Abdul Hakim Garuda Nusantara: “Pengaruh Militer Terasa di Pengadilan Hak Asasi”

AROMA kematian itu seakan masih tercium. Di Tanjung Priok, 20 tahun silam, peristiwa berdarah itu pecah. Dan Abdul Hakim Garuda Nusantara, seorang pemuda aktivis hak asasi yang bekerja paruh waktu di Lembaga Bantuan Hukum (LBH), juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tak bisa melupakannya. Bahkan hingga ia menduduki posisi Ketua Komnas HAM sekarang ini.

“Jelas, ada pelanggaran hak asasi berat dalam Kasus Tanjung Priok,” tutur Abdul Hakim. Dengan lantang pula, Abdul Hakim menyebut L.B. Moerdani (bekas Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima ABRI) dan Try Sutrisno (bekas Panglima Kodam Jaya) sebagai pejabat yang harus “bertanggung jawab” atas tragedi yang menewaskan puluhan demonstran itu. (Abdul Qadir Djaelani, salah seorang terpidana Kasus Tanjung Priok, kepada TEMPO menyebut korban jiwa mencapai 300 orang).

Kini, Abdul Hakim kecewa. Pengadilan hak asasi ad hoc di Jakarta dua pekan lalu memvonis bebas Danjen Kopassus Mayjen Sriyanto. Padahal Sriyantolah yang memimpin satu peleton pasukan Arhanud yang menembaki para demonstran Tanjung Priok. Ketika itu Sriyanto, yang masih berpangkat kapten, menjadi Kepala Seksi Operasi Kodim Jakarta Utara. Pengadilan hak asasi juga membebaskan Mayjen (Purn.) Pranowo, yang saat itu menjadi Komandan POM Jakarta. Padahal, kata Abdul Hakim, “Bukti-bukti kuat mengarah terjadi penyiksaan oleh POM.”

Untuk mengungkap sikap Abdul Hakim, yang kini menjadi Ketua Komnas HAM, soal pengadilan hak asasi ad hoc dan pelbagai kasus pelanggaran hak asasi di Indonesia, wartawan TEMPO Setiyardi dua pekan lalu mewawancarainya. Selama dua jam wawancara, Abdul Hakim menjawab semua pertanyaan dengan “pelan dan hati-hati”. Berikut kutipannya.

Majelis hakim pengadilan hak asasi ad hoc Tanjung Priok membebaskan para jenderal yang menjadi terdakwa. Bagaimana Anda memandang ini?

Memang Mayjen Pranowo dan Mayjen Sriyanto dibebaskan. Sa-lah satu pertimbangan majelis hakim, sudah ada islah (perdamaian–Red.) antara pelaku dan korban kasus Tanjung Priok. Padahal hal ini tidak benar. Dalam kaidah hukum nasional, islah tidak bisa menghapus tuntutan pidana. Saya sudah minta jaksa untuk kasasi. Kita tunggu karena mereka sudah mengajukan kasasi.

Bukankah proses islah bisa menjadi pertimbangan hukum?

Islah memang bisa jadi pertimbangan yang mengurangi hukuman. Tapi sama sekali tidak bisa membebaskan dari tuntutan hukum. Makanya, saat beberapa saksi mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) karena ada islah, itu sama sekali tak betul. Pencabutan berita acara itu harus dikesampingkan hakim. BAP harus tetap dipakai. Seharusnya, hakim menyelidiki lebih jauh mengapa saksi korban mencabut berita acara. Apakah karena disiksa, ditekan, atau diberi uang?

Anda kecewa dengan keputusan pengadilan?

Saya tak bisa menjawab dengan mengungkap perasaan pribadi. Yang pasti, pengadilan hak asasi ad hoc Tanjung Priok dibuat atas kesepahaman antara Komnas HAM, Kejaksaan Agung, DPR, dan presiden bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi berat. Kalau tak ada pelanggaran hak asasi berat, tak mungkin ada pengadilan hak asasi ad hoc.

Banyak yang menilai keputusan pengadilan hak asasi ad hoc tak memuaskan. Benarkah?

Memang ada suara di masyarakat yang meragukan kredibilitas penyelenggaraan pengadilan hak asasi ad hoc kasus Tanjung Priok. Keragu-raguan ini wajar untuk memperoleh tanggapan agar terbentuk akuntabilitas publik. DPR seharusnya merespons keragu-raguan itu dengan mengevaluasi kinerja pengadilan hak asasi ad hoc. Yang harus dinilai, apakah pengadilan sudah fair, obyektif, dan memenuhi standar internasional. Apakah ada kelemahan undang-undang yang menjadi dasar penyelenggaraan pengadilan hak asasi? Apakah jaksa dan hakim telah melakukan abuse wewenangnya?

Mengapa evaluasi itu tak dilakukan Komnas HAM?

Sesuai dengan Undang-Undang tentang Komnas HAM, kami tak boleh mencampuri kasus hukum yang sedang berjalan. Lagi pula, memang tugas DPR untuk mengontrol pemerintah dan lembaga peradilan.

Apakah pengadilan hak asasi kita sudah memenuhi standar internasional?

Setelah dari Komnas HAM, berkas Tanjung Priok ngendon tiga tahun di Kejaksaan Agung. Selama itulah banyak manuver, seperti terjadinya islah. Ini harus diteliti, apakah memang ada unsur kesengajaan. Belum lagi setelah diputuskan Kejaksaan Agung bahwa akan disidangkan, penunjukan jaksa ad hoc-nya butuh waktu satu setengah tahun. Ada apa?

Soal standar, kita memang mencoba mengacu pada pengadilan hak asasi internasional seperti di Rwanda dan Yugoslavia. Tapi kita masih punya perbedaan yang signifikan. Di Yugo, pengujian alat-alat bukti cukup mudah. Pemimpin Serbia yang menganjurkan rakyatnya lewat radio untuk memusuhi etnis lain sudah bisa diadili. Rekaman radio bisa dijadikan bukti adanya perencanaan yang sistemik. Nah, kelemahan undang-undang pengadilan hak asasi kita, hukum acaranya sebagian masih mengacu ke KUHAP. Padahal, untuk kejahatan pelanggaran hak asasi berat, dibutuhkan hukum acara yang berbeda. Ini harus dikaji lagi.

Mengapa L.B. Moerdani dan Try Sutrisno tak jadi tersangka?

Dalam Kasus Tanjung Priok, Komnas HAM mengidentifikasi 33 orang sebagai orang yang harus bertanggung jawab–termasuk Benny Moerdani dan Try Sutrisno. Kemudian Jaksa Agung menetapkan 14 nama sebagai tersangka, tak termasuk kedua jenderal itu. Jaksa Agung M.A. Rachman harus bisa menjelaskan kepada publik mengapa keduanya tak termasuk sebagai tersangka. Sekarang kami hanya menginginkan proses pengadilan yang fair. Sayangnya, jalannya sidang terlihat tidak benar, karena islah menjadi alasan pembebasan Pranowo dan Sriyanto.

Soal Benny Moerdani dan Try Sutrisno, apa reaksi Komnas HAM?

Setelah Jaksa Agung mengumumkan para tersangka, kami mengirim surat. Kami bertanya ke Jaksa Agung M.A. Rachman, apakah akan ada tersangka selain 14 nama itu. Mereka menjawab tak ada lagi. Komnas HAM tak bisa mengeksplorasi lebih jauh karena memasuki wilayah teknis yang tak bisa dicampuri.

TEMPO menemukan radiogram dari Pangdam Jaya Try Sutrisno agar Kodim menindak pengunjuk rasa. Bukankah itu bukti keterlibatannya?

Hal itu harus ditanyakan ke Kejaksaan Agung. Saya tidak bisa menjawabnya. Memang masyarakat menduga Try Sutrisno dan Benny Moerdani terlibat. Makanya Komnas HAM menyatakan kedua jenderal itu harus ikut bertanggung jawab. Soal bentuk pertanggungjawabannya, itu urusan jaksa penyidik. Komnas HAM tak bisa mendorong kejaksaan agar menjadikan dua jenderal itu sebagai tersangka. UU tentang Komnas HAM menegaskan bahwa penyelidik (Komnas) tak bisa mencampuri penyidik (jaksa).

Try Sutrisno ikut menandatangani piagam islah. Apakah itu bukti pengakuan bersalah?

Saya tak tahu. Hati nurani Pak Try sendiri yang bisa menjawabnya.

Apakah Anda melihat penyalahgunaan kekuasaan oleh Kejaksaan Agung?

Bisa saja terjadi abuse dan penyalahgunaan wewenang. Yang harus menyelidiki dan mempertanyakannya adalah DPR. Mereka adalah lembaga kontrol. Saya kira DPR yang akan datang bisa lebih kritis terhadap kasus hukum ini. Komnas HAM tak punya kewenangan untuk mempraperadilankan kejaksaan. Kalau polisi punya, meskipun selama ini tak pernah digunakan karena tepa salira, ha-ha-ha….

Apakah kualitas hakim pengadilan ad hoc itu masih tak memadai?

Para hakim kita belum punya pengalaman menangani kasus hak asasi. Itu suatu hal yang kita hadapi. Selain itu, pengadilan hak asasi masih sangat dipengaruhi oleh suasana politik. Nah, saat ini TNI masih memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pengaruhnya terasa sampai ke ruang sidang pengadilan. Apalagi bila menyangkut terdakwa yang berasal dari perwira TNI.

Anda punya bukti….

Danjen Kopassus Mayjen Sriyanto, misalnya, membawa satu peleton Kopassus berseragam militer dalam tiap persidangan. Mereka memenuhi ruang sidang. Seharusnya itu tak dilakukan karena menekan psikologis hakim. Kalau birokrasi pengadilan, yang sudah lama hidup di alam otoritarianisme, pengaruh itu masih terasa. Pengadilan hak asasi kita sekarang belum independen benar. Ada persoalan psikologis yang masih mempengaruhi. Independensi itu masih harus diperjuangkan.

Ini kasus pelanggaran hak asasi yang lain. Mengapa dalam kasus Timor Timur tak ada terpidana dari perwira TNI?

Itu sebuah ketidaklaziman. Dalam kasus Timor Timur sudah dapat disimpulkan bahwa pejabat di bidang keamanan seharusnya juga terkena sanksi hukum. Kasus Timor Timur merupakan kejahatan hak asasi yang meluas. Jadi, dalam rekomendasi Komnas HAM, bahkan bekas Panglima ABRI Jenderal Wiranto harus ikut bertanggung jawab. Anehnya, mengapa jaksa menuntut bebas (bekas Pangdam) Adam Damiri. Kalau jaksa tahu tak ada bukti kuat, Adam Damiri jangan dijadikan tersangka. Justru tugas jaksalah untuk membuktikan dalilnya. Sekarang DPR harus meneliti ini apakah ada abuse dalam kasus ini.

Apa yang salah dari pengadilan hak asasi ad hoc Timor Timur?

Ada keragu-raguan terhadap pengadilan hak asasi ad hoc Timor Timur tak memenuhi standar internasional. Karena itu Sekjen PBB Kofi Annan mengusulkan untuk membentuk komisi ahli yang akan mengkajinya. Ini akan dijadikan dasar oleh Sekjen untuk membuat laporan ke Dewan Keamanan PBB.

Kalau laporannya begitu buruk, itu akan merugikan citra Indonesia. Memang, meskipun peluangnya sangat kecil, ada kemungkinan terbentuk pengadilan hak asasi internasional. Sekarang Departemen Luar Negeri kita sedang mati-matian mencegah agar komisi ahli itu tak dibentuk. Masalahnya, mengapa DPR tak melakukan evaluasi terhadap kinerja pengadilan hak asasi ad hoc itu. Bukankah masalah ini terjadi di halaman rumah kita?

Sebenarnya, apakah pengadilan hak asasi kita dibuat untuk mengadili penjahat hak asasi atau untuk mencegah terbentuknya pengadilan hak asasi internasional?

Itu soal interpretasi. Yang pasti, terbentuknya pengadilan hak asasi ad hoc itu menunjukkan bahwa Komnas HAM, Jaksa Agung, DPR, dan presiden sepakat ada pelanggaran hak asasi berat. Persoalan penyelenggaraan pengadilan hak asasi ad hoc itu sudah fair, itu yang harus dievaluasi. Memang ada pendapat bahwa lebih baik diadili di Indonesia daripada di pengadilan internasional. Tetapi bila pengadilan dalam negeri unable (tak mampu) mengadili, kita tak bisa mencegah masuknya pihak internasional.

Pelanggaran hak asasi berat sudah menjadi concern internasional. Jadi, akan selalu menjadi perhatian internasional. Kita setuju atau tak setuju dengan komisi ahli, itu tak penting lagi. Cuma, sanksi internasional tak sebatas pengadilan hak asasi internasional. Bisa jadi sanksinya dalam bentuk lain.

Kejaksaan baru mengeksekusi terpidana mati Ayodhya Prasad Chaubey. Bagaimana pandangan Komnas HAM atas hukuman mati?

Secara tekstual, hukum hak asasi internasional tidak melarang hukuman mati. Tapi ada syarat: bukan anak di bawah 18 tahun dan bukan perempuan hamil. Tapi, karena hak hidup adalah hak asasi yang sudah jadi pemahaman universal, ada pemahaman hukuman mati secara bertahap harus dihapuskan. Falsafah di balik hukuman mati adalah hukuman sebagai balas dendam. Sekarang konsep hukuman adalah edukasi. Selain itu, fakta empiris menunjukkan bahwa hukuman mati tak mengurangi kejahatan. Kalaupun mengurangi, sifatnya sementara. Akar kejahatan adalah soal pengangguran, kemiskinan, dan destruksi sosial.

Bisakah disebut bahwa hukuman mati melanggar hak asasi?

Dari segi hak hidup, hukuman mati bertentangan dengan hak asasi. Nah, kalau Prof. Achmad Ali (guru besar Fakultas Hukum Unhas dan anggota Komnas HAM–Red.) menyatakan hukuman mati masih diperlukan untuk kejahatan luar biasa, itu karena ia berangkat dari teori balas dendam. Tapi apakah itu akan efektif menekan kejahatan? Saya kira belum tentu.

Polisi diduga kuat menyiksa Ustad Syaifuddin di Jawa Timur. Apakah itu memang gaya polisi kita?

Memang banyak laporan bahwa polisi melakukan pelanggaran hak asasi dalam menangani kasus. Soal Amrozi, ada laporan pengacara soal penyiksaan oleh polisi. Hal itu bahkan disampaikan pengacara di pengadilan. Nah, Komnas HAM memang melakukan penyelidikan dan pemantauan atas kekerasan oleh polisi, seperti yang terjadi di Bulukumba dan Manggarai. Hasil temuan Komnas HAM disampaikan ke instansi terkait agar ada perbaikan. Saya menghubungi Kapolri agar hasil temuan Komnas HAM tak dipetieskan. Kami akan membuat nota kesepahaman antara Komnas HAM dan Polri soal pemantauan cara kerja polisi ini. Ini mekanisme yang akan kita coba lakukan.

Apakah penyiksaan polisi sebagai bukti tak profesionalnya kerja mereka?

Itu harus diverifikasi kasus per kasus. Kita sudah meratifikasi aturan internasional soal penyiksaan oleh pejabat publik. Jadi, polisi tak bisa melakukan penyiksaan untuk memperoleh pengakuan. Kalau praktek itu masih terjadi, dan jadi pola polisi, harus dikoreksi. Komnas HAM masih melakukan penyelidikan atas kekerasan polisi. Ini juga merefleksikan polisi kita belum profesional. Lagi pula, kalau mereka melakukan penyiksaan, tanpa ratifikasi aturan internasional pun polisi itu bisa diseret ke pengadilan. Kalau pejabat publik melakukan penyiksaan, seharusnya hukumannya lebih berat.

Omong-omong, bagaimana kondisi Komnas HAM saat ini?

Perkara yang kami selidiki sangat banyak, seperti kasus penembakan polisi di Bulukumba, Manggarai, dan kasus lama di Pulau Buru. Yang paling banyak memang masih kasus pertanahan dan penggusuran. Komnas HAM itu bukan LSM juga bukan organisasi kemasyarakatan. Ini organisasi negara. Kami mendapat anggaran dari APBN. Saya mendapat gaji Rp 12 juta per bulan. Tapi, kalau dibandingkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, kami tak ada apa-apanya. Gaji Ketua KPK mencapai Rp 25 juta per bulan. Makanya, saya masih buka kantor hukum. Yang penting tak terjadi conflict of interest.

Bagaimana kondisi Komnas HAM kita dibandingkan dengan negara lain?

Di seluruh dunia ada 100 komnas HAM. Yang terakhir, Februari lalu, Raja Arab Saudi membuat Komnas HAM Arab. Nah, jika dibandingkan dengan mereka, termasuk dengan Malaysia dan Thailand, kita jauh lebih baik. Mereka tak punya kewenangan pro-yustisia seperti yang kita miliki.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: