Jimly Asshiddiqie: “Bangsa ini Jangan Terjerumus pada Dendam Sejarah”

REPUBLIK sedang berada di tikungan sejarah. Sosok-sosok di masa Orde Baru tak menjadi orang buruan, tapi satu per satu peraturan yang represif dan diskriminatif dibuang ke tempat sampah. Minggu silam, Mahkamah Konstitusi menganulir larangan bagi bekas anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk dipilih dalam pemilu. Sebuah koreksi sejarah, sebuah keputusan hukum yang mengembalikan hak politik bekas anggota PKI yang telah terpasung 30 tahun.

Memang, keputusan Mahkamah Konstitusi ini tak serta-merta dapat diterapkan dalam Pemilu 2004. Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan daftar calon anggota legislatif tetap yang tak bisa diubah. Tapi keputusan penting ini telah mengurangi stigmatisasi buruk terhadap bekas anggota PKI.

Toh, meski banyak mendapat puja-puji, keputusan Mahkamah Konstitusi ini bukannya tanpa cercaan. Kontroversi masih merebak. Tokoh sekaliber Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, misalnya, menganggap keputusan tersebut terlalu gegabah. Apalagi, menurut Jenderal Sutarto, “Ketetapan MPRS XXV/1966 tentang pelarangan komunisme masih berlaku.”

Untuk mengupas polemik keputusan tersebut, pekan lalu wartawan TEMPO Setiyardi dan Ahmad Taufik mewawancarai Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimly Asshiddiqie. Sepanjang wawancara yang dilakukan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jimly berulang kali berkelit saat ditanya soal keputusan kontroversial itu. Berikut kutipannya.

Mahkamah Konstitusi akhirnya mengembalikan “hak dipilih” bekas anggota PKI. Mengapa?

Keputusan Mahkamah Konstitusi soal itu sangat panjang. Sekitar 44 halaman. Silakan dibaca saja. Sebagai hakim yang ikut memutuskan, tidak etis bila saya mendiskusikan keputusan sendiri.

Apakah Anda sadar ini keputusan yang kontroversial?

Putusan ini pasti menimbulkan kekecewaan dan kegembiraan. Maka, sebelum pembacaan keputusan soal hak dipilih bekas anggota PKI ini, saya menyampaikan pesan penting bagi para pemohon. Isinya: apa pun keputusan yang dibuat Mahkamah Konstitusi, jangan menimbulkan kekecewaan atau kegembiraan yang berlebihan. Soal ukuran berlebihan bergantung pada nurani dan akal sehat saja.

Mengapa Anda sangat menekankan kata “tak berlebihan”?

Kita harus membangun tradisi keadilan itu berwajah dingin. Itu berarti keadilan bersikap tegas dan tak pandang bulu. Jadi, seandainya kita harus mengadili bapak kita sendiri, itu tetap harus dilakukan. Keadilan berada di atas segala-galanya.

Panglima TNI, Jenderal Endriartono Sutarto, kecewa dengan keputusan tersebut. Siapa yang sesungguhnya diuntungkan?

Yang diuntungkan adalah kemanusiaan dan segenap bangsa Indonesia yang memilih jalan demokrasi dan cita-cita negara hukum. Keputusan ini juga untuk mencapai cita-cita manusia yang adil dan beradab.

Benarkah PDI Perjuangan “mendorong” keputusan tersebut?

Kalau rumor itu dijadikan angle oleh Majalah TEMPO, saya sangat kecewa. Itu tidak benar. Bila TEMPO percaya rumor itu, berarti Anda tidak tahu apa yang diperlukan bagi peradaban bangsa ini.

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini berimplikasi sangat luas. Apakah ada potensi ekses negatif?

Saat akan membacakan putusan, sudah saya tegaskan kepada para pemohon bahwa ini merupakan masalah yang spesifik. Soalnya, yang diminta para pemohon adalah persoalan yang sangat fokus: Pasal 60 poin g UU Nomor 12/2003 tentang pemilu anggota DPR, DPRD, dan Dewan Perwakilan Daerah. Jadi, jangan melebar ke mana-mana.

(Dalam Pasal 60 poin g dalam UU 12/2003 disebutkan: “Persyaratan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam G30S-PKI, atau organisasi terlarang lainnya.–Red.)

Ketetapan MPRS Nomor XXV/1966 tentang larangan penyebaran ideologi komunis masih berlaku. Bagaimana?

Pasal 60 poin g UU Pemilu tak ada kaitannya dengan yang lain. Ini juga tak ada urusannya dengan lembaga. Soal ini hanya berurusan dengan manusia Indonesia sebagai warga negara. Jadi, tak ada sangkut-pautnya dengan ideologi.

Tapi ada yang berpendapat bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan Ketetapan MPRS XXV/1966…

Dokumen keputusan Mahkamah Konstitusi itu sekarang menjadi milik masyarakat. Silakan dibaca dan didiskusikan baik-baik. Saya melarang pejabat publik menanggapinya. Yang boleh dan harus dilakukan oleh pejabat publik adalah menjalankannya. Soalnya, keputusan tersebut sudah bersifat final. Bangsa ini harus belajar membuat dan menghormati sebuah keputusan.

(Dalam amar putusan, Mahkamah Konstitusi mengutip pernyataan saksi ahli Profesor Frans Magnis Suseno. Romo Frans menyatakan bahwa Pasal 60 poin g UU Pemilu bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan hak asasi manusia.–Red.)

Ideologi komunis masih terlarang. Benarkah keputusan soal PKI itu tumpang-tindih?

Semua orang harus membaca dulu keputusan ini baik-baik. Kalau mengarang-ngarang sendiri, mereka akan jadi orang tolol. Bagi para ilmuwan hukum, silakan buat suatu diskusi ilmiah. Untuk anggota masyarakat, keputusan itu bisa menjadi suatu pendidikan politik.

Bagaimana kalau keputusan ini jadi konsumsi para politikus?

Nah, itu lain lagi, ha-ha-ha…. Tapi tolong jangan paksa saya untuk melanggar etika yang sudah kami buat. Saya tak boleh berkomentar terhadap semua keputusan yang kami buat. Saya pun melarang para hakim berkomentar. Masa, sekarang saya yang berkomentar.

Apakah Anda menerima ucapan terima kasih dari bekas anggota PKI?

Orang PKI tak perlu mengucapkan terima kasih. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini sama sekali bukan pemberian untuk PKI. Sedangkan pihak-pihak yang kecewa tidak perlu merasa dirugikan.

Bukankah Anda berkewajiban memberikan penjelasan kepada publik?

Kalau nanti dampak keputusan Mahkamah Konstitusi ini sudah berlebihan, saya akan meluruskannya. Itu baru menjadi tanggung jawab saya. Tapi saat ini belum sampai kondisi tersebut. Mahkamah Konstitusi kini sedang mempelajari respons dari masyarakat. Ini bagian dari pendidikan politik. Saat ini para hakim Mahkamah Konstitusi hanya pada posisi sebagai pemberi solusi. Jangan tempatkan hakim pada pihak yang berkontroversi. Itu tidak sehat. Negara kita akan rusak karena wibawa hakim akan rusak. Seorang hakim tak boleh berdebat dengan orang di luar.

Perkara PKI ada kasus besar yang sangat menarik. Anda terbebani?

Saya sadar ini persoalan besar, tapi tak perlu ada beban. Yang penting sekarang tak ada perdebatan soal keputusannya. Kalau you membawa saya ke perdebatan soal PKI tersebut, berarti you ikut merusak. Itu menghancurkan kewibawaan hukum. Sekarang terserah Anda.

Namun sebaiknya kita tak terjebak dengan perkara PKI ini saja. Saat ini di Mahkamah Konstitusi ada 26 perkara. Ada Undang-Undang Antiterorisme, Undang-Undang Komisi Penyiaran, Undang-Undang Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara, dan lain-lain. Semua adalah persoalan besar yang bisa membelokkan kebijakan nasional. Jadi, jangan terfokus dengan perkara PKI ini saja.

Beberapa tokoh Islam garis keras menentang keputusan ini. Apa komentar Anda?

Saya ini orang yang berpengalaman. Saya juga dibesarkan dalam organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII). Ketika masih duduk di bangku sekolah, saya sangat takut dengan PKI. Saat itu PKI sangat seram dan menakutkan. Itu lebih dari sebuah kebencian. Tapi bangsa ini jangan terjerumus pada dendam sejarah masa lalu.

Apakah Anda merasa keputusan tentang PKI ini membuat Mahkamah Konstitusi sudah on the track?

Ya, tapi bisa saja ada pendapat lain.

Apakah kasus PKI ini sangat penting buat citra dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi?

Yang saya pikirkan saat ini bukanlah citra Mahkamah Konstitusi. Bagi saya, yang penting bangsa ini berjalan ke arah cita-cita konstitusi yang demokratis. Kita harus membangun negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Tanpa itu, bangsa ini tak bisa menjadi besar. Kita tak akan menjadi negara yang diperhitungkan dalam pergaulan dunia.

Anda rupanya sangat menaruh perhatian pada hukum. Mengapa?

Ya. Soalnya saat ini hukum kita sedang rusak-rusaknya. Setidaknya citra hukum sedang ambruk. Lihat saja karikatur di media massa yang hampir semua mengkritik hukum kita.

Apakah bebasnya Akbar Tandjung ikut merusak citra hukum?

Bebasnya Akbar Tandjung termasuk contoh hukum yang sedang rusak. Sikap ini setelah saya membaca pendapat umum. Hukum dilecehkan dan pengadilan tak dipercaya. Makanya, di SMS saya ada gerakan anti-MA, singkatannya anti-Mega Akbar. Joke seperti ini menurunkan wibawa hukum dan pengadilan. Kita harus segera keluar dari situasi ini. Kita harus memberikan harapan akan perbaikan.

Ada pendapat, untuk memperbaiki pengadilan, kita harus memperbanyak hakim nonkarier. Anda setuju?

Tak bisa seperti itu. Belum tentu hakim nonkarier tidak akan melakukan korupsi. Saat ini korupsi sudah merajalela. Pengurus LSM, swasta, pengusaha, bahkan pengurus rumah ibadah ada yang melakukan korupsi. Penyakit ini sudah sistemik.

Bagaimana dengan hakim di Mahkamah Konstitusi?

Bila terbukti melakukan korupsi dan kolusi, hakim Mahkamah Konstitusi akan dipecat. Kode etik kami mengatur sangat ketat hal seperti itu. Bahkan seorang hakim kami berkewajiban menjaga keluarganya dengan baik. Bila kawin-cerai, ia bisa dibawa ke dewan kehormatan dan bisa dipecat. Kami berusaha menegakkan etika profesi secara keras.

Anda saat ini memimpin Mahkamah Konstitusi. Benarkah peran lembaga ini sangat sentralistik?

Peran Mahkamah Konstitusi memang sangat sentral dan penting. Kita memasuki era baru yang memungkinkan UUD ditegakkan melalui mekanisme hukum. Itulah peran Mahkamah Konstitusi yang mempunyai dua fungsi utama: mengawal dan menafsirkan konstitusi. Dua peran ini merupakan doktrin Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia.

Apa saja wewenang Mahkamah Konstitusi?

Undang-undang memberikan lima kegiatan kepada Mahkamah Konstitusi: menguji undang-undang, memutuskan sengketa antar-lembaga tinggi negara, memutus sengketa hasil pemilu, membubarkan partai politik, dan memeriksa usul impeachment presiden/wakil presiden.

Wah, peran Mahkamah Konstitusi seperti melebihi kekuasaan Mahkamah Agung (MA)?

Saya sering menyebut Mahkamah Konstitusi itu sebagai court of law dan MA sebagai court of justice. Jadi, Mahkamah Konstitusi memiliki area yang berbeda dengan MA. Kami bertugas menerapkan keadilan berdasarkan konstitusi, sedangkan MA mencoba menerapkan keadilan bagi orang per orang. Soal wibawa, di negara-negara maju, mahkamah konstitusi memang memiliki wibawa yang lebih baik daripada mahkamah agung. Tentu saja diperlukan waktu bertahun-tahun dan kredibilitas untuk mencapainya. Bahkan, di Jerman, mahkamah konstitusinya dapat menganulir keputusan mahkamah agung–bila keputusan mahkamah agung itu dianggap melanggar konstitusi.

Apakah Mahkamah Konstitusi kita suatu saat dapat menganulir keputusan MA?

Nantilah, biarkan Mahkamah Konstitusi kita ini tumbuh secara alamiah dulu. Sekarang ini kami baru enam bulan berjalan. Organisasi Mahkamah Konstitusi juga belum sempurna. Struktur organisasi sekretariat belum ada. Saya mendapat gedung ini karena dekat dengan Menteri Syamsul Mu’arif. Kantor dan pegawai Mahkamah Konstitusi masih bersifat sementara.

Mengapa gedung dan pegawai Mahkamah Konstitusi masih sementara?

Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi harus ditetapkan oleh keputusan presiden. Tapi hingga sekarang keputusan itu belum turun juga. Pemerintah Anda ini sangat lambat. Bahkan sangat terlambat.

Tapi saya tak bisa menunggu karena Mahkamah Konstitusi adalah amanat Undang-Undang Dasar. Sedangkan lembaga baru lainnya–seperti KPKPN dan KPU–dibentuk berdasarkan undang-undang.

Ada kesan kuat pembentukan Mahkamah Konstitusi tergesa-gesa. Apa komentar Anda?

Saya termasuk orang yang menggodok pembentukannya. Memang Mahkamah Konstitusi dibuat dalam masa injury time. Wajar saja bila UU tentang Mahkamah Konstitusi banyak kekurangan. Tapi kita harus menerima dulu barang yang ada ini. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar, tenggatnya 17 Agustus 2003. Nah, baru pada 13 Agustus 2003 disahkan. Pada 15 Agustus keputusan pengangkatan sembilan hakim Mahkamah Konstitusi diteken oleh presiden.

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yang sangat besar. Bagaimana pertanggungjawabannya?

Secara spiritual, Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab kepada Allah Subhanawata’ala. Itu sesuai dengan sumpah jabatan. Selain itu, kami juga membuat laporan yang berisi semua kegiatan, baik perkara maupun administrasi.

Bagaimana pertanggungjawaban atas keputusan yang diambil?

Ya, kepada Allah. Mahkamah Konstitusi tak bertanggung jawab kepada pemilihnya: presiden, DPR, dan MA. Apakah Anda tak percaya dengan pertanggungjawaban kepada Allah?

Perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi sarat muatan politik. Apakah banyak tarik-ulur kepentingan?

Kalaupun ada tarik-ulur, itu tak apa-apa. Hal itu baik-baik saja. Saya sudah mengumumkan, sembilan hakim itu merupakan sembilan pintu bagi Mahkamah Konstitusi. Memang bisa jadi pintu surga atau pintu neraka. Tapi saya memimpikan mereka menjadi pintu kebenaran dan keadilan.

Ada yang mencoba mempengaruhi Anda?

Tak usah munafik. Memang secara etika saya tak boleh menerima orang yang beperkara. Tapi sekarang ada teknologi SMS di telepon genggam. Jadi sekarang terpulang pada masing-masing hakim. Lagi pula, Tuhan memang menciptakan setan untuk mempengaruhi orang. Kalau kita mencegahnya, nanti setan jadi menganggur, tak ada pekerjaan.

Mungkinkah tekanan luar mempengaruhi keputusan para hakim?

Yang penting, kesembilan hakim saya beri kebebasan. Makanya selalu ada sembilan pendapat. Itulah seninya. Bahkan budaya pengumuman dissenting opinion dimulai oleh Mahkamah Konstitusi. sekarang MA juga membuat dissenting opinion dalam kasus Akbar Tandjung.

Omong-omong, Anda masih sempat mengajar?

Setelah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, saya sangat sibuk. Tapi saya masih sempat mengajar di UI pada hari Sabtu dan Minggu. Menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Saya memimpin para hakim yang sangat senior dan sudah ngelotok dalam soal hukum. Setiap hari kami bisa “bertengkar”. Bahkan kami kerap menggebrak meja bila sedang musyawarah. Kadang-kadang sakit hati juga, sih, ha-ha-ha…. Belum lagi soal pendapatan. Saat menjadi guru besar hukum di UI, penghasilan saya jauh lebih besar. Saat itu saya tukang ngamen ke mana-mana. Setidaknya, ada honor 2 juta hingga 3 juta perak tiap jadi pembicara di sana-sini. Di Mahkamah Konstitusi, semua itu tak boleh saya lakukan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: