Profesor Deliar Noer: “Mereka Hanya Mencari Posisi dan Jabatan Pribadi”

DELIAR Noer, 78 tahun, adalah sejarah hidup. Tatkala negeri ini menggelar Pemilihan Umum 1955, ia sudah memimpin organisasi mahasiswa terbesar, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Ia mencatat kejadian itu: sebuah pemilihan yang jadi masterpiece dalam demokrasi Indonesia, negeri seumur jagung yang masih merasakan panasnya revolusi fisik.

Sepuluh tahun berselang, puncak pertikaian ideologi yang berujung pada pembasmian Partai Komunis Indonesia (PKI), partai yang dalam Pemilu 1955 menduduki urutan keempat. Ia tak mungkin lupa agresivitas PKI: dialah salah satu sasaran pengganyangan. Saat itu, 1964, Deliar, dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), dilarang mengajar. Tapi 40 tahun kemudian ia menjadi sosok yang memperjuangkan hak-hak politik eks anggota PKI.

Deliar, doktor politik Indonesia pertama ini, cukup arif. Begitu juga saat ia kecewa atas reaksi partai-partai Islam. Pada 1999, pemilihan pertama di era reformasi, ia mencoba menyatukan partai Islam. Ia sempat mendirikan Partai Umat Islam (PUI). Ide penyatuan akhirnya kandas, dikalahkan kepentingan kelompok masing-masing.

Deliar terus menyaksikan sejarah negeri ini bergulir. Tutur katanya lirih, tapi ia mempunyai ingatan fotografis, merekam kejadian demi kejadian. Ia memang membiasakan diri membaca dan berpikir hingga kini. Alasannya sederhana: agar tidak pikun. Di rumahnya, di Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan tenang ia menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan TEMPO Setiyardi.

Publik tengah ingar-bingar dengan kampanye pemilu. Bagaimana peluang partai Islam?

Rasanya sulit. Pada 1999 saya pernah mencoba menyatukan partai Islam tersebut, tapi gagal total. Mereka tak mau bersama-sama mengusung asas dan kepentingan umat Islam. Padahal penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Ini memang aneh.

Apa yang membuat partai Islam terkotak-kotak?

Secara umum platformnya sama, meskipun rumusannya berbeda-beda. Tapi perbedaan kepentingan politik membuat partai Islam tercerai-berai. Itu jelas sekali. Partai Bulan Bintang (PBB), misalnya, hanya mau bila partai lain bergabung di bawah bendera mereka. Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merasa bisa tetap eksis tanpa bergabung dengan partai Islam lain. Jadi, sejak semula ada keinginan untuk sendiri-sendiri.

Apa yang Anda lakukan untuk mewujudkan persatuan partai Islam?

Awalnya, sebelum Pemilu 1999 dilakukan, saya masih sangat ngotot. Meski PBB mau menang sendiri dan PPP juga terlalu percaya diri, saya masih optimistis. Tapi ternyata ide menyatukan partai Islam betul-betul absurd. Partai yang merasa dirinya besar, seperti Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan, tak mau bergabung. Mereka percaya sekali akan tetap eksis karena memiliki basis massa yang cukup luas.

Anda kecewa?

Tentu saja. Sekitar 80 persen penduduk negeri ini beragama Islam. Tapi mengapa partai Islam tak bisa memimpin negeri ini. Tokoh-tokoh Islam hanya ribut mencari posisi dan jabatan pribadi. Mereka sama sekali tak berpikir memajukan kepentingan umat.

Apakah menjual simbol agama masih relevan? Bukankah Indonesia adalah negeri plural?

Kita tak boleh alergi dengan simbol agama. Apalagi fakta menunjukkan bahwa Islam memang mayoritas. Demokrasi mengajarkan bahwa mayoritaslah yang akan memegang kendali. Selama ini, justru umat Islam yang mayoritas tak memegang kendali. Ini aneh. Lagi pula, bila Islam yang mayoritas naik ke panggung kekuasaan dengan benar, kaum minoritas tak perlu takut. Hak politik dan ekonomi mereka tetap akan terlindungi.

Sekarang, partai mana yang masih Anda harapkan dapat mengusung “bendera Islam”?

Saya masih berharap pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sejauh ini track record mereka cukup bagus. Mereka tetap lurus. Kalau berdemo, mereka mengandalkan iuran para anggotanya. Jadi, tidak mencari uang ke mana-mana. Namun sebetulnya mereka belum benar-benar teruji. Meski pelbagai polling juga menunjukkan posisi mereka menguat, mereka masih harus tahan terhadap godaan. Saya, sih, berharap mereka bisa bertahan.

Mengapa Anda menjagokan PKS?

Saya mengenal orang-orangnya. Sebelum reformasi, mereka sering mengundang saya mengisi pengajian di kampus-kampus. Mereka juga sering datang ke rumah saya. Tapi mobilnya diparkir jauh. Mereka rupanya tak mau dicatat intel. Rumah saya waktu itu sangat diawasi intel, ha-ha-ha…. Setelah Partai Keadilan berdiri, mereka juga sempat meminta saya jadi calon mereka. Tapi itu tak mungkin karena saat itu saya juga punya partai–Partai Umat Islam. Saya hanya bilang supaya kita bisa bersama-sama.

Kita lihat kondisi saat ini. Bagaimana rapor pemerintahan Megawati?

Mega memang cuma berkuasa tiga tahun. Tapi setidaknya waktu itu sudah cukup untuk meletakkan dasar-dasar bagi kemajuan bangsa. Saya melihat pemerintahan berikutnya harus mulai dari nol lagi. Soal pendidikan, misalnya, sekarang hancur-hancuran. Dulu, tahun 1970-an, Malaysia berkiblat ke Indonesia. Menteri Malaysia beberapa kali datang ke Indonesia dan selalu mampir ke rumah saya di IKIP Rawamangun, Jakarta. Setiap tahun saya diundang bicara di Malaysia. Sekarang justru sebaliknya. Pemerintahan Mega boro-boro memperhatikan soal pendidikan. Jutaan anak SD telantar. Pemerintah cuma memikirkan gaji mereka.

Beberapa partai membandingkan situasi sekarang dengan kondisi Orde Baru. Pendapat Anda?

Di koran-koran disebutkan bahwa Orde Baru punya potensi. Tutut disorot seakan-akan ia tak bersalah di masa lalu. Partai Golkar juga memanfaatkan isu keberhasilan Orde Baru. Nah, kalau rakyat bisa dibodohi, mereka memang bisa punya peluang. Makanya sekarang tergantung pada partai-partai yang lain. Tokoh-tokoh reformasi jangan hanya mengejar kursi. Mereka harus bisa meyakinkan publik soal kelemahan Orde Baru.

Bagaimana penilaian Anda soal pelaksanaan Pemilu 2004?

Jika kita bandingkan dengan era Orde Baru, pemilu sekarang memang lebih demokratis. Orang bebas memilih. Presiden dan wakil presiden akan dipilih langsung. Tapi, jika kita bandingkan dengan situasi Pemilu 1955, sebenarnya masih kalah demokratis. Indikatornya sederhana: sekarang tentara dan polisi dikerahkan untuk mengamankan pemilu. Pemerintah curiga sehingga memerlukan polisi dan tentara secara berlebihan. Ini juga berarti masyarakat tak bisa menjaga diri dan belum dewasa. Pada Pemilu 1955 tak ada pengerahan polisi dan tentara.

Mengapa Pemilu 1955 berlangsung sangat demokratis?

Masyarakat telah terbiasa mengikuti pelbagai acara partai politik. Partai-partai kerap mengadakan rapat umum, terlepas dari ada tidaknya pemilu. Sehingga, menjelang Pemilu 1955, kampanye seperti rapat umum sebelumnya. Tak ada kekhususan. Paling-paling frekuensinya lebih banyak.

Apakah perpecahan partai Islam sudah berlangsung sejak Pemilu 1955?

Ya, perpecahan itu umumnya akibat dari perebutan kursi di pemerintahan. Lihat saja kasus Partai NU yang sebelumnya merupakan bagian dari Masyumi. Pada 1952, Partai NU berdiri sendiri karena tak mendapat kursi Menteri Agama. Tokoh Masyumi, Yusuf Wibisono, kemudian menyesal. “Harusnya NU diberi kursi Menteri Agama,” kata Yusuf, “pasti beres.”

Apakah friksi antarpartai terjadi selama masa kampanye Pemilu 1955?

Saat Pemilu 1955 tak ada friksi antarpendukung partai. Partai-partai biasa menggunakan tempat yang sama bergantian. Pagi dipakai Masyumi, sore dipakai PKI. Itu hal yang biasa saja. Tak ada masalah. Nah, jika dibandingkan dengan situasi sekarang, sungguh kontras. Kampanye sekarang banyak diwarnai tawuran antarpendukung partai politik. Bahkan ada yang saling membunuh. Ini membuktikan bahwa masyarakat tak terbiasa menghadapi lawan politik yang berbeda ideologi.

Pemilu 1955 didominasi tiga kekuatan: nasionalis, agama, dan komunis. Bagaimana mungkin terjadi harmoni antara tiga kekuatan politik itu?

Itulah yang terjadi. Meski sudah ada suara-suara yang keras, tak ada perkelahian. Tokoh-tokoh keras dari Masyumi, misalnya, sudah menghujat Sukarno. Toh, perbedaan pendapat yang keras itu hanya dalam rapat dan kampanye. Tak ada kelanjutannya.

Bagaimana dengan peran mahasiswa dan pelajar?

Saat Pemilu 1955, saya ada di Jakarta dan menjadi Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. Saat itu HMI berpendapat partai Islam tak perlu banyak-banyak, kalau perlu satu saja. Saya datangi tokoh partai Islam seperti dari Nahdlatul Ulama dan Masyumi. Saya tegaskan bahwa HMI bersikap netral terhadap partai Islam. Soalnya, HMI berpendapat bahwa partai Islam itu hanya berbeda dalam hal rumusan. Sedangkan platformnya sama.

Tingkat partisipasi Pemilu 1955 mencapai 90 persen. Mengapa?

Salah satu tujuan kemerdekaan adalah penegakan demokrasi. Semua rakyat sepaham bahwa demokrasi dicerminkan oleh pemilihan umum. Selain itu, saat itu orang berpolitik tidak semata-mata karena pemilihan umum. Rapat umum partai politik terjadi hampir tiap hari. Bung Karno dan Bung Hatta mematangkan sikap orang tentang berpolitik. Pematangan politik tersebut dilakukan terus-menerus. Pengalaman saya pribadi, misalnya, sejak masih SMP di Medan sudah antusias dengan politik. Bila ada tokoh politik nasional berkunjung ke Medan, saya dan teman-teman ikut datang. Saya tertarik mengikuti pemikiran mereka.

Bagaimana dengan kecurangan waktu itu?

Memang ada juga yang coba-coba berlaku curang. Soal panitia pemilu, misalnya, awalnya Masyumi tak dilibatkan. Panitia terlalu didominasi oleh PNI yang didukung oleh Presiden Sukarno. Belakangan, setelah Burhanuddin Harahap yang berasal dari Masyumi jadi perdana menteri, komposisi panitia diubah. Masyumi akhirnya memiliki wakil di panitia pemilu.

Apakah benar-benar tak ada bentrok fisik selama kampanye dan pelaksanaan Pemilu 1955?

Tak ada sama sekali. Ketika itu, meski usia kemerdekaan masih sangat muda, orang-orang seperti sudah sangat sadar politik. Perbedaan ideologi dan partai tak membuat orang saling membunuh.

Tapi, toh masih ada sekitar 10 persen yang tak menggunakan hak pilihnya?

Itu semata-mata keterbatasan situasi dan kondisi. Wilayah Indonesia sangat luas. Sepanjang Spanyol dan Moskow. Itu membuat secara geografis banyak wilayah yang ketika itu sangat sulit dijangkau. Saat itu belum ada istilah dan semangat untuk menjadi golongan putih.

George McT. Kahin, pionir Indonesianis terkemuka, sangat berharap pada Pemilu 1955. Mengapa kemudian harapannya tersebut kandas?

Ya, saya paham dengan kekecewaan Kahin. Saya adalah salah satu murid Kahin di Universitas Cornell, Amerika Serikat. Sebenarnya Pemilu 1955 memang sangat menjanjikan bagi masa depan bangsa Indonesia. Untuk menjadi sebuah bangsa yang besar, kita harus berdasarkan pada kehidupan demokrasi yang sehat. Nah, kita tahu Presiden Sukarno saat itu mengambil alih semua kekuasaan negara. Konstituante hasil pemilu pada 1960 dibubarkan. Sukarno mengangkat anggota DPR yang baru yang tidak sesuai dengan perkembangan. Setelah itu, Sukarno lebih memfokuskan pada perjuangan-perjuangan yang menghabiskan tenaga. Setelah masalah Irian Barat selesai, Bung Karno malah membuka konfrontasi dengan Malaysia. Sampai-sampai wanita NU meminta diterjunkan dari pesawat ke Malaysia. Padahal mereka tak pernah berlatih terjun payung. Rakyat terus-menerus diajak berjuang dengan kata-kata. Bung Hatta, orang yang tenang, yang diharapkan dapat mengimbangi Sukarno, malah berhenti. Semua peristiwa itu sangat mengecewakan Profesor Kahin.

Setelah Orde Baru berkuasa, pemilu baru terselenggara pada 1971. Bagaimana pelaksanaannya?

Saat Pemilu 1971 akan dilakukan, Bung Hatta sudah melakukan protes keras. Menurut dia, bila sebagian anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat diangkat, lebih baik pemilu ditunda dulu. “Kalau mau menegakkan demokrasi, jangan setengah-setengah,” kata Bung Hatta. Tapi Soeharto tak mempedulikan kritik Hatta. Bahkan partai yang didirikan Hatta, Partai Demokrasi Islam Indonesia, dilarang oleh Soeharto. Jadi, sudah kelihatan bahwa Soeharto tak melaksanakan demokrasi dengan jujur.

Apakah kecurangan sudah terjadi pada Pemilu 1971?

Ya, sekitar 2000 anggota Masyumi tak boleh memilih. Mereka dianggap turut beroposisi terhadap pemerintahan pada masa yang lalu. Soeharto juga melarang pendirian Masyumi. Padahal Soeharto sering meminta bantuan kepada Muhammad Natsir, tokoh Masyumi. Ketika utusan Soeharto ingin bertemu Tengku Abdul Rahman, misalnya, M. Natsir yang membantu. Sebelumnya, Tengku Abdul Rahman tak pernah mau menerima utusan Soeharto. Begitu juga dengan utusan yang dikirim Soeharto ke Timur Tengah dan ke Perdana Menteri Jepang. Toh, Soeharto tak pernah menghargai jasa M. Natsir tersebut.

Mengapa pemerintah pada 1973 melakukan peleburan (fusi) partai politik?

Sebenarnya fusi tersebut bertujuan baik. Bila terlalu banyak partai, rakyat tentu akan bingung. Tapi sayangnya pelaksanaan fusi tersebut sangat dipaksakan. Di samping itu, perlakuan terhadap partai sudah berbeda. Soeharto sangat menganakemaskan Golkar. Bahkan, sejak Pemilu 1977, pegawai negeri dan keluarga ABRI diwajibkan memilih Golkar.

Ini soal lain. Anda menginginkan eks PKI dapat menjadi calon anggota legislatif, sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi. Mengapa?

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir larangan bekas anggota PKI menjadi calon anggota legislatif sudah mencerminkan keadilan. Sekarang tinggal bergantung pada masyarakat, termasuk bekas PKI itu sendiri, bisakah mereka memulai hidup baru dan melupakan masa lalu.

Tapi Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto menyayangkan keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Bagaimana?

Itulah masalahnya. Padahal keputusan Mahkamah Konstitusi tak boleh dikomentari oleh pemerintah dan tentara. Tentara seharusnya tidak boleh berpolitik.

Benarkah komunisme tak lagi menjadi ancaman?

Komunisme itu paham politik. Di perguruan tinggi, komunisme bahkan bisa diajarkan secara resmi. Nah, saya melihat komunisme tak lagi relevan sebagai ancaman bagi bangsa Indonesia. Saya ingin agar kita juga menghormati hak politik orang-orang PKI. Karena itu, saya dan teman-teman mengajukan perkara diskriminasi oleh Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Untunglah, Jimly, Ketua Mahkamah Konstitusi, rupanya termasuk orang yang mau menegakkan hukum. Sekarang memang bergantung pada anggota PKI juga. Mereka seharusnya bisa diajak bersama-sama membangun bangsa ini.

Anda merupakan salah satu korban PKI. Mengapa sekarang justru membela mereka?

Tahun 1964, saat menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, saya diganyang PKI. Saya tak boleh mengajar. Saya selalu diikuti. Tapi, kalau kita mempunyai rasa dendam, itu merusak diri sendiri. Dendam kesumat tak akan menyelesaikan persoalan besar yang dihadapi bangsa ini.

Anda pernah sangat membenci PKI?

Secara manusiawi, harus saya akui bahwa ketika tahun 1964-1965 merupakan masa sulit saya. Nasib saya dipermainkan oleh kelompok komunis. Mungkin karena saya pernah memimpin HMI, organisasi yang “disegani” oleh PKI. Tapi saya tak boleh berlarut-larut dalam kebencian terhadap PKI. Soalnya, mereka juga akhirnya menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh militer. Soeharto berlaku sangat kejam kepada PKI dan keluarganya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: