Repotnya Menyeret Sang Jenderal

LETNAN Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, 52 tahun, sejak dua pekan lalu puasa bicara. Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan yang biasanya ramah kepada wartawan ini melakukan aksi tutup mulut. Ia enggan bertemu wartawan. Telepon genggam yang biasanya selalu ditenteng kini berpindah ke ajudan. “Saya tak mau berkomentar soal penculikan,” ujar Sjafrie kepada wartawan, suatu saat.

Diamnya Sjafrie itu memang terkait dengan posisinya yang kini tengah menjadi target pemanggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Maklum, bekas Panglima Kodam Jakarta ini dianggap ikut bertanggung jawab atas kasus penculikan belasan aktivis penentang rezim Soeharto. Ia tak sendirian menghadapi “kerepotan” ini. Bersamanya, juga dipanggil Wiranto (bekas Panglima ABRI) dan Prabowo Subianto (bekas Komandan Jenderal Kopassus) oleh tim khusus bentukan Komnas HAM. Tim ini memang bertugas mengorek informasi dari para jenderal itu soal raibnya 14 aktivis sepanjang 1997 dan 1998.
Continue reading

WARISAN UNTUK SANG JENDERAL

Segudang masalah menanti Komisaris Jenderal (Polisi) Sutanto, calon Kapolri yang baru. Pekerjaan rumah ini merupakan warisan era Kapolri Da’i Bachtiar. Berikut beberapa di antaranya:

KASUS PEMBUNUHAN MUNIR

Pada 7 September 2004, Indonesia digemparkan oleh kematian Munir, aktivis hak asasi manusia terkemuka. Munir, 40 tahun, tewas dalam penerbangan dengan maskapai Garuda dari Jakarta menuju Amsterdam. Tim dokter Belanda memastikan kematian Munir akibat racun arsenik. Polisi kini menetapkan tiga orang tersangka\Pollycarpus Budihari Priyanto (aviation security), Yeti Susmiyarti (pramugari), dan Oedi Irianto (awak kabin).
Continue reading

Hamid Awaludin: SAYA JADI SASARAN TEMBAK

ADA yang tak beres pada perut Hamid Awaludin, 45 tahun. Beberapa pekan terakhir, asam lambung Menteri Hukum dan HAM ini meningkat drastis. Pemberitaan tentang korupsi Komisi Pemilihan Umum menyita pikirannya. hSaya pusing,h ujarnya. Komisi Pemberantasan Korupsi dipastikan segera memeriksa bekas anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu

Menurut Kepala Biro Keuangan KPU, Hamdani Amin, setiap anggota KPU, termasuk Hamid, menerima huang rekananh US$ 105 ribu. Betulkah? Jumat pekan lalu, kepada wartawan Tempo Setiyardi, Hamid bicara melalui sambungan telepon internasional. Beberapa hari terakhir Hamid berada di Helsinki, Finlandia, untuk berunding dengan petinggi Gerakan Aceh Merdeka.
Continue reading

Ketua BPK, Anwar Nasution: Jangan Pertanyakan Integritas Saya

JALAN Gatot Subroto, suatu siang pekan silam. Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pekan lalu dijaga superketat bak Jakarta saat kerusuhan. Satu peleton polisi bersenjata dan puluhan satpam siaga mengawasi setiap tamu yang datang. Identitas, barang bawaan, dan tujuan kedatangan setiap tamu diteliti dengan cermat. Petugas keamanan akan mengkonfirmasi kedatangan seseorang lewat telepon internal. Tak jarang pintu gerbang masuk BPK setinggi dua setengah meter tiba-tiba ditutup rapat. hTak boleh lewat sini. Semua harus lewat pintu di belakang,h ujar seorang polisi yang menenteng senjata laras panjang.

Sepekan silam, gedung Badan Pemeriksa Keuangan sedang menjadi sasaran gelombang para demonstran menggugat sikap Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution yang dianggap tak mendukung pemberantasan korupsi. Aksi yang dimotori LSM dan mahasiswa itu sempat meminta Anwar mundur dari jabatan Ketua BPK. Soalnya, Anwar tak mendukung langkah auditor BPK, Khairiansyah, yang ikut menangkap Mulyana W. Kusumah\anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diduga melakukan korupsi. hKhairiansyah bukan intel,h kata Anwar Nasution, hTak perlu ikut-ikutan menjebak Mulyana.h

Untuk menjawab seputar polemik korupsi di KPU, wartawan Tempo Setiyardi, Kamis pekan lalu, mewawancarai Anwar Nasution. Selama dua jam wawancara, Anwar menjawab semua pertanyaan dengan lugas. Berikut kutipannya.
Continue reading

Bara Api di Sekitar Merbau

GEBRAKAN Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban yang terus menggedor mafia pembalakan ilegal mulai memasuki babak seru. Langkah-langkahnya tidak saja telah menggergaji aksi para pembalak hutan\terbukti sudah puluhan cukong dan beking diciduk aparat. Tetapi ternyata aksinya juga menyebabkan Gubernur Papua J.P. Solossa ikut terusik dan tak senang. Pak Gubernur lalu melaporkan Kaban ke Wakil Presiden Jusuf Kalla dan membuat perseteruan ini menjadi terbuka, pekan lalu.

Tak ada asap tanpa api. Bara perseteruan ini dipantik dari rasa kecewa sang Gubernur akibat anak buahnya, Marthen Kayoi, ikut tersambar manuver Kaban. Kepala Dinas Kehutanan Papua itu dicokok Tim Operasi Hutan Lestari bentukan Kaban, karena dituding bersekongkol dengan pembalak hutan Papua dengan mengeluarkan izin penebangan kayu. Sejak 13 Maret lalu, Marthen Kayoi mendekam di sel tahanan Polda Papua di Jayapura. Bersama Marthen, puluhan cukong juga diringkus. Tak ketinggalan 150 ribu meter kubik kayu gelondongan ilegal dan 200 alat berat diamankan.
Continue reading

Amir Syamsuddin: Ibu Tutut Tak Menerima Suap

Kasusnya adalah pembelian 100 unit tank Scorpion dari Alvis Vehicle Ltd., perusahaan senjata asal Inggris. Dari pembelian itulah disebut-sebut Siti Hardijanti Rukmana memperoleh kucuran fee. Transaksi yang terjadi sepuluh tahun silam itu langsung menjadi bola panas. Koran The Guardian dua pekan lalu menjadikannya kepala berita. Koran yang sangat dihormati di Inggris itu membuat liputan berdasarkan dokumen dan pengakuan bekas eksekutif Alvis Vehicle.

Mendapat tudingan serius, Siti Hardijanti Rukmana langsung mengurung diri. Perempuan yang akrab disapa Mbak Tutut ini tak mau menemui wartawan. Permohonan wawancara yang diajukan Tempo tak berbalas. Namun ia menunjuk Pengacara Amir Syamsuddin menjawab semua persoalan seputar pembelian tank Scorpion itu. Dan inilah jawaban Amir Syamsuddin ketika ditanya wartawan Tempo Setiyardi pekan lalu.
Continue reading

Ichlasul Amal: “Keputusan Hakim Mencederai Demokrasi”

KEPUTUSAN Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memvonis Pemimpin Redaksi Tempo Bambang Harymurti menuai reaksi pelbagai kalangan. Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal, misalnya, menyatakan vonis itu tak sesuai dengan semangat reformasi. Menurut bekas Rektor Universitas Gadjah Mada ini, salah satu tujuan utama reformasi adalah membuka kebebasan pers dan berekspresi. “Sungguh sayang bila kita set back seperti dulu,” ujar Ichlasul Amal.

Apa sikap Dewan Pers terhadap kasus Tempo versus Tomy Winata? Mengapa para hakim masih menggunakan pasal peninggalan kolonial Belanda untuk mengadili perkara pers? Wartawan Tempo Setiyardi pekan lalu mewawancarai Ichlasul Amal di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Berikut ini kutipannya.
Continue reading