Fatwa Usang Pahlawan Devisa

SUARA lantang tentang nasib tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia datang dari gedung parlemen. Bukan memaksa pemerintah melindungi buruh perempuan yang disiksa majikan mereka di luar negeri, tapi justru meminta Majelis Ulama Indonesia melarang mereka bekerja di negeri seberang.

Yang berteriak keras adalah Haji Zaenal Ma’arif, Wakil Ketua DPR dan juga Ketua Partai Bintang Reformasi. “Syariat Islam tak membolehkan perempuan menjadi TKW di negeri orang,” katanya pekan lalu.

Gayung bersambut. Ketua Komisi Fatwa MUI, KH Ma’ruf Amin, mengatakan lembaganya telah mengeluarkan fatwa itu sejak Juli 2000. Ketentuan itu berlaku bagi pekerja perempuan, perusahaan pengirim, dan institusi lain yang terlibat. “Perempuan diharamkan bepergian tanpa muhrim atau kelompok perempuan tepercaya,” kata Ma’ruf.

Dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim: “Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman bepergian selama sehari semalam kecuali disertai muhrimnya.”

Secara literal kepergian para TKW mencari nafkah ke luar negeri dianggap sudah menabrak rambu hadis. Para pekerja perempuan bisa bertahun-tahun berada di negeri asing tanpa muhrim. Bahkan, dalam kondisi ekstrem, tak jarang mereka terjebak dalam bisnis prostitusi atau menjadi korban kejahatan. “Dasar fatwa MUI sangat kuat,” kata KH Ma’ruf Amin. “Kami tak sembarangan mengeluarkan pedoman hukum.”

Jadi, apakah dengan demikian 700 ribu buruh migran perempuan kita yang selama ini bekerja tanpa didampingi muhrim berlumur dosa?

Koordinator Jaringan Islam Liberal, Ulil Abshar Abdalla, berpendapat lain. Menurut dia, fatwa yang mengharamkan perempuan pergi tanpa muhrim tak sesuai dengan perkembangan zaman. Fatwa itu dianggap tidak melihat esensi “pelarangan bepergian tanpa muhrim” sebagai cara untuk memberikan perlindungan terhadap mereka. Jadi, “Hadis itu tak bisa serta-merta diterapkan untuk TKW,” kata Ulil.

Dalam kaidah penetapan hukum Islam (ushul fiqh), sebab-musabab haramnya suatu perbuatan terbagi dua: karena perbuatannya (li al-dzaatih) atau karena akibat perbuatannya (saddan li al-dzarii’ah).

Dalam pandangan mayoritas ulama, larangan bagi perempuan bepergian tanpa muhrim termasuk kategori saddan li al-dzarii’ah. Pelbagai kemungkinan buruk itulah yang membuat Nabi Muhammad SAW melarang perempuan pergi tanpa muhrim. Dengan kata lain, bila ada jaminan perempuan akan aman, larangan itu otomatis gugur. “Untuk itu, negara berkewajiban melindungi para TKW di luar negeri,” kata Ulil Abshar Abdalla.

Dalam konteks Indonesia, pendapat Ulil patut dipertimbangkan. Maklum, angka pengangguran tiap tahun meningkat. Tahun 2004, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebut jumlah pencari kerja mencapai 10 juta orang. Bekerja di luar negeri menjadi alternatif yang menggiurkan. Sebagian besar TKW kini bekerja di sektor informal\menjadi pembantu rumah tangga, pengasuh bayi, atau pelayan toko. Tiap tahun, para “pahlawan devisa” ini menyumbang pendapatan nasional US$ 1 miliar (sekitar Rp 9,5 triliun).

Bahkan Dr Yusuf Qardhawi, ahli fikih Mesir yang dikenal berpandangan konservatif, sudah sejak tahun 1950-an berpendapat perempuan boleh mencari nafkah di luar rumahnya, meski tak didampingi muhrimnya.

Alumni Universitas Al-Azhar ini menyandarkan pendapatnya pada kisah Asma’ binti Abu Bakar, seorang istri sahabat pada zaman Nabi. Diriwayatkan, Asma’ kerap pergi jauh berhari-hari untuk mengurus kuda dan mencari buah-buahan. Ketika itu Nabi tak melarang aktivitas Asma’. “Yang penting, perempuan itu tetap menjaga adab dan beramal saleh,” ujar Qardhawi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: