Repotnya Menyeret Sang Jenderal

LETNAN Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, 52 tahun, sejak dua pekan lalu puasa bicara. Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan yang biasanya ramah kepada wartawan ini melakukan aksi tutup mulut. Ia enggan bertemu wartawan. Telepon genggam yang biasanya selalu ditenteng kini berpindah ke ajudan. “Saya tak mau berkomentar soal penculikan,” ujar Sjafrie kepada wartawan, suatu saat.

Diamnya Sjafrie itu memang terkait dengan posisinya yang kini tengah menjadi target pemanggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Maklum, bekas Panglima Kodam Jakarta ini dianggap ikut bertanggung jawab atas kasus penculikan belasan aktivis penentang rezim Soeharto. Ia tak sendirian menghadapi “kerepotan” ini. Bersamanya, juga dipanggil Wiranto (bekas Panglima ABRI) dan Prabowo Subianto (bekas Komandan Jenderal Kopassus) oleh tim khusus bentukan Komnas HAM. Tim ini memang bertugas mengorek informasi dari para jenderal itu soal raibnya 14 aktivis sepanjang 1997 dan 1998.
Continue reading

Abdul Hakim Garuda Nusantara: “Pengaruh Militer Terasa di Pengadilan Hak Asasi”

AROMA kematian itu seakan masih tercium. Di Tanjung Priok, 20 tahun silam, peristiwa berdarah itu pecah. Dan Abdul Hakim Garuda Nusantara, seorang pemuda aktivis hak asasi yang bekerja paruh waktu di Lembaga Bantuan Hukum (LBH), juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tak bisa melupakannya. Bahkan hingga ia menduduki posisi Ketua Komnas HAM sekarang ini.

“Jelas, ada pelanggaran hak asasi berat dalam Kasus Tanjung Priok,” tutur Abdul Hakim. Dengan lantang pula, Abdul Hakim menyebut L.B. Moerdani (bekas Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima ABRI) dan Try Sutrisno (bekas Panglima Kodam Jaya) sebagai pejabat yang harus “bertanggung jawab” atas tragedi yang menewaskan puluhan demonstran itu. (Abdul Qadir Djaelani, salah seorang terpidana Kasus Tanjung Priok, kepada TEMPO menyebut korban jiwa mencapai 300 orang).
Continue reading