saking membeludaknya pengunjung, ruang sidang dipindah ke bekas hanggar pesawat di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Hari itu, 4 September 2002, majelis hakim yang terdiri dari lima hakim senior–Amiruddin Zakaria, Andi Samsan Nganro, I Ketut Gede, Herry Swantoro, dan Pramodana–secara bulat menyatakan para terdakwa bersalah. Akbar diganjar tiga tahun penjara. Sedangkan Dadang Sukandar (Ketua Yayasan Raudlatul Jannah) dan Winfried Simatupang (pengusaha swasta yang terlibat) masing-masing divonis 18 bulan penjara.

Alhasil, untuk mengupas pelbagai persoalan seputar mundurnya Hakim Amiruddin Zakaria, wartawan TEMPO Setiyardi mewawancarai Amiruddin di coffee shop Hotel Alila, Jakarta. Selama dua jam wawancara, suara Amiruddin sesekali meninggi. Berikut kutipannya:

Mahkamah Agung akhirnya menerima kasasi Akbar Tandjung. Bagaimana sikap Anda?

Sebagai ketua majelis hakim yang mengadili Akbar Tandjung di tingkat pertama, saya tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju dengan keputusan MA. Secara hukum saya tidak mempunyai hak untuk itu. Menurut undang-undang, itu memang wewenang MA. Namun, karena saya begitu yakin dengan keputusan saya, saya merasa keputusan majelis hakim yang saya pimpin menjadi sia-sia. Semua jadi tidak ada artinya.

Bukankah MA memang berhak membatalkan keputusan pengadilan di bawahnya?

Benar, itu memang wewenang MA. Sebagai seorang hakim, tentu saya sangat paham dengan hal tersebut. Tapi saya sangat kecewa dengan keputusan tersebut. Soalnya, saya sangat yakin dengan keputusan saya.

Kekecewaan itu yang membuat Anda memilih mundur dari profesi hakim?

Keputusan untuk mengundurkan diri merupakan pilihan yang terbaik. Saya tak ingin terbebani dengan persoalan ini. Bagaimanapun, sewaktu memutus perkara itu, saya sudah mempertimbangkan semua bukti. Saya sangat yakin dengan keputusan tersebut. Setelah keputusan itu dibatalkan MA, saya merasa percuma bila tetap menjadi hakim di pengadilan. Saya khawatir logika saya terbolak-balik.

Rupanya Anda sangat terpukul….

Keputusan yang saya yakini, dan saya buat dengan pertimbangan yang matang, sudah amblas percuma. Itu sangat memukul diri saya.

Anda sudah mengajukan surat pengunduran diri?

Ya, sehari setelah keputusan MA, saya mengirim surat itu ke Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara lewat pos. Tembusan surat tersebut saya kirim ke Ketua MA dan Menteri Kehakiman. Dalam surat itu saya bilang pengunduran diri itu dengan alasan pribadi. Saya tidak menyebut soal kasus Akbar Tandjung dalam surat tersebut.

Apakah Anda mendiskusikannya terlebih dahulu dengan atasan?

Sebelumnya saya sempat menelepon Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Bapak Rapotan Harahap. Beliau membujuk saya supaya tetap bertahan jadi hakim. Tapi akhirnya beliau juga mengerti.

Majelis hakim kasasi Akbar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berjumlah lima orang. Bagaimana sikap hakim yang lain?

Ini keputusan pribadi. Saya memang tidak melibatkan tim majelis hakim. Lagi pula, teman satu tim majelis hakim sudah pindah kantor. Kami tidak saling kontak. Memang, saya menerima banyak dukungan. Bahkan beberapa mantan hakim agung juga menyatakan simpati dan mendukung langkah saya. Tapi, maaf, saya tak bisa menyebut nama mereka.

Apakah pihak keluarga juga mendukung sikap Anda?

Awalnya mereka kaget sekali. Dan saya mencoba menjelaskan kepada mereka. Saya bilang, kalau masih di pengadilan, saya akan terbebani.

Istri saya pada mulanya sangat keberatan. Melalui anak saya, ia membujuk agar langkah untuk mundur dipertimbangkan lagi. Berkali-kali dia membujuk. Tapi akhirnya keluarga bisa memahami langkah saya. Memang bukan berarti mereka setuju. Masih ada keberatan dari mereka.

Apa yang menjadi keberatan keluarga Anda?

Karier saya masih panjang. Usia saya baru 54 tahun. Saya pensiun masih 9 tahun lagi. Saat ini sudah jadi hakim tinggi. Secara normatif saja, kalau nasib tak jelek, posisi ketua pengadilan tinggi akan saya dapatkan. Keluarga saya tentu akan bangga. Namun saya ikhlas memilih mundur. Bahkan sangat ikhlas. Saya ingin melepas beban batin saya.

Anda mengikuti pembacaan putusan kasasi Akbar Tandjung?

Saat pembacaan putusan kasasi, saya sedang berada di Jakarta. Saya memelototi keputusan tersebut sejak dibacakan sampai selesai. Memang beberapa hari sebelumnya ada beberapa wartawan yang mengontak saya dan bilang keputusan saya akan dibatalkan. Saya bilang ke mereka, “Tidak mungkin, tidak ada alasan untuk dibatalkan.” Bahkan pada hari H, saya masih yakin keputusan saya tak dibatalkan. Tetapi, setelah mendengar pertimbangan MA, ternyata memang betul. Saya sangat kecewa.

MA lebih menggunakan hukum administrasi negara daripada hukum pidana. Bagaimana?

Bagi saya, ini adalah persoalan korupsi. Jadi, ini kasus pidana yang harus ditangani dengan Undang-Undang Antikorupsi. Itu yang menjadi rujukan keputusan saya. Tapi, soal MA yang lebih menggunakan hukum administrasi negara, saya tak bisa memberikan komentar.

Meski menghukum Akbar Tandjung tiga tahun, Anda tak langsung menjebloskannya ke penjara. Bahkan Anda menerima penangguhan penahanan. Mengapa?

Saya mempertimbangkan dengan matang semua keputusan.

Saya menangguhkan penahanan Akbar dengan pertimbangan ia tidak akan melarikan diri. Bagi saya, penahanan tersebut terlalu kejam. Terlalu zalim bagi orang seperti Akbar. Dengan mengucap bismillah, apa pun risikonya, penangguhan itu saya lakukan. Yang penting saya tak menjadi alat dari orang lain yang ingin Akbar tetap ditahan.

Anda tak ingin jadi alat orang lain. Apa yang sesungguhnya terjadi?

Begitu perkara masuk ke pengadilan, ada permintaan dari atas agar Akbar tak keluar dari tahanan. Jadi, tidak boleh ada penangguhan penahanan. Yang menyampaikan sih orang yang sangat saya hormati di lingkungan pengadilan. Saya terheran-heran dan kemudian nguping sana-sini, siapa yang sesungguhnya memerintahkannya. Tapi tak menemukan siapa yang memberikan perintah tersebut.

Mungkinkah permintaan itu dari penguasa yang menjadi lawan politik Akbar?

Saya tidak tahu. Saya cuma merasa ada yang menginginkan Akbar tetap berada di penjara.

Siapa lagi yang meminta penangguhan penahanan tersebut?

Kalau dari luar, ada anggota DPR dari Partai Golkar. Istri Akbar, Nina, juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan.

Dengan tak menjebloskan ke penjara, Anda terkesan “setengah hati” dalam menghukum Akbar. Mengapa?

Tindakan hukum memang harus dilakukan secara lugas, tapi tetap harus manusiawi. Dengan posisi seorang Akbar Tandjung, tak mungkin dia melarikan diri. Lagi pula, kalau dulu langsung ditahan, sekarang juga toh dibebaskan MA.

Bagaimana perdebatan yang terjadi dalam tim majelis hakim yang Anda pimpin?

Seperti di MA, karena ini kasus yang menyita perhatian publik, majelis hakim terdiri dari lima orang. Tentu saja ada perdebatan sebelum pengambilan keputusan. Tapi akhirnya keputusan kami bulat.

Bagaimana sikap atasan Anda soal penangguhan penahanan Akbar?

Setelah keputusan penangguhan penahanan, majelis hakim dipanggil oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Saya diomelin oleh seseorang di pengadilan tinggi. “Penangguhan itu hak kalian. Tapi mengapa tidak ngomong-ngomong dulu dengan kami?” katanya.

Apa reaksi Anda?

Bagi saya, keputusan yang diambil majelis tak perlu dikonsultasikan dengan atasan atau pengadilan tinggi. Tak ada peraturan yang mengharuskannya. Sesuai dengan undang-undang, keputusan itu adalah wewenang kami.

Anda kemudian diperiksa MA karena mengabulkan penangguhan penahanan Akbar. Bagaimana ceritanya?

Ya, kami memang diperiksa MA. Cuma sekali, kok. Oleh tim pemeriksa yang berjumlah tiga orang, kami ditanya seputar penangguhan penahanan Akbar Tandjung. Hasilnya sebuah berita acara pemeriksaan yang kemudian kami tanda tangani dan sekarang ada di MA. Saya tak menyimpan berita acara tersebut karena tak berpikir akan seperti ini.

Siapa saja orang yang memeriksa Anda?

Saya tak akan menyebut namanya. Soalnya, di antaranya ada orang yang sangat saya hormati. Beliau selalu bertanya dengan kalimat yang halus. Beliau sangat memahami jiwa saya sebagai hakim. Memang ada juga yang menggunakan kalimat yang kasar, seperti, “Sesuai dengan gradasinya, mengapa tak dilakukan penahanan rumah?” Saya sangat ingat dengan kalimat tersebut. Saya langsung berpikir, rupanya Akbar Tandjung tidak boleh ke DPR. Waktu itu memang ada desakan agar Akbar Tandjung mundur dari DPR. Otak saya rasanya mau pecah karena ada kesan kuat MA keberatan dengan penangguhan penahanan.

Apa pertanyaan lain untuk Anda?

Ada beberapa hal lain yang ringan-ringan, seperti apakah ada “pertimbangan di luar hukum”. Saya jawab tidak ada, semua keputusan hanya berdasarkan pertimbangan hukum.

Apakah ada tuduhan suap secara eksplisit?

Tak ada kata “dugaan suap” yang dilontarkan oleh tim pemeriksa. Paling maksimal ada kata “pertimbangan di luar hukum”. Itu memang kata-kata yang interpretatif sekali. Saat itu saya bilang, kasus ini sangat menarik perhatian publik. Jadi tak mungkin saya bermain-main dalam kasus Akbar.

Ketua MA Bagir Manan menyebut Anda berbohong. Bagir menyatakan pemeriksaan dilakukan karena dugaan suap….

Pak Bagir Manan boleh saja bicara seperti itu. Tapi arah pemeriksaan di MA menyangkut soal penangguhan penahanan. Saya jelaskan alasan hukumnya. Lagi pula, dari mana Pak Bagir tahu saya berbohong. Beliau tidak ikut memeriksa dan tak melihat materi pemeriksaannya. Paling-paling beliau mendapat laporan dari bawahannya.

Oke, mungkin Anda bisa menjelaskan, mengapa ada dugaan suap?

Saya juga tidak mengerti. Rasanya kami tidak melakukan apa-apa. Saya lurus-lurus saja, kok. Lagi pula, saat itu kami menghukum Akbar tiga tahun penjara. Sekarang justru MA membebaskannya. Bagaimana logika dan akal sehat kita tentang dugaan suap itu?

Mengapa Bagir Manan menuduh Anda berbohong?

Sebetulnya saya paham dengan reaksi Pak Bagir. Sebagai Ketua MA, beliau memang harus bereaksi. Kalau cuma diam, saya malah akan terheran-heran, ha-ha-ha….

Bagaimana bila Anda dituding melakukan contempt of court (menghina pengadilan) karena menyerang MA?

Contempt of court? Mengapa bisa begitu? Sayalah yang justru dikerjain oleh mereka. Artinya, MA yang melakukan contempt of court terhadap diri saya. Sekarang terserah MA. Secara pribadi saya sudah siap dengan apa pun yang akan terjadi.

Anda terkesan berani. Bagaimana dengan kekecewaan pendukung Akbar?

Sepanjang menyangkut Akbar, saya tak punya kepentingan apa-apa. Akbar bebas atau dihukum, tak menjadi masalah buat saya. Yang menyebabkan saya mengundurkan diri karena ini menyangkut keputusan di pengadilan negeri yang saya buat. Jadi, tak ada urusan pribadi dengan Akbar Tandjung. Memang, sewaktu saya memvonis tiga tahun, ada orang Golkar yang tidak senang. Tapi, setelah saya bilang bahwa sayalah yang menangguhkan penahanan Akbar, mereka baru mengerti. Saya mencoba bersikap fair.

Apakah kasus Akbar Tandjung ini menyita energi Anda?

Ya, saya habis-habisan dalam menangani kasus ini. Sepanjang sejarah Republik, ini kasus yang sangat menyedot perhatian publik. Ruang sidangnya digelar di bekas hanggar pesawat Kemayoran–sebuah ruang sidang terbesar di dunia. Pengunjung sidangnya sangat banyak dan status terdakwa yang sangat tinggi. Tapi saya coba menikmati keletihan-keletihan tersebut. Sayangnya, sekarang saya menyesal karena keputusan saya bernasib begini. Kami hanya dianggap angin.

Setelah mundur, apa kegiatan Anda selanjutnya?

Saya belum punya rencana apa-apa. Sekarang saya memang sudah disibukkan dengan pelbagai undangan seminar. Hari ini saja ada tujuh undangan.

Anda akan berkiprah di partai politik?

(Amiruddin terdiam–Red.). Saya akan melihat-lihat dulu. Kalau bahasa hukumnya, akan saya pertimbangkan. Tapi saya belum punya kriteria partai politiknya.

Bagaimana kalau dipinang oleh Partai Golkar?

Itu pertanyaan yang sangat sulit dijawab, ha-ha-ha….

Ini soal lain. Bagaimana Anda melihat jalannya reformasi hukum kita?

Itu persoalan yang sulit. Saat ini masih banyak intervensi terhadap lembaga pengadilan. Kalau soal intervensi dari luar, sebenarnya tak terlalu masalah. Berdasarkan pengalaman pribadi, intervensi dari luar mudah mengatasinya. Seorang hakim bisa bilang, “Siapa lu, siapa gua.” Tapi, kalau intervensi dari dalam, persoalannya jadi lebih sulit dan lebih berat. Seorang hakim sering takut kehilangan karier.

Bukankah undang-undang kita sudah memberikan kebebasan kepada hakim?

Secara teori, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memang membebaskan hakim dalam bertindak. Bahkan undang-undang melarang pemimpin pengadilan mencampuri keputusan hakim. Hakim bertanggung jawab kepada Tuhan, masyarakat, dan dirinya sendiri. Tapi pada prakteknya hal tersebut bisa terjadi. Tentu saja banyak hakim yang takut. Takut kariernya terhenti di tengah jalan dan takut dimusuhi atasan. Kalau sudah begini, mau ke mana pengadilan kita ini?

Apakah intervensi itu kerap terjadi?

Berdasarkan pengalaman saya, yang terjadi justru intervensi dari dalam sendiri. Terus terang saja, hal ini sangat mengganggu.

Apakah ini yang menyebabkan banyaknya hakim kotor?

Saya no comment saja. Saya tak enak kalau harus menyenggol teman sendiri.

Apa yang bisa kita lakukan untuk membasmi hakim kotor dan mafia peradilan?

Satu faktor penting yang harus diperhatikan adalah kesejahteraan hakim. Saat ini penghasilan hakim kita sangat minim. Fasilitas di pengadilan juga sangat minim. Lihat saja, banyak kursi di pengadilan yang patah. Televisi dan kulkas kecil di ruang hakim harus dibeli sendiri oleh hakim. Bahkan ada beberapa hakim yang membeli sendiri kursi di ruang kerjanya. Hakim boleh dibilang tak punya fasilitas apa-apa. Kalau tidak punya kendaraan, harus naik angkutan umum.

Berapa besarnya gaji hakim?

Bayangkan, hakim yang sudah 20 tahun bekerja dan menempati golongan IV hanya digaji sekitar Rp 5 juta per bulan. Saya pun menerima gaji sekitar itu. Tanpa fasilitas apa-apa. Di daerah, banyak rumah hakim yang bocor. Rasanya tidak pantas dilihat. Seharusnya gaji para hakim dinaikkan tiga kali lipat.

Apakah ada jaminan bahwa pengadilan akan bersih bila gaji hakim dinaikkan?

Paling tidak, hal yang tidak kita inginkan akan berkurang. Kalau kehidupan keluarga terjamin, hakim akan lebih tenang. Sekarang ini, untuk menyekolahkan anak pun sulit. Saya pribadi bisa menyekolahkan anak-anak karena disokong istri. Istri saya membeli kain di Pasar Tanah Abang dan mengirimkannya ke daerah. Soal tetek-bengek rumah tangga diurus oleh istri saya.

Anda pernah disogok?

Selama ini saya belum pernah mengalaminya. Bagi saya menjadi hakim bukan untuk cari makan. Lebih untuk keilmuan saya di bidang peradilan. Itu kepuasan yang tidak bisa dibeli.

Anda kerap menangani kasus besar. Benarkah tidak ada tawaran sogok?

Memang banyak yang berusaha mendekati. Tapi saya menolak dengan sesopan mungkin. Saya sadar hidup ini sangat singkat. Kehormatan adalah segala-galanya. Termasuk sekarang ini. Untuk apa saya tetap jadi hakim bila tak punya kehormatan? Orang akan bilang, itu hakim yang keputusannya dibatalkan MA.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: