Hamid Awaludin: SAYA JADI SASARAN TEMBAK

ADA yang tak beres pada perut Hamid Awaludin, 45 tahun. Beberapa pekan terakhir, asam lambung Menteri Hukum dan HAM ini meningkat drastis. Pemberitaan tentang korupsi Komisi Pemilihan Umum menyita pikirannya. hSaya pusing,h ujarnya. Komisi Pemberantasan Korupsi dipastikan segera memeriksa bekas anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu

Menurut Kepala Biro Keuangan KPU, Hamdani Amin, setiap anggota KPU, termasuk Hamid, menerima huang rekananh US$ 105 ribu. Betulkah? Jumat pekan lalu, kepada wartawan Tempo Setiyardi, Hamid bicara melalui sambungan telepon internasional. Beberapa hari terakhir Hamid berada di Helsinki, Finlandia, untuk berunding dengan petinggi Gerakan Aceh Merdeka.

Kepala Biro Keuangan KPU, Hamdani Amin, menyebut tiap anggota KPU menerima uang rekanan US$ 105 ribu. Benarkah?

Ah, uang yang mana itu? Kalau memang ada uang US$ 105 ribu, akan saya sumbangkan ke Lembaga Bantuan Hukum dan anak yatim, ha-ha…. Memang sebagai anggota KPU saya menerima banyak honor. Biasanya uang-uang tersebut diberikan berdasarkan kegiatan yang saya tanda tangani. Semua memiliki catatan yang lengkap, termasuk uang jalan.

Berapa total jumlah honor di luar gaji yang Anda terima?

Jumlah pastinya tak saya ketahui. Soalnya, uang yang saya terima besarannya bervariasi: ada yang satu juta, ada dua juta. Setiap kali menerima uang itu, harus ada tanda tangan saya, tanda tangan Kepala Biro Keuangan dan juru bayar. Semua anggota KPU menerima uang seperti itu. Itu uang kolektif. Uang itu diberikan berdasarkan pekerjaan yang kami lakukan, misal sebagai ketua kelompok kerja kampanye saya menerima honor khusus.

Apakah total honor itu mencapai US$ 105 ribu (sekitar Rp 1 miliar)?

Saya kira tidak sampai Rp 1 miliar. Tapi, kalau biaya perjalanan anggota KPU dari Sabang sampai Merauke dan perjalanan ke luar negeri, mungkin bisa lebih dari Rp 1 miliar.

Anda akan menuntut Hamdani Amin atas keterangannya itu?

Sebagai menteri, saya memiliki kesibukan yang luar biasa. Saya tak punya waktu untuk mengurus hal-hal seperti itu. Lagi pula, saya tak ingin menimbulkan kontroversi yang macam-macam. Kita mempunyai prinsip hukum, hSiapa yang berdalih, dia yang harus membuktikan.h Jadi, jangan suruh saya untuk membuktikan tak menerima uang US$ 105 ribu. Itu jadi lucu.

Harga surat suara yang proyeknya Anda pimpin disebut-sebut terlalu mahal?

Saya ini bersih. Saya tak pernah korupsi selama menjadi anggota KPU. Saya menangani surat suara dalam pemilu presiden tahap I dan tahap II. Silakan cek ke percetakan-percetakan kertas suara. Tanyakan saja ke mereka, apakah saya pernah bermain-main soal pencetakan kertas suara. Jawaban dari mereka adalah garansi bahwa saya memang betul-betul bersih.

Tapi, tak mungkin pihak percetakan mengaku menyuap. Itu melanggar hukumc.

Kalau begitu, tanyakanlah pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam audit BPK, nama saya tak disebut melakukan korupsi. Saya tak bisa asal ngecap. Kita harus percaya pada BPK karena itu lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan audit. Saya tak mau sekadar memuji diri sebagai orang yang bersih. Saya cuma ingin kita menghormati hasil kerja BPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Anda?

Saya belum tahu soal pemeriksaan KPK. Tapi, kalau KPK mau memeriksa, silakan saja. Saya akan bersikap kooperatif. Saya akan menjawab semua pertanyaan yang ada.

Ada usulan agar Anda non-aktif dari jabatan Menteri Hukum dan HAM selama pemeriksaan KPK. Pendapat Anda?

Saya ini orang hukum. Persoalan non-aktif atau pemberhentian seorang menteri merupakan hak prerogatif presiden. Itu dijamin oleh konstitusi kita. Saya tak ingin masuk ke wacana itu. Itu bukan yurisdiksi yang saya miliki.

Beberapa politisi Partai Golkar mengusulkan perombakan kabinet untuk mengganti posisi Anda. Apakah Anda siap?

Dalam persoalan seperti itu, saya betul-betul tak paham. Saya tak mahir dalam politik praktis. Saya tak memiliki latar belakang politik sehingga tak mahir melakukan kalkulasi politik. Jadi, saya tak bisa memberi opini soal wacana perombakan kabinet itu.

Apakah Presiden Yudhoyono pernah membicarakan kasus Anda?

Tidak, Presiden tak pernah membicarakan hal itu dengan saya. Tapi saya yakin beliau memantau perkembangan. Bagaimanapun, saya ini bawahan langsung Presiden. Tapi, kalau dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, saya memang beberapa kali mendiskusikan kasus ini. Saya tegaskan kepada Pak Jusuf Kalla bahwa saya bersih. Saya tak melakukan korupsi selama menjadi anggota KPU.

Nazaruddin Sjamsuddin dan Mulyana W. Kusumah ditahan KPK. Apa sikap Anda?

Meski tak sempat membesuk mereka di tahanan, saya prihatin. Mereka adalah kolega yang bekerja sama selama tiga tahun di KPU. Kami yang menyelenggarakan pemilu.

Pekan lalu Anda sowan ke ibu di Parepare. Anda meminta dukungan moral?

Ya, saya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ibu saya. Saya selalu merasa damai bila berada dekat beliau. Ibu saya selalu menonton televisi. Beliau tahu kasus KPU. Dia juga mengerti persoalan yang sedang saya hadapi. Soal KPU, ibu saya bilang, hSaya doakan agar kamu baik-baik.h

Anda merasa persoalan KPU menjadi beban?

Terus terang saya sangat pusing dengan pemberitaan soal KPU. Buntutnya, asam lambung saya naik terus. Saya ini seorang menteri. Posisi saya paling seksi untuk ditembak. Saya merasa menjadi sasaran tembak. Semua pemberitaan di media massa mengarah ke saya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: