Bagir Manan: “Goenawan Mohamad Bukan Tukang Jual-Beli Rumah”

BAGIR Manan bukan jenis orang yang gemar mengumandangkan jargon-jargon hebat manakala berbicara tentang pemberangusan korupsi. Dia memang tidak naif terhadap riuhnya pendapat publik yang mencibir sebagian petugas lembaga peradilan karena kegemaran mereka bermesraan dengan korupsi. Tapi, Bagir Manan memilih menegakkan perseteruan dengan korupsi dunia peradilan dari dirinya sendiri, dari kursinya sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kepada sekretarisnya, Bagir selalu mewanti-wanti bahwa hanya tiga kelompok yang boleh datang kapan saja ke kantor untuk menemuinya: hakim, wartawan, dan mahasiswa.

Maka, bukan hal yang tiba-tiba bila Bagir mudah saja menerima puluhan wartawan yang menerobos pelataran Mahkamah Agung (MA) dan masuk ke kantornya pada hari Jumat dua pekan silam. Ketua MA itu menerima sejumlah wartawan TEMPO dan kuasa hukumnya yang datang untuk mempertanyakan sita jaminan rumah redaktur senior TEMPO, Goenawan Mohamad, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ju-ga, rencana penyitaan kantor Koran Tempo. Kasus-kasus ini muncul sebagai buntut perkara “pencemaran nama baik” dengan penggugat Tomy Winata melawan TEMPO.

Setelah hampir satu jam berbicara dengan wartawan, para pengacara, serta sejumlah tokoh masyarakat, Bagir Manan muncul di depan kantornya. Disambar oleh puluhan kamera dan lampu blitz, Bagir mempertegas seutas benang merah yang jauh lebih penting daripada sekadar sita jaminan sebuah rumah atau kantor: keleluasaan berekspresi. “Ini menyangkut kebebasan pers,” ujarnya dengan tenang dan mantap.

Dalam pernyataannya, Bagir Manan mengaku prihatin dengan kasus tersebut dan menekankan pentingnya seluruh elemen publik\termasuk lembaga peradilan\memelihara kelangsungan masa depan pers di Tanah Air. Naik ke kursi Mahkamah Agung melalui jalur non-karier, Bagir datang dari latar belakang akademi yang kental. Dia pernah menjadi Rektor Universitas Islam Bandung. Dan sampai sekarang, guru besar ilmu hukum tata negara itu masih tetap terus mengajar di Universitas Padjadjaran, Bandung.

Pekan lalu, di tengah kesibukannya yang padat, Bagir Manan menerima wartawan TEMPO Setiyardi untuk sebuah wawancara khusus. Dengan tenang dan taktis, dia menjawab aneka pertanyaan tentang berbagai problem hukum yang tengah mengemuka\termasuk bisa-tidaknya penerapan dalil lex specialis (undang-undang khusus) dalam Undang-Undang Pers. Berikut ini petikannya.

Bagaimana prosedur sita jaminan dalam suatu perkara?

Dalam bahasa hukum disebutkan, penyitaan hanya boleh dilakukan bila ada “sangka beralasan”. Yakni ada kekhawatiran bahwa si pemegang aset akan memindahkan atau menjualnya. Nah, yang mudah dijual adalah benda bergerak. Sedangkan aset tak bergerak harus ada prosedur seperti pembuatan akta notaris dan proses balik nama. Jadi, penyitaan aset tak bergerak bukan sesuatu yang mendesak.

Adakah pedoman yang detail soal pelaksanaan sita jaminan?

Mahkamah Agung (MA) sebenarnya telah mengeluarkan pedoman untuk penyitaan. Kriteria utamanya adalah nilai barang yang disita seimbang dengan nilai perkara. Kami juga menggariskan beberapa aset yang tak perlu disita: bangunan yang amat besar, pabrik, saham, dan barang milik pemerintah. Dalam rapat kerja nasional MA di Bandung pada pertengahan September 2003 lalu, kami membuat komisi soal penyitaan. Dalam waktu dekat, akan kami buat dalam bentuk buku pedoman penyitaan.

Berkait dengan soal sita jaminan, rumah Goenawan Mohamad belum lama ini disita karena perkara “pencemaran nama baik” dengan Tomy Winata. Apakah ini hal yang biasa?

Seorang penggugat bisa saja menyebutkan kerugian imateriil akibat tindakan orang lain. Tapi, hakim harus berhati-hati betul dalam menangani kasusnya. Soalnya, amat sulit menilai kerugian imateriil tersebut. Pada tahun 1970-an, ada orang yang menuntut ganti rugi sebesar Rp 1 (satu rupiah). Tentu saja ini (kerugian imateriil) menjadi persoalan yang amat subyektif.

Apakah langkah Hakim Mabruq Nur menyita rumah Goenawan Mohamad terbilang wajar?

Saudara Goenawan Mohamad bukan tukang jual-beli rumah. Kenyataan ini seharusnya juga menjadi pertimbangan majelis hakim yang akan menyita rumah tersebut. Oleh karenanya, saya membicarakannya dengan para pimpinan Mahkamah Agung. Saya meminta ketua bidang pengawasan supaya mengurusnya. Pembatalan penyitaan kantor Koran Tempo tentu saja tidak datang dari langit.

Ada yang menyebut Anda terlalu memberi perhatian pada kasus sita jaminan Goenawan. Benar demikian?

Kasus ini menyangkut pers. Kita sudah bertekad bahwa kebebasan pers merupakan salah satu unsur absolut dalam kehidupan demokrasi kita. Ini prinsip yang harus disadari semua orang\termasuk oleh para hakim.

Toh, banyak juga yang menilai kebebasan pers sudah terlalu jauh. Apakah Anda setuju?

Saya ingin kita tak menarik mundur kebebasan tersebut. Saya juga bisa mengeluh dengan pemberitaan pers. Tapi hal itu tak bisa dijadikan alasan untuk kembali membungkam pers. Tentu saja, saya juga ingin pers terus belajar memperbaiki dirinya.

Apakah, dalam kasus-kasus kerja jurnalistik, kita bisa menerapkan dalil lex specialis derogat lex generalis (undang-undang khusus mengalahkan undang-undang yang lebih umum) dalam Undang-Undang Pers?

Secara teoretis, lex specialis hanya berlaku bila undang-undangnya mengatur secara spesifik. Bila tidak, lex generalis akan tetap berlaku. Dalam perdagangan, misalnya, orang terikat pada hukum dagang. Tapi, persoalan perdata\seperti perjanjian harus dilakukan oleh orang dewasa dan tak ada unsur penipuan\tetap berlaku. Selain itu, hierarki lex specialis harus sederajat dengan lex generalis-nya.

Pasal-pasal ketertiban umum (haatzai artikelen) di KUHP kerap dipakai untuk mengadili kasus pers. Bagaimana Anda melihat ini?

Dalam hukum pidana, persoalan pers masuk dalam bab “ketertiban umum” (haatzai artikelen). Pasal-pasal itu merupakan produk kolonialis. Sebagai guru besar hukum tata negara, saya berpendapat bahwa delik-delik hukum kolonial itu demi hukum (by law) sudah tak berlaku lagi, meski secara formal belum pernah dicabut. Inilah yang saya coba jelaskan kepada para hakim.

Dalam penjelasan tersebut, Anda berpijak pada landasan hukum apa?

Bila terjadi perubahan sistem ketatanegaraan, seperti dari kolonial ke kemerdekaan, semua rezim politik dan hukum by law tidak berlaku lagi. Kalaupun masih ada yang berlaku karena memang dimungkinkan oleh aturan peralihan, wajib menyesuaikan diri dengan prinsip yang baru. Sebagai sebuah negara merdeka, Indonesia menganut sistem demokrasi yang secara prinsip mengusung kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.

Ini soal lain. Ada kesan kuat reformasi hukum jalan di tempat. Apa komentar Anda?

Bagi saya, reformasi hukum berarti reformasi sistem hukum. Tentu saja hal ini menyangkut banyak komponen. Ada pendidikan hukum, profesi hukum, servis hukum, dan penegak hukum. Soal perundang-undangan juga masih jadi persoalan besar. Banyak aturan yang tumpang-tindih yang membuat polemik berkepanjangan. Pengadilan memang amat penting karena menjadi penjaga gawang terakhir. Tapi, hanya sebagian kecil soal hukum yang masuk ke pengadilan.

Setujukah Anda pada pendapat publik ini: budaya suap masih berakar di pengadilan?

Ini soal perilaku hukum. Orang menganggap kalau beperkara harus menang. Inilah yang menjadi awal suap. Untuk mengatasinya, yang paling memungkinkan adalah membangun sistem pengawasan yang bagus. Tentu saja akan lebih baik bila ditopang dengan gaji dan moral hakim yang baik. Saya juga membuat “Tim 11”, yang mengurus mutasi hakim. Saya ingin seorang hakim tak terlalu lama di posnya, paling lama tiga tahun. Ini untuk menghindarkan ekses negatif.

Apa yang Anda lakukan untuk memberantas penyuapan hakim?

Mahkamah Agung memiliki ketua muda bidang pengawasan. Hasilnya, tahun ini ada 10 hakim yang ditindak. Beberapa di antaranya bahkan kami usulkan agar diberhentikan. Dalam lingkaran internal Mahkamah Agung, saya membuat ketentuan tak boleh menerima tamu untuk urusan perkara. Aturan lain, walaupun mungkin terlihat remeh, adalah perintah agar sejak pukul 8 pagi semua pintu di Mahkamah Agung tertutup. Hasilnya amat lumayan. Kantor MA tak lagi seperti pasar. Kami juga pernah merombak ratusan orang di MA. Ini untuk mereposisi agar mereka tak membuat jaringan.

Sebagai Ketua MA, tentunya banyak orang ingin “bertemu” dengan Anda. Bagaimana Anda mengatasi hal ini?

Saya jelaskan kepada sekretaris di depan bahwa ada tiga kelompok orang yang bebas untuk datang: hakim, mahasiswa, dan wartawan. Yang lain tidak boleh. Tentu saja, seperti kasus TEMPO kemarin, saya hanya mendiskusikan problem hukumnya.

Apa yang dilakukan MA untuk menangani penumpukan perkara kasasi?

Itu persoalan besar. Sampai sekarang, kami tak bisa menguranginya. Soalnya, jumlah perkara yang masuk dan yang diputus tetap sebanding. Rata-rata ada 600 perkara yang diputus setiap bulan, tapi tetap saja ada penumpukan sekitar 17 ribu perkara. Kami tak bisa memaksakan diri karena khawatir keputusannya jadi prematur.

Jika sedemikian menumpuk, mengapa jenis perkara yang boleh mengajukan kasasi tak dibatasi saja?

Itu yang harus kita perjuangkan. Bayangkan, ada perkara dua buah cangkul, betul-betul hanya dua buah cangkul, yang sampai di MA. (Bagir Manan tampak memperagakan orang yang mencangkul\Red.). Ceritanya, beberapa tahun lalu dua cangkul itu disita polisi karena perkara tanah. Si pemilik cangkul menuntut ganti rugi Rp 120 juta karena mengaku kehilangan alat untuk menggarap tanah. Ini betul-betul tak masuk akal.

Apakah penumpukan perkara ini yang membuat, misalnya, kasus korupsi Bulog oleh Akbar Tandjung menjadi berlarut-larut?

Sebetulnya tidak berlarut-larut. Bahan perkara ini banyak sekali. Majelis hakim harus amat berhati-hati. Ini menyangkut perkara figur publik. Tapi, saya kira sebelum pemilu nanti pasti akan ada keputusan. Beberapa hakimnya sudah memberikan pendapat hukum.

Kapan keputusan kasus Akbar akan keluar?

Maaf, saya tak bisa menjawab pertanyaan itu. Yang pasti, Pak Akbar harus siap menerima apa pun keputusan Mahkamah Agung.

Apakah banyak politikus yang menanyakan kasus tersebut kepada Anda?

Kalau saya sedang berada di pesta perkawinan, ada beberapa teman yang menanyakan perkembangan kasus tersebut. Tentu saja saya tak dapat menjawabnya.

Saat ini sedang ramai soal rancangan KUHP. Mengapa banyak pasal yang memberatkan?

Ketika masih di Departemen Kehakiman, saya ikut membuat draf rancangan KUHP tersebut. Rancangan itu dibuat dalam suasana politik dan kebatinan sekitar 10 tahun lalu. Pertanyaannya: apakah suasananya masih menunjang? Soal santet, misalnya, saya rasa tidak bisa diterapkan secara hukum. Saya khawatir akan seperti film Benyamin Sueb yang mengirim benda-benda lewat jampi-jampi, ha-ha-ha….

Mengapa negara harus ikut-ikutan mengurus soal zina dan kumpul kebo?

Bagi saya, terlepas dari persoalan agama, secara umum adat-istiadat kita menganggap hal tersebut tidak baik. Buktinya, ketika ada penelitian menyebutkan bahwa banyak mahasiswa kumpul kebo, banyak orang yang marah. Memang ada yang bilang hal itu merupakan ruang privat. Padahal, kalau semua orang berzina, pasti akan jadi persoalan publik. Jadi, batas antara ruang publik dan ruang privat menjadi amat tipis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: