Sudah Gaharu, Atlasat Pula

DOKUMEN itu memancarkan bau tak sedap. Tercium di sana Gaharu Sejahtera dan Atlasat Solusindo, dua operator voice over internet protocol (VoIP) yang diduga kuat dimiliki pengusaha Kwee Sui Teng, telah berkolusi dengan segelintir pejabat PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom) untuk mendapatkan tarif interkoneksi yang supermurah. Akibatnya, mereka diuntungkan, sementara Telkom, perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki pemerintah, harus melepaskan Rp 1,9 triliun penghasilannya tiap tahun.

Itulah naskah hasil investigasi Serikat Karyawan (Sekar) Telkom yang didapatkan TEMPO pekan lalu. Para karyawan Telkom yang agaknya gerah dengan banyaknya suara miring tentang kedekatan Sui Teng dengan Menteri Perhubungan Agum Gumelar rupanya berinisiatif menyelidikinya. Hasilnya? Benar, kedua perusahaan baru itu mendapat keistimewaan. “Ada pejabat yang telah melampaui kewenangannya,” ujar Gunawan Haris, Sekretaris Jenderal Sekar Telkom, mengomentari temuan itu.

Dokumen itu merujuk pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) Telkom dengan Gaharu Sejahtera (PKS 20) dan Atlasat Solusindo (PKS 19). Sepintas, perjanjian yang ditandatangani pada 15 Februari 2002 tersebut terkesan menguntungkan kedua belah pihak. Tapi, bila dicermati, tarif interkoneksi yang diberikan kepada Gaharu dan Atlasat sungguh tak masuk akal. Mereka hanya dikenai tarif interkoneksi Rp 520 per menit. Itu artinya cuma 22,9 persen dari tarif normal, Rp 2.270 per menit.

Tak pelak, diskon tarif besar-besaran yang diberikan Telkom tersebut mengundang kecurigaan. Soalnya, Gaharu dan Atlasat bukanlah anak perusahaan Telkom yang harus disusui induknya. Mereka bahkan merupakan kompetitor. Ini yang membuat pihak Sekar Telkom meradang. “Ini melawan rasa keadilan,” kata Gunawan.

Tudingan serius tersebut dihadapi Gaharu Sejahtera dan Atlasat Solusindo dengan santai. Mereka jelas menyangkal data yang dibuat pihak Sekar Telkom. Menurut Titus Sumardi, Direktur Utama PT Gaharu Sejahtera, perusahaannya tak akan merugikan Telkom. “Tarif interkoneksi itu sudah terlalu mahal. Perhitungan Sekar Telkom yang ngaco,” kata Titus Sumardi sambil terkekeh. Sedangkan Direktur Utama Atlasat Rudolf Lumentut menyatakan tarif Telkom sebenarnya tak kompetitif, tapi harus mereka terima karena hanya Telkomlah yang memegang monopoli.

Sejak nama mereka muncul pada Juli tahun lalu, Gaharu Sejahtera dan Atlasat Solusindo bisa dibilang perusahaan yang sarat persoalan. Tanpa track record yang jelas, saat itu dua perusahaan ini\bersama Telkom, Indosat, dan Satelindo\seperti mendapat durian runtuh. Pemerintah memberikan izin prinsip kepada mereka untuk menjadi operator VoIP. Sedangkan 12 perusahaan lain yang sudah mengantongi izin penyelenggara internet, termasuk protocol talk, tak mendapat izin serupa. Kalau mau mendapat izin serupa, mereka harus berkongsi dengan dua perusahaan anak bawang itu. Dan itulah yang kini harus dilakukan 12 perusahaan tersebut. Menanggapi pemberian izin tersebut, Menteri Perhubungan Agum Gumelar berkomentar kepada TEMPO, “Itu pilot project. Jadi, memang cuma penunjukan.”

Bila dokumen Sekar Tekom benar, ucapan Agum bahwa Gaharu dan Atlasat cuma penunjukan tidak sepenuhnya tepat. Mereka mendapat kemudahan lain. Pelbagai tudingan itu membuat Titus dan Rudolf geram. Atlasat, yang mengaku telah menginvestasikan US$ 20 juta untuk memulai bisnis VoIP, bahkan tak yakin modalnya akan kembali. “Boro-boro untung, modal saja belum tentu kembali,” kata Rudolf.

Bantahan itu tak menggoyahkan kesimpulan Sekar Telkom. Mereka yakin data yang mereka miliki valid. Mereka meyakini proses penggerogotan keuangan Telkom sudah terjadi karena dari data trafik di sentral Telkom sejak April 2002 dipastikan kedua operator VoIP sudah menggunakan tarif murah tersebut. Sayang, jajaran direksi Telkom tak bersedia berkomentar mengenai tudingan adanya kolusi tersebut. Ujar Hari Triyuwono, Manajer Humas PT Telkom, “Kami harus hati-hati. Persoalan ini bisa menjadi runyam.”