Yusril Ihza Mahendra: “Saya Tidak Happy”

DOKTOR Yusril Ihza Mahendra tengah jadi sorotan. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Kabinet Gotong-Royong ini “mengeluhkan” persoalan yang sangat sensitif: minimnya gaji seorang menteri. “Gaji 19 juta perak itu tak berarti apa-apa,” ujarnya. Inilah keluhan pertama seorang menteri aktif yang dilakukan secara terbuka.

Seperti mendapat umpan lambung, pernyataan kontroversial Yusril langsung disambut para politikus. Prof. J.E. Sahetapy, anggota Komisi II DPR, yang membawahkan bidang hukum, langsung angkat bicara. Sahetapy menilai Yusril tak pantas mengeluhkan soal gajinya. Sahetapy menuding Yusril terlalu menghamburkan gaji untuk kepentingan Partai Bulan Bintangpartai yang menjadi kendaraan politiknya. Kalau tak cocok dengan gaji, “Yusril sebaiknya mundur dari kabinet,” ujar Sahetapy, lantang.

Untuk mengupas polemik soal gaji para menteri itu, wartawan TEMPO Setiyardi menemui Yusril Ihza Mahendra di ruang kerjanya di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta. Dalam wawancara selama dua jam tersebut, guru besar Fakultas Hukum UI ini bicara blak-blakan. Ia tak segan “memaki” orang-orang yang dianggap menyerangnya. Bahkan, sang Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini tak sungkan mengkritik Presiden Megawati, sebagai bos yang dianggapnya lamban. Lima batang rokok sempat dihabiskannya sambil menjawab pelbagai pertanyaan.

Berikut kutipannya:

Anda mengeluh soal kecilnya gaji sebagai menteri. Bagaimana ceritanya?

Ini memang jadi ramai. Orang seperti Profesor J.E. Sahetapy dan Siswono Yudohusodo memang suka memanfaatkan situasi. Tapi saya cuma tertawa-tawa. Gaji saya sebagai menteri memang cuma 19 juta perak, kok.

Apakah Anda merasa gaji Rp 19 juta terlalu kecil?

Ya, angka itu terlalu kecil untuk jabatan seorang menteri. Anda bayangkan, kolega saya Menteri Laksamana Sukardi secara teknis membawahkan semua BUMN dan BPPN. Coba Anda cek besarnya gaji Direktur Utama Bank Mandiri, Direktur Utama PLN, dan Ketua BPPN. Nah, angka-angka itu jadi tidak proporsional. Lagi pula, agar bisa berkonsentrasi dan bebas dari korupsi, seorang menteri seharusnya bisa mendapat gaji yang cukup.

Apakah minimnya gaji membuat Anda sempat tergoda dengan sogokan?

Alhamdulillah, sampai sekarang saya tak pernah melakukannya. Soalnya, selain dari gaji sebagai menteri, saya juga masih menerima pendapatan lainnya. Anda boleh cek ke staf saya, saya tidak pernah mau menerima orang-orang yang beperkara atau cari keuntungan di departemen ini.

Bukankah selain menerima gaji, Anda masih mendapat banyak fasilitas?

Menteri memang mendapat rumah dinas. Tapi, lihatlah, kondisinya biasa-biasa saja. Bahkan masih kalah dengan rumah dinas para bupati. Gubernur DKI Sutiyoso punya anggaran jas yang berjuta-juta. Kami para menteri tak punya anggaran seperti itu. Kami memang mendapat mobil dinas Volvo keluaran tahun 1997. Tapi, kalau mobil itu dijual, harganya paling-paling 100 jutaan.

Berapa tambahan penghasilan resmi Anda yang lain?

Kadang-kadang ada honor kalau melakukan perjalanan dinas. Besarnya saya lupa. (Yusril memanggil stafnya untuk mengecek besar lump sum menteri. Stafnya menunjukkan honor perjalanan dinas di dalam negeri Rp 720 ribu per hari dan perjalanan dinas ke luar negeri US$ 680 per hari). Saya tak ingat jumlah yang saya terima dari perjalanan dinas. Tapi, yakinlah, itu tak bisa membuat menteri jadi kaya.

Menurut Anda, berapa gaji yang pantas untuk seorang menteri?

Rp 50 juta hingga 100 juta. Soalnya, gaji seorang direktur bank BUMN adalah Rp 100 juta sampai 150 juta. Padahal, kalau dibandingkan dengan direktur bank, kepala seorang menteri lebih puyeng. Apalagi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia seperti saya. Di seluruh Indonesia, departemen ini punya 70 ribu pegawai. Soalnya kami tak terkena UU Otonomi Daerah.

Negara kita sedang mengalami kesulitan keuangan….

Berapa, sih, jumlah menteri? Cuma 30-an orang. Kalau gajinya dinaikkan, tidak berpengaruh pada keuangan negara.

Bagaimana Anda mengelola gaji bulanan Anda?

Angka 19 juta perak itu tak berarti apa-apa. Orang selalu datang ke sini minta sumbangan. Mungkin gaji saya hanya habis untuk itu. Ha-ha-ha…. (Yusril lantas membuka amplop yang berisi segepok gaji yang baru diambil stafnya dari Kantor Sekretariat Negara).

Berapa pengeluaran Anda untuk kebutuhan keluarga?

Aduh, jangan terlalu jauhlah. Cek saja di KPKPN. Saya khawatir jawabannya salah. Saya tidak mau terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan.

Apakah jabatan menteri telah menyita sebagian besar waktu Anda?

Sebenarnya jam kerja saya tak terlalu pasti. Saya bisa bekerja sampai pukul sembilan malam. Tapi bisa juga hanya datang sebentar, kemudian saya pergi dengan anak-anak saya. Meski kerja saya terkesan bergaya cowboy, saya bisa sangat serius. Saya bahkan kerap mengetik sendiri surat yang saya anggap penting dan perlu argumentasi, seperti surat untuk Komisi Pemilihan Umum yang memerlukan landasan undang-undang. Saya juga selalu mengetik sendiri surat pembaca untuk media massa.

Dengan gaya kerja seperti itu, bagaimana Anda menuntaskan pekerjaan yang penting?

Itu ciri khas saya sejak dulu. Saat bekerja di Sekretariat Negara, Moerdiono suka komplain. Tapi akhirnya malah saya katakan, “Bos, tenang sajalah. Kalau Pak Harto mau naik podium, naskah pidatonya pasti sudah saya buatkan.” Jadi, bagi saya, yang penting pekerjaan bisa dilakukan dengan cepat dan efektif.

Anda mengeluh soal gaji. Mengapa dulu Anda menerima jabatan menteri?

Saat diminta Megawati jadi menteri, saya tahu gajinya cuma segitu. Tapi saya menerimanya karena memang sebuah tugas negara. Bahkan, pada era Presiden Abdurrahman Wahid, gaji menteri cuma sekitar Rp 5,5 juta.

Lantas mengapa Anda memunculkan polemik soal minimnya gaji seorang menteri?

Polemik ini muncul karena orang seperti Sahetapy tak mengerti konteks pembicaraan saya. Saya mengatakan soal gaji karena wartawan menanyakan perilaku menteri yang dituding meng- eksploitasi negara untuk kepentingan pribadi dan partai. Lalu, saya katakan yang terjadi bisa-bisa sebaliknya.

Tampaknya orang memanfaatkan komentar Anda untuk kepentingan politik….

Silakan saja. Saya tidak pernah mencari-cari kesalahan orang. Saya juga tidak mau memanfaatkan musibah orang lain menjadi keuntungan saya. Saya selalu bersikap fair. Kalau saya masih muda, akan saya tantang orang-orang itu. Kata orang Betawi, “Ente jual, ane beli.”

Sepertinya Anda punya persoalan pri-badi dengan Profesor Sahetapy. Benarkah?

Rasanya ini memang sudah jadi persoalan pribadi. Sahetapy kerap menuduh saya macam-macam. Salah satunya soal pasal zina di draf KUHP. Dia bilang saya memaksakan hukum Islam. Padahal dia ikut sebagai anggota tim penyusun draf KUHP itu. Saya, sih , menyarankan agar Sahetapy memeriksakan diri ke psikolog. Jangan-jangan jiwanya terganggu.

Apa pangkal persoalan Anda dengan Profesor Sahetapy?

Secara pribadi, saya tidak mengenal dia. Cuma, sewaktu rapat kerja pertama saya dengan Komisi Hukum DPR, dia bilang, “Yang duduk di depan adalah murid-murid saya.” (Jajaran petinggi Departemen KehakimanRed.). Saya langsung protes. Saya tak pernah jadi muridnya. Selain itu, Sahetapy mulai ngaco. Dalam rapat itu ia bilang, “Saya bertanya ke Saudara dengan kapasitas sebagai guru besar UI.” Apa hak dia bertanya seperti itu. Sepertinya dia merasa paling hebat.

Kabarnya, Anda memiliki sebuah law firm. Bagaimana ceritanya?

Masih berjalan. Cuma di akta yang baru namanya diganti menjadi Ihza & Ihza. Ada tiga Ihza di firma itu: Saya, Yusron, dan Yusmiati (adik perempuan Yusril IhzaRed.). Tapi, untuk sementara waktu saya tak aktif di firma tersebut karena memang dilarang UU Advokat yang baru. Tapi hubungan perdata saya dengan law firm itu masih berlangsung. Itulah sebabnya saya masih menerima gaji sekitar Rp 60 juta per bulan.

Anda masih sering datang ke kantor hukum tersebut?

Sangat jarang. Saya kan memang masih tercatat sebagai partner dan saya adalah pendirinya. Kalau datang, saya cuma tertawa-tawa saja. Kadang-kadang mereka bertanya tentang pendapat saya. Tapi sekarang saya tak mendalami perkara. Klien firma itu sebagian besar adalah korporat.

Mengapa UU Advokat kita terkesan banci dan masih membolehkan adanya “hubungan perdata”?

Dulu, saat membuat UU Advokat, saya sempat menantang anggota DPR yang punya kantor pengacara. MerekaHamdan Zoelva, Tumbu Saraswati, Hartono Mardjono, dan Teras Narangmalah tak berani keluar sama sekali dari kantor pengacaranya. Saya tantang mereka yang mengusik saya. Saya memang agak gila.

Bukankah sebagai Menteri Kehakiman, Anda bisa terjebak pada conflict of interest?

Tidak ada orang yang tak punya conflict of interest. Kalau mau keras, anak Menteri Pendidikan Nasional Malik Fadjar harusnya tak boleh kuliah di universitas negeri. Surya Paloh, yang calon presiden itu, juga tidak boleh memimpin media massa. Jadi, conflict of interest bisa selalu terjadi. Tinggal bagaimana cara kita memegang etika.

Bagaimana cara Anda menjaga etika tersebut?

Saya tidak pernah mau mencampuri urusan pengadilan. Sewaktu kami punya sembilan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, semua rontok. Kemudian, ketua pengadilan itu malah dipromosikan jadi hakim tinggi di Bandung. Boleh dibilang, hakim-hakim itu lebih takut ke pengacara tertentu. Jadi, tolong jangan utak-utik saya. Bisa-bisa suatu saat akan saya lawan.

Ini soal lain. Bagaimana Anda menilai kinerja kabinet sekarang?

Terus terang saja, saya merasa Megawati terlalu lambat. Banyak momen yang akhirnya hilang. Dalam kasus Afganistan, misalnya, Pakistan mendapat manfaat dan uang dari Amerika Serikat. Saya sudah bilang ke Presiden bahwa kita juga bisa memperoleh banyak manfaat dari soal terorisme ini. Tapi Megawati tidak berani mengambil keputusan. Padahal kesempatan tidak selalu datang dua kali.

Anda merasa kesulitan menjadi anak buah Megawati?

Ya, saya suka gregetan. Itu problem saya. Saya sering mengirim RUU, tapi tetap terhambat di Presiden. Soal Komisi Anti-Korupsi, misalnya, sudah saya kirim sejak Maret 2003. RUU Kebenaran dan Rekonsiliasi malah saya kirim sejak tahun lalu. Aduh…, Megawati ini lambat sekali. Padahal negara ini butuh penanganan yang cepat. Jadi pemimpin itu harus gila-gilaan sedikit seperti Bung Karno, Mahathir Mohamad, dan Ali Sadikin.

Anda pernah protes ke Megawati?

Saya sempat beberapa kali mempertanyakan draf RUU atau surat ke Megawati. Presiden bilang belum menerima dari Sekretariat Negara. Akhirnya saya panggil Menteri Sekretaris Negara Bambang Kesowo. Di depan Mega, saya tanya apakah drafnya sudah diberikan ke Megawati. Bambang Kesowo cuma bilang “he-he-he…” (Yusril tampak memperagakan gaya tertawa Bambang Kesowo. Red.).

Kalau Anda kecewa, mengapa tak mundur?

Saya pernah bilang ke Panda Nababan (kalangan dekat MegawatiRed.) supaya bilang ke Megawati. Saya tidak ambisius dengan jabatan menteri, kok. Kalau orang lain mau, silakan minta Presiden untuk mengganti saya.

Apakah kekecewaan itu yang membuat Anda ingin menjadi presiden?

Secara resmi saya belum menyatakan diri sebagai calon presiden. Tapi, bila jadi presiden, saya akan melakukan banyak hal dengan cepat. Saya juga akan menaikkan gaji menteri dan pegawai negeri secara rutin. Itu memang akan menaikkan pengeluaran negara. Tapi kenaikan gaji akan memancing pertumbuhan ekonomi dari konsumsi. Kalau jadi presiden, saya berjanji akan menaikkan GNP dua kali lipat dalam tempo lima tahun. Bila gagal, saya akan mundur.

Anda yakin bisa melaksanakan ambisi tersebut?

Ya, basis ekonomi kita sebenarnya cukup kuat. Saya banyak belajar dari Thailand dan Malaysia, yang mampu menggerakkan perekonomian dari kekuatan dalam negerinya.

Bagaimana peluang Anda untuk menjadi presiden mendatang?

Banyak hal yang tak masuk akal dalam hidup ini. Kalau bicara rasional, orang seperti saya tak mungkin jadi profesor dan jadi menteri. Ibu saya itu tidak tamat SD.

Siapa yang Anda anggap sebagai lawan terberat?

Itu cuma ada dalam hati. Saya tak mau menyebutnya. Saya ingin menganggap semua calon presiden sebagai sahabat dalam kompetisi yang fair. Kalau saya kalah, saya akan menyalami yang menang. Kalau saya menang, saya tetap akan menganggap mereka sebagai sahabat. Dalam politik: “Seribu kawan masih kurang. Satu musuh sudah terlalu banyak.”

Anda menjadikan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai kendaraan politik. Bagaimana kondisinya sekarang?

Saya perkirakan PBB akan masuk tiga besar. Saat ini kami sudah mempunyai 8 juta anggota. Dalam pemilu nanti, saya perkirakan akan mencapai 10 juta. Pemilih ada sekitar 100 juta. Kalau PBB tidak usah kampanye dan hanya dipilih orang yang punya kartu anggota, setidaknya akan didapat 10 juta suara itu (sekitar 10 persen). Jadi, ini tak mengada-ada.

Apa strategi PBB untuk meraih suara?

Sejak Pemilu 1999 kami tak berkonsentrasi di Jakarta. Saya datang ke daerah pelosok seperti Larantuka, Flores Timur, dan Buton. Itu adalah daerah yang mungkin tak pernah didatangi ketua partai-partai lain. Baru Juli 2003 kami muncul di Jakarta untuk merayakan ulang tahun. Acara di Senayan itu dihadiri 130 ribu orang yang tak dibayar dan tak diberi makan. Saya sedih melihat ibu-ibu yang datang membawa rantang. Mereka adalah massa sekitar Jabotabek. Kami memang hanya menyediakan bus.

Apakah target itu tak terlalu ambisius?

Dalam pemilu 1999 kami meraih sekitar 3 juta suara (3,2 persen). Jadi, target 10 juta itu tidak ambisius. Rakyat mau memilih PBB karena pemimpin partainya tidak neko-neko. Selain itu, PBB dengan 13 anggotanya di MPR bisa cukup mendominasi sidang MPR. Dan itu disiarkan secara langsung ke seluruh Indonesia. Jadi, PBB mirip PSI tahun 1950-an, kecil tapi memiliki pengaruh yang kuat.

Berapa biaya operasional yang dihabiskan PBB?

Dalam kondisi normal, setiap bulan menghabiskan Rp 100-200 juta. Menjelang pemilu nanti, tentu saja butuh dana yang jauh lebih besar. Sebagian besar biaya untuk kunjungan ke daerah. PBB mengumpulkan dana dari anggota, termasuk potongan gaji 13 anggota DPR dari PBB. Gaji mereka dipotong 20 persen. Saya juga menyumbang. Bisa Rp 10 juta atau 20 juta per bulan. Selain itu, PBB juga memungut sumbangan dari calon anggota legislatif. Dari DPRD kabupaten Rp 1 juta, DPRD provinsi Rp 3 juta, dan DPR Rp 5 juta. Jumlahnya jadi lumayan banyak.

Sebagai menteri, Anda pernah mengunjungi kantor PBB di daerah atas biaya negara?

Sudah saya bilang, saya tak pernah mengeksploitasi negara. Lagi pula, kalau boleh jujur, saya tidak happy dengan jabatan menteri. Saya tidak pernah meminta-minta jabatan.

Anda hidup nyaman: punya ajudan dan bahkan dapat prioritas untuk naik haji….

Saya mendaftar haji lewat sebuah biro, tapi tidak dapat tempat. Akhirnya saya tanya Menteri Agama apakah masih ada tempat. Menteri Agama bilang masih ada beberapa dan akhirnya saya bayar ONH-nya. Jadi, mengapa hal itu dipersoalkan? Orang memang suka cari gara-gara. Kadang-kadang saya sakit hati. Kalau memang dipersoalkan, lebih baik tidak jadi pergi haji.

Selama jadi menteri, masih sempat mengajar?

Saya sudah menanggalkan status pegawai negeri saya. Tapi saya tetap menjadi guru besar UI. Saya sudah tak punya waktu banyak. Belum tentu sebulan sekali saya mengajar. Apalagi kampus UI di Depok macet sekali. Selain itu, saya juga jadi guru besar di Universitas Islam Riau, Universitas Udayana, dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tapi sekarang saya tak pernah mengambil gaji saya. Paling-paling saya teken, tapi kemudian diambil para mahasiswa. Ha-ha-ha….

Rupanya Anda sudah banyak uang. Sampai-sampai tak pernah mengambil honor mengajar….

Setiap tahun saya membayar pajak penghasilan sekitar Rp 300 juta. Jadi, saya memberikan banyak uang ke negara.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: