K.H. Hasyim Muzadi: “Koalisi Nasionalis-Agama Akan Menyelamatkan Bangsa”

MENJELANG pemilihan presiden pada Juli 2004, nama K.H. Hasyim Muzadi, 60 tahun, makin banyak disebut. Beberapa partai besar mulai melirik kiai kelahiran Tuban, Jawa Timur, ini untuk menjadi calon wakil presiden mereka. Tak aneh jika diingat, sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), organisasai Islam dengan sekitar 40 juta anggota, Hasyim bisa menjadi vote getter potensial.

Dua pekan lalu, misalnya, Megawati Soekarnoputri memerlukan bertandang ke Pondok Pesantren Al-Hikam di Malang, Jawa Timur, menemui Hasyim. Menyambut Mega, yang datang sebagai Ketua PDI Perjuangan, Hasyim Muzadi mengatakan, “Ini kunjungan silaturahmi yang sangat penting.” Tak salah bila PDI Perjuangan betul-betul “meminang” Hasyim. Bagaimanapun, koalisi “nasionalis-agama” masih dianggap komposisi paling kuat untuk paket calon presiden dan wakil presiden.

Untuk membahas kemungkinan dirinya ikut meramaikan bursa pemilihan presiden, serta pelbagai isu politik mutakhir, wartawan TEMPO Setiyardi mewawancarai Hasyim Muzadi di Kantor Pengurus Besar NU di Jakarta. Wawancara sempat dihentikan karena Hasyim mengeluh “masuk angin” dan meminta ajudannya mengeroki sekujur tubuhnya.

Benarkah Megawati akan menggandeng Anda menjadi wakil presiden?

Ha-ha-ha…. Pada intinya ini kunjungan silaturahmi. Saya memang dekat dengan Megawati. Soalnya, saya selalu datang ke acara hari ulang tahun Bung Karno. Ini merupakan kunjungan keempat Megawati ke pesantren saya. Pertama, sebelum jadi wakil presiden. Kedua dan ketiga saat jadi wakil presiden.

Apa isi pembicaraan Anda dengan Mega? Ada pinangan terbuka?

Belum…, belum…. Dalam pertemuan tersebut kami menyepakati bahwa yang akan menyelamatkan bangsa adalah koalisi “nasionalis-agama”. Itu inti pembicaraan. Soal tawaran menjadi calon wakil presiden, itu baru rumor. Bahkan saya mendengar dari berita-berita, yang tertarik tak hanya Ibu Megawati.

Anda mendekat ke kubu Megawati, tapi malah menjauh dari Gus Dur. Mengapa?

Masyarakat memang melihatnya seperti itu. Ini perlu saya klarifikasi. Dulu saya dekat dengan Gus Dur karena memang masih sama-sama di NU. Gus Dur di PBNU dan saya di Pengurus Wilayah NU Jawa Timur. Karena sama-sama di NU, sikap kami jadi selalu sama. Sekarang saya di PBNU, dan Gus Dur di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Jadi, memang ada perbedaan mendasar. NU menggunakan aksioma agama dan nilai-nilai, sedangkan PKB menggunakan aksioma politik. Itu sangat berbeda. Tapi secara pribadi tak ada masalah antara saya dan Gus Dur.

Selain PDI Perjuangan, banyak partai melirik Anda. Apa sikap Anda?

Saya juga mendengar hal tersebut. Dari pelbagai sudut, saya disebut-sebut akan diminta menjadi calon wakil presiden, bahkan ada yang bilang calon presiden. Tapi itu semua baru rumor dan bisik-bisik. Belum ada permintaan resmi dari sebuah partai politik. Jadi, saya tak bisa menanggapi rumor tersebut.

Bila pinangan resmi datang, Anda sudah siap?

Saya jauh-jauh datang ke Jakarta sebenarnya untuk NU. Saya ke Ibu Kota ini bukan untuk jadi pejabat. Itu sikap saya sejak awal. Lagi pula, menjadi Ketua PBNU merupakan tugas berat. Ini berpengaruh di tingkat nasional dan internasional.

Bukankah menjadi presiden atau wakil presiden merupakan tugas mulia?

Begini. Kalau ada yang meminta saya jadi pejabat, harus seizin Pengurus Besar NU. Saya tak bisa lari sendiri. Izin itu sangat diperlukan agar NU tak pecah. Selain itu, agar pencalonan tersebut menggelinding kukuh. Kalau diperintah NU, saya siap memimpin negara. Saya hanya akan menjalankan keputusan dari PB NU.

Siapa pasangan yang Anda anggap paling cocok?

Saya belum berpikir sejauh itu. Soal rumusan dan racikan kriteria pasangan, tentu akan menjadi tanggung jawab PBNU. Bukan tanggung jawab saya pribadi. Tentu saja harus dengan pasangan yang jadi. Kalau saya mendapat perintah PBNU, tapi untuk pasangan yang tak jadi, akan percuma saja. Tapi ini sama sekali belum digodok oleh PBNU.

Anda digadang-gadang partai lain, padahal bukankah sebenarnya NU memiliki PKB?

Kelahiran PKB memang difasilitasi NU. PKB akan menjadi wahana tempat latihan politik kader-kader NU. Kebutuhan ini tak bisa dipenuhi NU karena NU bukan organisasi politik. Tapi saat ini dimensi NU dan PKB telah berbeda.

Mengapa Anda tak menggunakan PKB sebagai kendaraan menjadi presiden atau wakilnya?

Belum ada keputusan PBNU dalam soal tersebut. Saya ini cuma pelaksana keputusan NU.

Apakah kedekatan dengan Megawati membuat Anda membatalkan tausyiah NU Jawa Timur memilih PKB?

Bukan begitu. Tausyiah seperti itu memang tak perlu dilakukan. PBNU telah memutuskan, hak pemilihan partai politik telah dialihkan dari institusi NU kepada warga NU. Jadi, sekarang bergantung pada warga NU saja. Keputusan ini sangat penting agar NU tetap dapat mempertahankan jati dirinya sebagai pengemban nilai-nilai universal. NU tak boleh sektoral, tapi harus lintas golongan, elemen, partai, dan agama.

(Wawancara sempat terhenti karena Hasyim bolak-balik memeriksa surat PBNU untuk Pengurus Wilayah NU Jawa Timur. Karena dianggap salah, naskah surat penting itu sempat diganti lima kali. Isinya, meminta tausyiah Pengurus Wilayah NU Jawa Timur untuk memilih PKB dibatalkan–Red.)

Bila NU bersikap netral, bagaimana nasib PKB?

Saya berharap PKB bisa mandiri. PKB harus berusaha meraih sebanyak mungkin suara, baik dari NU maupun dari luar NU, dengan isu perjuangan kebangsaan dan keagamaan. Jangan selalu menempel pada NU. Sekarang, karena merasa masih muda, PKB masih nggandoli NU. Tokoh-tokoh PKB berharap mendapat segalanya dari NU. Padahal, kalau itu dilakukan, justru akan merugikan PKB sendiri. Mereka tak akan menjadi partai yang dewasa. Sikap seperti ini sebenarnya juga pernah dilakukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Saat NU dan partai Islam lain berfusi menjadi PPP, pada 1973, PPP juga berharap ada instruksi agar warga NU memilih PPP. Setelah berlatih, PPP akhirnya jadi partai mandiri.

Menurut Anda, seberapa besar peluang PKB dalam pemilu 2004?

Saya yakin mayoritas warga NU akan tetap di PKB. Soalnya, mayoritas calon anggota legislatif PKB adalah orang NU. Jadi mestinya PKB harus percaya diri. Mereka bisa teriak untuk mencari dukungan warga NU. Kalau sekarang PKB terlihat tidak pede, karena masih dalam proses belajar. PKB itu anak bungsu NU. Sebagai anak bungsu, mereka jadi agak ngalem (manja).

Muhammadiyah menyatakan akan mendukung Amien Rais sebagai presiden. Bagaimana dengan NU?

Soal pemilu partai politik, NU memang menyerahkan pilihan kepada warga NU sendiri. Tapi, khusus untuk pemilu presiden dan wakil presiden, kami belum mengambil keputusan. Pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung merupakan hal yang masih baru. Jadi, bila dari hasil penglihatan kami umat NU masih perlu arahan, akan kami beri arahan kepada siapa suara diberikan. Kalau kami anggap tidak perlu, ya tidak kami beri arahan. Saat ini kami sedang meneliti. Barangkali setelah pemilu legislatif, baru ada keputusan. Saya prediksi akan sudah ada keputusan pada akhir April 2004.

Bagaimana dengan Khitah 1926 yang membuat NU menarik diri dari politik praktis?

Itu tetap dijalankan. Artinya, NU tetap membebaskan warga NU untuk memilih.

Kira-kira seperti apa kriteria presiden pilihan NU?

Setidaknya harus memenuhi tiga kriteria dasar: bersih, kapabel, dan didukung rakyat. Tiga hal itu merupakan landasan pokok. Saya berharap ada tokoh yang dapat memenuhi kriteria itu. Masa, Indonesia yang berpenduduk 200 juta jiwa tidak memiliki tokoh seperti itu.

Bagaimana Anda melihat kasus pembebasan Akbar Tandjung oleh Mahkamah Agung?

Ya. Kasus bebasnya Akbar Tandjung merupakan persoalan serius. Hal ini terjadi akibat adanya kesenjangan ukuran keadilan masyarakat dan keadilan di pengadilan. Masyarakat bicara berdasarkan nurani, sedangkan ukuran nurani para hakim di Mahkamah Agung lain lagi. Masalah ini jadi begitu kompleks.

Bukankah MA mengambil keputusan berdasarkan argumen hukum?

Argumen hukum? Saya tidak melihat apa yang dibacakan selama delapan jam, ingat lo, delapan jam yang meliuk-liuk itu sebagai argumen hukum. Bagi saya, hal itu lebih mirip sebagai sebuah pleidoi MA untuk menyalahkan anak buah sendiri. Mereka cuma bisa menyalahkan keputusan pengadilan negeri dan Pengadilan Tinggi Jakarta. Di sisi lain, MA hanya membenar-benarkan Akbar Tandjung. Yang begini ini sangat tidak klop dengan rasa keadilan masyarakat. Embrio ini lambat-laun bisa menggelinding jadi bola salju yang sangat berbahaya.

Apa yang dapat disimpulkan dari kasus Akbar Tandjung?

Masyarakat sebenarnya ingin tahu, apakah hukum berlaku juga untuk orang besar. Ternyata hukum tidak berlaku buat orang besar seperti Akbar Tandjung. Itulah masalahnya. Ini fenomena yang kurang bagus. Disfungsi hukum merupakan awal dari bencana anarki.

Anda percaya mafia peradilan masih merajalela?

Saya tak cuma percaya, tapi melihat sendiri. Banyak orang yang saya kenal selamat dari kasusnya karena memakai mafia peradilan. Uang masih sangat berkuasa. Karena itu, saya ingin mengetuk hati aparat hukum kita agar kembali ke hati nurani. Tentu saja dalam kasus Akbar Tandjung saya tak punya bukti bahwa mafia peradilan ikut bermain. Yang saya rasakan cuma rasa keadilan masyarakat telah tertabrak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: