Laksamana Sukardi: “Communicati on Skill Megawati Lemah”

LAKSAMANA Sukardi, 48 tahun, memang “laksamana” di Mega Center, lembaga yang menjadi think tank Megawati Soekarnoputri menjelang pemilu presiden. Laks, demikian ia biasa disapa, tengah sibuk mengatrol citra kepemimpinan Megawati, yang sempat melorot. “Kami harus mengkomunikasikan keberhasilan pemerintahan Megawati,” ujar Laksamana.

Tugas Laks sungguh tak ringan. Soalnya, mendongkrak popularitas Megawati bukanlah pekerjaan mudah. Pelbagai persoalan–dari kemampuan komunikasi Mega yang buruk, citra PDI Perjuangan yang meredup, hingga pembukaan Kasus 27 Juli yang justru berdampak negatif–membuat Laks harus bekerja ekstrakeras. Jam demi jam Laks isi untuk menaikkan rating Megawati, yang kini tersalip Susilo Bambang Yudhoyono, yang disebut-sebut sebagai saingan terkuat Mega.

Untuk mengupas pelbagai persoalan seputar persiapan Megawati menjelang pemilu 5 Juli, wartawan TEMPO Setiyardi dan M. Teguh mewawancarai Laks di rumah dinasnya di Kompleks Menteri Widya Chandra, Jakarta. Saat wawancara, Laks baru saja melakukan rapat maraton dengan beberapa anggota tim Mega Center, seperti Rizal Mallarangeng, Heri Akhmadi, Panda Nababan, dan Guruh Sukarno Putra. Berikut ini kutipannya.

Perolehan suara PDI Perjuangan dalam pemilu merosot. Apa yang terjadi sesungguhnya?

Ibu Megawati selama ini lebih berfokus pada soal pemerintahan, bukan kampanye. Itulah yang terjadi sesungguhnya. Soalnya, PDI Perjuangan lebih mementingkan urusan negara ketimbang partai. Hasilnya nyata. Setelah periode krisis, kita melewati periode normalisasi atau stabilisasi. Kini kita sudah bisa masuk ke periode pertumbuhan. Untuk mencapai ini harus dengan painful. Pemerintah memiliki dua pilihan: mengambil keputusan populis tapi destruktif, atau menjalankan langkah kurang populis tapi konstruktif. Selama ini yang dipilih adalah langkah yang kurang populis itu. Sekarang kita sebenarnya bisa masuk gigi 4 atau 5. Kita juga bisa mengambil keputusan yang populis sekaligus konstruktif.

Apakah penurunan itu akibat citra pemerintahan yang tak terlalu baik?

Harus diakui, communication skill Megawati lemah. Itu memang sudah karakternya. Tapi Megawati adalah orang yang suka bekerja. Soal citra pemerintahan sebetulnya tak ada masalah. Megawati hanya perlu memperbanyak komunikasi dengan rakyat. Dia harus bertemu dengan wartawan.

Apa penyebab lain jebloknya suara PDI Perjuangan?

Kami salah menentukan asumsi. Dalam perhitungan awal, kami memasukkan konstituen Kristen dan keturunan. Ternyata konstituen ini kemudian pindah ke Partai Damai Sejahtera dan Partai Demokrat. Sebagai sebuah partai, Partai Damai Sejahtera sangat solid. Sedangkan Partai Demokrat mengambil suara yang berasal dari warga keturunan dan juga Kristen.

Bagaimana dengan keretakan di tubuh PDI Perjuangan? Apakah juga berpengaruh?

Mungkin ada pengaruhnya. Yang pasti, di tubuh PDI Perjuangan, silang pendapat merupakan hal yang biasa. Itu bagian dari demokrasi. PDI Perjuangan merupakan partai yang sangat terbuka. Saking terbukanya, perbedaan pendapat internal sampai ke luar partai. Untuk itu, kader-kader partai harus menjalani proses pematangan diri. Soalnya, PDI Perjuangan adalah representasi wong cilik, sehingga profil para kadernya juga tak jauh dari situ.

Apa yang akan dilakukan untuk mendongkrak citra partai yang tak bagus itu?

Harus diakui, kualitas sumber daya manusia Partai Golkar lebih baik daripada PDI Perjuangan. Mereka sudah beroperasi 32 tahun. Sedangkan kami tumbuh dalam kondisi represif. Pada 1993, tak ada yang berani masuk Partai Demokrasi Indonesia. Kalau ada dosen yang masuk, dia tidak boleh mengajar. Kalau ada pedagang yang masuk, bisnisnya terancam. Nah, dalam situasi seperti itulah PDI Perjuangan tumbuh. Akhirnya, yang berani masuk hanyalah orang-orang tertindas. Akibatnya, saat ini kami seperti rangkaian kereta yang sangat panjang tapi kekurangan lokomotif. Sekarang hal itu harus diubah. PDI Perjuangan harus jadi terbuka agar masuk orang-orang muda dari kalangan profesional.

Benarkah ada yang menganggap Taufiq Kiemas, suami Megawati, sebagai salah satu penyebab kekalahan PDI Perjuangan?

Dalam rapat di Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan memang ada yang berpendapat seperti itu. Ini demokrasi. Boleh dong orang berpendapat begitu. Menurut saya, presiden perempuan memang lebih sulit daripada presiden laki-laki. Soalnya, ada faktor suami yang akan ikut menentukan.

Benarkah Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan melarang Taufiq Kiemas berbicara ke pers?

Saat ini memang lebih baik Mas Taufiq tidak banyak bicara dulu. Kami mengatur corong partai. Tak semua orang bisa bicara.

Sosok Megawati dinilai otoriter dan tak aspiratif, misalnya dalam pemilihan gubernur. Seberapa besar pengaruh hal itu pada pemilu lalu?

Tentu saja ada pengaruhnya. Ada orang-orang yang akhirnya kecewa. Tapi, dalam hitung-hitungan kami, pengaruhnya tak signifikan. Yang paling signifikan adalah kemunculan Partai Demokrat dan Partai Damai Sejahtera. Mereka mengambil suara dari PDI Perjuangan. Sedangkan keributan saat pemilihan gubernur merupakan sikap Megawati. Beliau menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan partainya. Tidak bisa mentang-mentang aktivis partai lantas jadi gubernur. Lihat saja kasus di Jakarta dan Bali. Kalau orang lain, mungkin akan memilih orang partainya untuk jabatan gubernur.

Mengapa Megawati tak menjelaskan alasan pemilihan gubernur yang bukan dari partai itu?

Kemampuan komunikasi dan apresiasi dari kader-kader PDI Perjuangan masih belum nyampe. Masih ada gap yang lebar antara atas dan bawah. Untuk itulah akan dibangun komunikasi intensif dari pusat ke bawah.

Benarkah tak semua gubernur yang dipilih PDI Perjuangan membalas “budi baik” itu?

Ya, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, misalnya. Dia tak aspiratif terhadap PDI Perjuangan. Ini merupakan faktor penting yang menyebabkan kekalahan PDI Perjuangan di Jakarta. Bayangkan, menjelang pemilu, dia bikin busway yang malah bikin macet. Banyak orang yang marah-marah. Belum lagi soal penggusuran-penggusuran warga yang dilakukan secara sembrono. Itu sangat berdampak bagi citra PDI Perjuangan. Tapi tak semua keputusan Ibu Mega soal gubernur salah. Di Jawa Tengah dan Bali bagus, kok. Sewaktu akan memilih Gubernur Bali, Ibu mensyaratkan kemampuan berbahasa Inggris. Kalau enggak, akan malu-maluin. Itu persyaratan yang simpel.

Mengapa Megawati ngotot dengan Sutiyoso? Bukankah Sutiyoso pelaku serangan 27 Juli?

Memilih pemimpin itu seperti membeli durian. Seharusnya, setelah dibuka dan ditelanjangi, kemudian dicicipi. Tapi, setelah itu, bisa saja ada bagian yang jelek. Dulu, Ibu Mega memberikan kesempatan kepada Sutiyoso karena belum ada keputusan pengadilan soal Kasus 27 Juli. Orang hanya menduga-duga. Kita tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan dugaan saja. Nanti seperti zaman Soeharto lagi.

Apakah Megawati menyesal telah memilih Sutiyoso?

Kalau dari 10 keputusan ada 8 yang benar, itu sudah lumayan bagus. Sayangnya, yang salah itu terjadi di Kota Jakarta. Inilah risiko politik. Mungkin, dalam perjalanan, Sutiyoso punya agenda lain. Bisa jadi ia beraliansi ke tempat lain. Seharusnya, kalau sudah dibantu dan dipilih oleh PDI Perjuangan, setidaknya bisa bersikap profesional. Bangun saja Jakarta dengan baik dan dengan pertimbangan timing yang tepat.

Kabarnya, Sutiyoso merapat ke Partai Demokrat?

(Laksamana terdiam–Red.) Saya memang mendengarnya juga. Tapi saya tak punya bukti yang konkret.

Jadi, pembukaan Kasus 27 Juli merupakan hukuman buat Sutiyoso?

Saya tidak menganggapnya sebagai punishment. Selama pengadilan belum memutuskan, Kasus 27 Juli bisa dilanjutkan. Ini juga pendidikan politik dan hukum buat rakyat.

Mengapa Kasus 27 Juli tak diselesaikan sejak dulu?

Ibu Mega adalah orang yang percaya penuh dengan anak buahnya. Dalam kasus politik dan keamanan, tentu yang harus bertanggung jawab adalah Menko Polkamnya, yang dulu dipegang SBY. Jadi, persoalan kinerja Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Kepala Kepolisian RI, dan Jaksa Agung di bawah koordinasi Menko Polkam. Ibu Mega bukan orang yang suka intervensi. Ibu Mega membangun institusional dalam pemerintahan.

Jadi, Anda menyalahkan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan?

Saya tidak sekadar menyalahkan Menko Polkam. Saya hanya menyebut prosedurnya.

Ada kesan kuat Megawati membiarkan.c

Bukan membiarkan. Secara emosi, kami juga ingin Kasus 27 Juli cepat dituntaskan. Tapi proses dari polisi ke kejaksaan berjalan mondar-mandir. Jaksa takut kalah kalau bukti-buktinya tidak kuat. Ibu Mega tidak bisa bilang, “Kasus 27 Juli cepat diselesaikan.” Itu berbahaya, bener, itu berbahaya. Kita akan kembali ke zaman Orde Baru.

Apakah Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI berkonsultasi dengan Presiden soal pembukaan kembali Kasus 27 Juli?

Tentu saja berkonsultasi. Mereka bertemu secara rutin untuk melaporkan pelbagai hal. Tapi presiden tak melakukan intervensi. Saya juga komplain kok dulu tidak ada perintah presiden soal penuntasan Kasus 27 Juli. Ibu Mega bilang, “Kalau diintervensi, nanti mereka selalu minta masukan presiden.” Akibatnya, jaksa dan polisi tidak punya inisiatif.

Ada dugaan Kasus 27 Juli menjadi black campaign menjelang pemilu presiden.

Itu tak benar. Kalau memang tidak bersalah, siapa pun tak usah takut. Ini bukanlah black campaign. Hukum memang tak mengenal waktu. Kalau Sutiyoso dan SBY merasa tidak bersalah, tidak usah ribut-ribut. Tenang sajalah. Yang pasti, penyerbuan yang menyebabkan beberapa orang mati itu pasti ada dalangnya, tak mungkin cuma dilakukan oleh para preman.

Terlepas dari Kasus 27 Juli, benarkah secara umum penegakan hukum pada era Megawati sangat lemah?

Kita harus sadar adanya pemisahan antara eksekutif dan yudikatif. Jadi, soal peradilan di luar kemampuan eksekutif. Belum lagi adanya mafia peradilan yang masih beredar. Kita tak mungkin mengatasinya selama 3 tahun pemerintahan Megawati. Kita mengusahakan penguatan masyarakat madani untuk memperbaiki pengadilan.

Banyak yang menilai figur Jaksa Agung M.A. Rachman bermasalah. Mengapa tak diganti?

Saya juga berdebat soal Jaksa Agung dengan Ibu Mega. Ibu bilang, “Apakah bisa dijamin bila orang luar yang menjadi jaksa agung akan lebih baik?” Ibu Mega mencontohkan kinerja Jaksa Agung Marzuki Darusman yang tidak berhasil.

Bukankah pernah ada jaksa agung seperti Baharuddin Lopa?

Tidak mudah mencari orang seperti Lopa. Sekarang, yang penting, kita kasih kesempatan kepada orang dalam. Lagi pula kejaksaan di bawah koordinasi Menko Polkam. Kalau saya yang jadi Menko Polkamnya, akan saya panggil jaksa agung dan menterinya. Saya akan minta mereka menuntaskan masalah-masalah hukum. Presiden tidak pernah melarang hal itu.

Jaksa Agung M.A. Rachman tersandung kasus rumah mewah dengan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. Mengapa Megawati tak meresponsnya?

Soal itu, Ibu Megawati bertanya ke M.A. Rachman. Ibu Mega cuma minta masalahnya diselesaikan. Akhirnya, kasus M.A. Rachman jadi pelajaran. Ke depan, memilih aparat hukum memang harus betul-betul selektif. Mereka harus lulus fit and proper test yang ketat. Jaksa agung, Kapolri, dan Menteri Kehakiman syaratnya harus berbeda dengan menteri yang lain. Bersih itu modal awal kepercayaan. Secara prinsip, semua menteri harus lolos dari pemeriksaan KPKPN. Tapi, di sisi lain, laporan itu dipublikasikan oleh KPKPN. Kemudian kita diejek-ejek karena punya kekayaan.

Anda menjadi Ketua Mega Center. Apa persiapan Megawati untuk pemilu 5 Juli mendatang?

Kami tinggal mengkomunikasikan keberhasilan dan menjelaskan kegagalan. Yang jelas, kami sudah membuat arah negara on the right track. Kami ingin Ibu Megawati lebih sering ketemu media massa untuk menjelaskan pelbagai persoalan. Jangan seperti calon presiden yang pura-pura dekat dengan rakyat dan datang ke pasar untuk kampanye. Ibu Mega tidak perlu pura-pura menari barong. Ha-ha-hac.

Mengapa Megawati tak mau melakukan “debat capres” di televisi?

Ibu Mega tak takut untuk melakukannya. Hanya, Ibu Mega bukan tipe orang yang suka ngomong. Lagi pula sebenarnya “debat capres” tak bisa dilakukan sembarangan. Di Amerika, yang mengundang itu tak bisa seenaknya. Soal waktu, moderator, dan lain-lain ditentukan bersama. Tapi, dalam debat calon presiden di Komisi Pemilihan Umum, Ibu Megawati pasti datang. Meski Ibu Mega disandingkan dengan Amien Rais, tak ada masalah. Yang menjadi modal Ibu Megawati adalah ketulusan dan kejujurannya.

Bukankah debat di televisi akan menguntungkan calon presiden?

Harus diakui, memang juga ada persoalan dengan communication skill Ibu Mega. She is not a great communicator. Tapi dia orang yang tekun bekerja. Selama hidupnya, ia dibesarkan dalam tekanan, sejak kuliah, berbisnis, sampai masuk partai.

Benarkah Mega Center meminta pejabat negara bercerita tentang keberhasilan di acara Indonesia on the Move di Metro TV?

Wajar dong bila pejabat negara bercerita tentang tugas-tugasnya. Hal itu ada dalam job description mereka. Mereka bertugas menjelaskannya secara teknis kepada rakyat. Itu memang program pemerintah dengan Metro TV. Kami di Mega Center hanya menentukan siapa pejabat yang diundang. Kami memilih yang bisa ngomong.

Dalam kalkulasi tim Mega Center, siapa lawan Megawati yang paling tangguh?

Kami optimistis Ibu Megawati lolos ke putaran kedua. Memang, dari polling, SBY merupakan saingan yang patut diperhitungkan. Tapi swing voter SBY banyak. Tentu saja kami tidak boleh menyepelekan Wiranto dan Amien Rais. Mereka bisa saja menjadi kuda hitam. Untuk menganalisis, Mega Center juga melakukan polling sendiri. Tapi hasilnya hanya untuk konsumsi internal. Kami menentukan daerah-daerah yang swing voter-nya tinggi. Dari sini kami menentukan programnya. Hasil polling kami menunjukkan tren jumlah pemilih SBY mulai turun dan pemilih Ibu Mega menaik.

Berapa anggaran yang dimiliki Mega Center?

Untuk penayangan iklan, kami hanya menghabiskan uang Rp 60 miliar. Kalau ditambah kebutuhan yang lain-lain, jadi Rp 150 miliar. Kalau pengeluaran yang merupakan sumbangan langsung di lapangan, saya tak tahu.

Kabarnya, Anda menjadi Ketua Mega Center karena punya banyak uang dari pelbagai BUMN?

Ah, tidak begitu.

Anda memasuki masa-masa akhir di kabinet. Bagaimana rasanya jadi seorang menteri?

Ini kabinet pelangi yang aneh. Partai lain ikut dalam kabinet, tapi di DPR fraksinya tidak mendukung pemerintah. Tak ada komitmen moral tentang koalisi. Kami jadi susah. Apalagi PDI Perjuangan cuma mendapat kursi DPR sebanyak 33 persen. Secara institusional, pemerintah ini tidak kuat. Ini rainbow coalition without commitment.

Anda bisa memberikan contoh?

Menteri Yusril Ihza adalah Ketua Partai Bulan Bintang. Tapi, saat pemerintahan belum berakhir, dan dia masih jadi menteri, eh… malah berkoalisi dengan SBY. Dia betul-betul tak punya komitmen. Ini sangat tidak lucu.

Hal itu yang membuat Megawati membuat istilah “bajing loncat”?

Ya. Seharusnya para menteri bekerja sampai waktunya habis. Ini persoalan etika yang serius. Hal seperti ini tak boleh terjadi lagi. Seorang menteri jangan diam-diam menyiapkan diri untuk melawan presidennya. Itu tidak benar.

Bagaimana pengalaman Anda saat berhubungan dengan DPR? Apakah pernah dimintai uang?

(Laksamana menjawab pertanyaan soal uang dengan suara lirih. Tapi ia meminta jawabannya dianggap sebagai off the record–Red.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: