Harold Crouch: “Dianggap Sekutu Amerika, Australia Jadi Sasaran Teroris”

IA sebenarnya seorang ahli masalah politik militer di Indonesia. Bukunya yang berjudul Army and Politics in Indonesia menjadi klasik dan salah satu acuan yang paling banyak diandalkan. Indonesia bukan “barang baru” bagi Harold Crouch, 69 tahun. Pengalaman Indonesia Crouch istimewa: berbahasa Indonesia dengan baik, pernah menjadi dosen di FISIP Universitas Indonesia, dan bersahabat dengan sejumlah tokoh militer RI.

Tapi, pekan lalu, bom berkekuatan besar meledak. Waktu itu, guru besar Department of Political and Social Change Universitas Nasional Australia ini berada di Kedutaan Besar Australia. Tiada warga Australia yang jadi korban, dan ia hanya menyebut, “Bunyinya memekakkan.” Tapi Crouch setuju dengan langkah cepat pemerintahnya yang langsung mengirim sembilan ahli bom ke Jakarta.

Australia, katanya, harus membantu Indonesia mengungkap jaringan terorisme. Toh, kerja sama kepolisian kedua negara ini tercatat sukses mengungkap pelaku peledakan bom Bali, Oktober 2002. Banyak yang bisa diungkap dari sosok satu ini. Untuk mendiskusikan berbagai masalah politik militer, peran Australia, bahkan serangan bom di Kedutaan Australia, Wartawan Tempo Setiyardi pekan lalu mewawancarai Harold Crouch di Jakarta. Berikut ini kutipannya.

Mengapa Kedutaan Besar Australia di Jakarta menjadi sasaran aksi pengeboman?

Di mata para teroris, Australia adalah sekutu Amerika Serikat. Jadi, mereka menganggap Kedutaan Australia sebagai target serangan. Bahwa kemudian Kedutaan Australia yang diledakkan, itu karena pertimbangan teknis. Soalnya, Kedutaan Amerika dan Inggris lebih sulit. Barikade di depan Kedutaan Amerika sangat ketat. Ini sungguh berbeda dengan Kedutaan Australia, yang menjadi tempat lalu-lalang orang.

Australia mengirim sembilan ahli bom ke Jakarta. Bukankah tak ada korban warga Australia?

Terorisme merupakan persoalan bersama. Dulu, saat tragedi bom Bali, kepolisian Australia membantu polisi Indonesia. Hasilnya, kita sukses membongkar jaringan pelaku peledakan bom Bali tersebut. Kebetulan saya mengenal ketua tim polisi Australia yang dikirim ke Indonesia itu. Dia orang yang sangat mengerti budaya Indonesia, bahkan menguasai bahasa Indonesia karena pernah bertugas di Kedutaan Australia di Jakarta. Hal tersebut sangat memperlancar kerja sama kedua tim kepolisian. Lagi pula para ahli bom Australia itu sadar bahwa status mereka hanya “membantu”, bukan “mengambil alih”.

Apakah bom itu membuat warga Australia di Indonesia khawatir?

Saya tak tahu sikap orang Australia yang lain. Kalau saya, sih, merasa baik-baik saja. Saya tidak merasa keamanan saya terancam. Saya akan tetap berjalan kaki di Kota Jakarta.

Australia baru membangun sistem pertahanan peluru kendali yang berdaya jangkau 400 kilometer. Apakah itu mengancam Indonesia?

Saya menangkap kesan persoalan ini dibesar-besarkan oleh pemerintah Indonesia. Daya jangkau 400 kilometer itu bukanlah jarak yang jauh. Orang bicara seolah-olah rudal itu untuk menembak Indonesia. Padahal Australia tidak akan melakukannya. Indonesia tidak mungkin dapat menyerang Australia, jadi mengapa Australia harus menyerang Indonesia? Lagi pula, kalau soal menyerang, sekarang pun Australia sudah punya kemampuan untuk menyerang Indonesia. Australia punya pesawat bomber F-111 yang bisa dipakai menyerang Jakarta. Masalahnya, untuk apa menyerang Jakarta? Itu tidak masuk akal saya.

Bukankah hasil polling menunjukkan 30 persen orang Australia menganggap Indonesia sebagai ancaman?

Kalau angkanya 30 persen, itu wajar. Mereka adalah orang yang kurang terpelajar yang jarang membaca koran. Itu hanya menunjukkan ketidaktahuan mereka tentang Indonesia. Tapi, jangan lupa, polling itu juga berarti bahwa 70 persen orang Australia tidak takut terhadap Indonesia. Lagi pula polling itu tidak bisa mengukur intensitas ketakutan itu. Coba tanyakan kepada 30 persen orang itu, apakah ketakutan dengan Indonesia membuat mereka tak bisa tidur. Pasti jawabannya mereka masih bisa tidur nyenyak dan tetap menonton bola.

Tapi mengapa Australia mengeluarkan US$ 350 juta untuk membangun sistem rudal itu?

Itu untuk menggantikan pesawat F-111 yang pada tahun 2010 nanti sudah kedaluwarsa. Sistem pertahanan ini harus dipersiapkan sejak sekarang agar tak terjadi kekosongan.

Ada yang menghubungkan sistem rudal ini dengan konsep preemptive strike yang dianut Perdana Menteri John Howard. Bagaimana?

Howard adalah orang yang percaya bahwa Australia tinggal sendirian di Selatan. Dia yakin hanya Amerikalah yang dapat mendukung persenjataan Australia. Akibatnya, setiap pernyataan Amerika akan didukung oleh John Howard. Nah, kebetulan George W. Bush membuat konsep preemptive strike. Jadi, Howard harus mendukungnya. Lagi pula itu dibuat dalam konteks terorisme, bukan rudal pertahanan seperti sekarang. Masalahnya, apa yang bisa dilakukan untuk menerapkan preemptive strike oleh Australia? Apakah akan mengebom Pesantren Ngruki? Jelas tidak mungkin. Preemptive strike itu cuma omong kosong Bush dan Howard. Itu konsep yang tak masuk akal.

Mengapa hubungan Indonesia-Australia selalu pasang-surut?

Itu yang terjadi di tingkat pemerintahan. Tapi di bawah tak ada masalah. Orang Australia di Indonesia cukup senang. Begitu juga sebaliknya. Meski ada masalah politik, hubungan pendidikan dan ekonomi kedua negara tetap berjalan. Mungkin memang ada masalah pribadi di antara pemimpin kedua negara. Howard tak senang karena Indonesia tak mencegah 400 pengungsi Irak yang akan masuk Australia. Mungkin Howard tidak tahu bahwa Indonesia punya 1,3 juta pengungsi internal. Jadi, Indonesia jengkel karena Australia meributkan 430 orang itu. Selain itu, orang Australia kesal dengan Megawati yang tak mau menerima telepon Howard. Mereka tak tahu bahwa Megawati tentu saja tak nyaman kalau harus menerima telepon Howard, yang hanya bisa berbahasa Inggris dengan logat Australia. Ha-ha-ha….

Apa persoalan pribadi antara Megawati dan Howard?

Saya tak kenal secara pribadi dengan keduanya. Bahkan saya juga bukanlah pendukung Howard. Tapi saya menangkap kesan body chemistry keduanya tak nyambung. Untuk ukuran orang Indonesia, Howard bukan orang yang menyenangkan. Sementara itu, di mata orang Australia, Megawati tak cukup bersimpati karena menolak telepon Howard.

Selain pengungsi, persoalan apa yang menarik perhatian Australia?

Kasus bom Bali menjadi perhatian Australia. Kalau saya lihat di televisi, banyak yang marah saat terjadi bom. Kami, orang Australia, tak mengerti mengapa Amrozi dan Imam Samudra tidak didakwa dengan pasal berlapis. Semestinya Jaksa Agung tahu bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang antiterorisme itu bisa dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, mereka didakwa dengan pasal yang sangat mudah digoyang. Kalau saya jadi presiden, saya akan memecat Jaksa Agungnya.

Sebenarnya bagaimana peta kekuatan militer di Asia Tenggara dan Australia?

Dari segi personel, Indonesia masih yang terbesar di Asia Tenggara. Indonesia punya 500 ribu lebih tentara dan polisi. Jumlah tentaranya sekitar 250 ribu. Sebagian besar adalah tentara angkatan darat. Jadi, boleh dibilang, angkatan darat Indonesia terbesar. Tapi konsep itu rasanya sudah usang. Saat ini yang penting adalah memperkuat angkatan laut dan angkatan udara. Nah, di situ Australia jauh lebih unggul. Australia meninggalkan semua negara Asia Tenggara dalam teknologi militer, terutama untuk angkatan udara dan angkatan lautnya. Padahal jumlah anggota pa-sukan militernya cuma se-kitar 20 ribu.

Ini soal lain. DPR sedang menggodok Rancangan Undang-Undang TNI. Benarkah reformasi TNI masih setengah hati?

Kalau saya amati selama tiga tahun ini, kata “dwifungsi” masih sering digunakan. Memang itu bukan berarti mereka betul-betul akan melakukan dwifungsi. Tapi itu menunjukkan seolah-olah mereka tak bisa memutuskan hubungan dengan konsep dwifungsi.

Menurut Anda, apakah sebaiknya posisi Panglima TNI di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan?

Terserah. Ini masalah ad-ministratif yang bisa diselesaikan. Kalau segala sesuatu yang penting sudah bisa jalan, ya, tidak apa-apa. Memang kemarin ada masalah antara Departemen Pertahanan dan Markas Besar TNI soal rencana pembelian pesawat Sukhoi dari Rusia. Nah, persoalan seperti itu seharusnya diselesaikan oleh presiden. Tentu saja harus ada saling mengerti antara Departemen Pertahanan dan Markas Besar TNI.

Soal konsep teritorial, yang diimplementasikan lewat kodam, juga menjadi polemik di RUU TNI. Bagaimana?

TNI mengatakan sistem teritorial merupakan sistem pertahanan untuk menghadapi musuh. Masalahnya, siapa yang akan datang ke Indonesia? Singapura, Malaysia, Australia, atau Cina tak akan menyerang Indonesia. Sekarang tak bisa dibayangkan akan ada invasi militer besar-besaran ke Indonesia. Lagi pula negara yang mau menginvasi Indonesia adalah negara gila. Mereka pasti tak berhasil karena menghadapi perlawanan rakyat Indonesia. Karena itu, sebagai doktrin pertahanan, konsep teritorial sudah tidak relevan. Masalahnya, begitu banyak orang yang terlibat di sistem teritorial. Kalau tiba-tiba ini dihapuskan, akan sangat berbahaya. Mereka bisa mahir menggunakan senjata. Kalau mereka pensiun dini, itu justru akan menjadi ancaman keamanan.

Apa yang sudah dilakukan dalam reformasi TNI?

Peran TNI di politik jauh berkurang. Itu suatu kemajuan. Itu langkah pertama yang penting. Langkah selanjutnya adalah penghapusan sistem teritorial dan perbaikan masalah ekonomi. Soalnya, gaji yang kecil membuat pelanggaran oleh prajurit akan terjadi. Setelah itu, baru kita perbaiki soal pemahaman hak asasi manusia oleh TNI.

Apakah persoalan ekonomi itu membuat tentara berkolusi dengan para pengusaha?

Sejak dulu memang sudah terjadi kolusi antara tentara dan pengusaha. Ilegal logging, misalnya, pasti mendapat beking aparat keamanan. Tak mungkin ilegal logging beroperasi tanpa beking tentara atau polisi. Makanya kemudian tentara melakukan bisnis untuk menutup kekurangan anggaran. Tentu saja dalam jangka panjang, yang paling baik, semua kebutuhan tentara dari pemerintah. Tapi itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat. Sekarang, kalau tentara berbisnis, itu harus dijalankan dengan profesional. Laba dari bisnis itu harus disalurkan untuk membiayai tentara. Panglima TNI, panglima kodam, atau yang lain tak boleh mengambil uang seenaknya.

Bukankah bisnis tentara justru lebih berdampak negatif….

Masalahnya, apakah ada alternatif untuk mencari dana buat tentara? Kalau tentara kekurangan dana, justru akan berbahaya. Tan-pa uang yang cukup, tak akan ada disiplin. Memang yang paling sempurna TNI tak melakukan bisnis. Tapi, secara realistis, hal itu saat ini belum bisa dilakukan.

Bagaimana dengan disparitas gaji antara jenderal dan prajurit TNI?

Perbedaan gaji resmi tak besar. Tapi, kalau kita lihat life style para jenderal, wow…, pasti mereka punya penghasilan lain. Saya tidak tahu apakah itu berasal dari institusi atau dari sumber lain.

Indonesia telah melakukan putaran pertama pemilu presiden. Seandainya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menang, apakah kemenangannya berarti kembalinya militer ke kekuasaan?

Saya setuju dengan pendapat bahwa seorang bekas tentara adalah orang sipil. Di negara lain, banyak bekas tentara yang kemudian dipilih menjadi presiden melalui pemilihan umum yang terbuka dan demokratis. Ini berbeda dengan tentara yang meraih kekuasaan dengan cara melakukan kudeta. Juga akan jadi masalah bila bekas militer yang ikut pemilu itu memobilisasi korem-korem di seluruh Indonesia. Tapi saya tak melihat hal itu di sini. Lagi pula kemenangan SBY bukan karena faktor tentara. Buktinya, pada putaran pertama, ada calon militer lain yang namanya Wiranto yang kalah. Memang kemenangan SBY ini bisa disimpulkan bahwa rakyat tak berkeberatan dengan latar belakang militer.

Apakah kemenangan tokoh dari kalangan militer akibat “pertikaian” tokoh-tokoh sipil?

Tentu saja rakyat menilai kinerja para tokoh sipil. Memang ada kesan bahwa tokoh sipil cenderung tak kompak. Tapi sebetulnya hal itu juga terjadi di kalangan militer. Buktinya, ada beberapa calon presiden dan wakil presiden dari militer. Begitu juga sikap politik para pensiunan yang beragam. Mereka tersebar di pelbagai partai politik. Satu-satunya penjelasan soal kemenangan SBY adalah rakyat tak anti-calon dari militer.

Apakah dikotomi militer-sipil tetap relevan? Bukankah Gubernur Aceh Abdullah Puteh, yang tokoh sipil, justru mengecewakan?

Makanya, bagi saya, yang penting adalah karakter dari orang yang menjadi pemimpin. Kita juga melihat banyak tokoh sipil yang justru lebih militeristis dari tokoh militer.

Zainuddin M.Z., Ketua Partai Bintang Reformasi, bilang bahwa supremasi sipil lebih aman bila dipegang oleh orang sipil.

Saya kira bergantung pada tokohnya. Kalau dia orang sipil tapi dekat dengan militer, hasilnya sama saja. Jadi, belum tentu sipil tak akan memberikan peluang kepada militer. Memang SBY bukan-nya tak memiliki kelemahan. Dia terlalu lama dalam mengambil keputusan. Orang bilang dia orang yang peragu. Nah, dalam kondisi krisis, hal itu akan menjadi kelemahan karena Indonesia butuh keputusan yang cepat.

Persoalan apa yang menjadi masalah terbesar Indonesia?

Kalau kita lihat polling, kita tahu bahwa rakyat tidak puas dengan penegakan hukum. Dua minggu lalu, saya baca kasus David Nusa Wijaya, terpidana bantuan likuiditas Bank Indonesia yang berkasnya baru dikirim Mahkamah Agung ke Kejaksaan Agung satu tahun setelah putusan. Wow…! Sekarang terpidananya sudah melarikan diri. Kalau saya menjadi presiden, saya akan memecat Jaksa Agungnya. Kalau di Australia ada peristiwa seperti ini, perdana menterinya akan jatuh. Selain itu, dari teman-teman pengacara, saya tahu bagaimana korupsi sudah merajalela di pengadilan. Mereformasi tentara memang sulit, tapi jauh lebih sulit mereformasi hukum dan pengadilan di Indonesia. Saya kira dibutuhkan pemimpin yang memberikan teladan, DPR yang kritis, dan pers yang terus memantau persoalan.

Militer di sini memang punya sejarah panjang. Apa kesan Anda tentang bekas Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, L.B. Moerdani, yang baru meninggal?

Saya beberapa kali bertemu dengannya. Orang bilang Jenderal L.B. Moerdani tak suka bicara dan tak pernah tersenyum. Memang, di depan umum, Benny tak pernah tersenyum. Tapi, dengan saya, dia berbicara banyak dan sesekali tertawa. Dia termasuk orang yang cukup ramah.

Panglima TNI memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang selama seminggu. Apakah Benny layak mendapatkannya?

Soal itu saya tidak tahu. Tapi L.B. Moerdani adalah orang yang keras dan tak suka memperhatikan hak asasi manusia. Saya kira Indonesia tak lagi perlu jenderal seperti dia. Banyak pelanggaran hak asasi pada zaman L.B. Moerdani berkuasa. Selain itu, kelompok Islam juga jauh dengan TNI. Ada banyak perwira yang berlatar belakang Islam, seperti Feisal Tanjung dan Hartono, yang tak bisa mendapat promosi. Yang menarik adalah pernyataan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto saat menguburkan Benny: “Dia memberikan sumbangan yang besar untuk Indonesia tepat pada waktunya.”

Indonesia juga baru kehilangan Jenderal (Purnawirawan) M. Jusuf. Apa kesan Anda terhadap tokoh itu?

Dia sempat menjadi orang yang sangat dekat dengan Soeharto, tapi belakangan justru menjadi orang “buangan” saat dijadikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam konteks politik ketika itu, seorang jenderal yang jadi Ketua BPK menjadi tak berarti. Soalnya, lembaga tinggi itu tak punya gigi.

Apa persamaan dan perbedaan antara M. Jusuf dan L.B. Moerdani?

Ada persamaan yang menarik. Keduanya sempat menjadi orangnya Soeharto, tapi keduanya kemudian sama-sama dibuang. Bedanya, perlakuan Soeharto terhadap M. Jusuf tidak terlalu terbuka, sedangkan terhadap L.B. Moerdani lebih frontal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: